Mimpi Suksesi di Tengah Jalan Oleh : Hans Wijaya | 15-Okt-2010, 23:06:57 WIB

KabarIndonesia - Entah badai apa yang sedang menerjang para tokoh di Republik ini, yang secara sekonyong-konyong melontarkan isu penggulingan Susilo Bambang Yudhoyono dari tampuk kekuasaan. Ihwalnya adalah kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintahan. Digaungkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Jumat (8/10) lalu, para tokoh yang terdiri dari Din Syamsudin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir, Ketua DPR Marzuki Alie dan Rizal Ramli. Atas nama pribadi mereka membuat pernyataan cukup keras mengenai kondisi terkini bangsa. Sedangkan pernyataan bersama mereka, tercermin dalam pidato Din Syamsuddin. Inti pidato itu adalah, bahwa sekarang ini dirasakan ada permasalahan bangsa dan memerlukan tawaran solusi yang konkret. Itulah bibit wacana penggulingan dimulai. Pertanyaannya, begitu burukkah kinerja SBY dimata mereka? Begitu hancurkah kondisi bangsa ini sampai-sampai kita harus memberhentikan SBY sebelum masa kerjanya berakhir? Tentu saja, kinerja SBY buruk juga tidak, bagus juga tidak. Kebebasan bersuara yang pada masa era orde baru dianggap tabu, kini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah. Siapa saja, si pintar atau bodoh, si petani atau pejabat, yang mengerti masalah atau tidak, sang pakar atau bukan pakar, semuanya bebas bicara semau gue tanpa perlu takut diciduk. Kehendak menggulingkan SBY dari kursi RI 1, menurut hemat saya, dikarenakan kekecewaan antara harapan dan kenyataan. Harapan menjadikan penghuni bangsa makmur, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bertolak belakang dari kenyataan. Realitas kehidupan semakin jauh dari perbaikan. Dalam memperbaiki kondisi bangsa ini, pemerintah melaju dengan kecepatan yang teramat minimal. Tetapi, pemerintah membantahnya dengan menyorongkan setumpuk data kemajuan berdasarkan angka-angka numerik yang sulit diterima publik. Rakyat tidak butuh deretan angka yang mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu hanyalah kondisi riil yang mereka hadapi dari hari ke hari yang tiada jua perbaikan. Tapi, pemerintah ngotot memaksakan pendapatnya, bahwa kondisi ekonomi semakin membaik dan berhasil menekan laju pengangguran. Sementara realitanya, pengangguran semakin meningkat, imbasnya tingkat gangguan psikologi penghuni negara ini ikut terkerek naik. Begitu juga dalam bidang hukum. Sekali lagi, pemerintah mengaku sudah melakukan upaya penegakkan hukum secara maksimal, tetapi fakta dilapangan terbalik 360 derajat. Lajunya semakin menjauh dari norma-norma keadilan, khususnya dibidang penegakkan hukum. Lihatlah tingkah para koruptor dan mafia hukum dimuka pengadilan, yang tanpa malu-malu menerima perlakuan istimewa dari pemerintah. Penegakkan hukum hanyalah sebuah kamuflase yang dibungkus dengan logika yang rasional. Kembali pada persoalan suksesi. Apakah setelah mengetahui kelemahan kinerja pemerintah itu lantas kita membutuhkan suksesi? Jawabannya jelas, tidak. Demokrasi mengajarkan kita, terutama untuk para elite akan ketaatan kepada konstitusi tentang jadwal pemilihan umum. Dalam alam demokrasi yang sedang kita nikmati ini, jangan dijadikan sebagai alasan penggulingan kekuasaan berdasarkan selera pribadi atau kelompok. Pemerintah juga diharapkan tidak menanggapi isu suksesi itu secara berlebihan. Ekspresi kekecawan publik, hendaknya dijadikan pecut agar kinerja pemerintah semakin membaik. Bukan dijadikan alasan untuk membungkam demokrasi. Lakukan saja pekerjaan memakmurkan rakyat, menenggakkan keadilan dan hukum secara nyata tanpa perlu ngotot membela diri dengan logika yang sulit diterima publik. (*) Penulis adalah Peneliti di International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com//