Persipura Target Menang

Saturday, 16 October 2010 00:05

Written by Administrator

JUBI --- Setelah sukses memetik poin pada dua laga tandangnya berapa waktu lalu, kini dilaga kandang perdananya musim ini di stadion Mandala Jayapura, Minggu (17/10) menghadapi Persisam Samarinda, tim ‘Mutiara Hitam’ Persipura Jayapura bertekad untuk meraih kemenangan.
Pelatih Persipura, Jacksen F Tiago mengatakan dalam pertandingan menghadapi tim asal pulau Borneo itu, timnya tak ingin gagal meraih poin penuh dihadapan publiknya. “Kemenangan adalah target utama kami,” kata Jacksen di Jayapura.

Walau demikian pelatih asal Brazil ini tetap mengingatkan anak asuhnya tidak terlalu percaya diri berlebihan karena menurutnya tim tamu juga tentu memiliki target tersendiri. “Kami harus mewaspai serangan balik mereka. Karena ini akan menjadi salah satu strategi Persisam agar bisa mencuri poin di Mandala.”

Hal senada juga diungkapkan kapten Persipura, Boaz Solossa. Menurut Boaz, ia dan kawan-kawan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang maksimal saat bersua Persisam Samarinda nanti. “Kami sudah bertekad untuk meraih kemenangan pada laga kandang perdana dimusim ini” ujar Boaz.

Sementara itu pemain anyar Persipura Jayapura yang juga merupakan mantan punggawa Persisam di musim lalu Hamka Hamza mengungkapkan, bila diturunkan dalam pertandingan nanti dirinya akan berusaha untuk menampilkan permainan terbaiknya walau yang akan dihadapainya adalah mantan klubnya.

“Saat ini saya dipercaya untuk membela Persipura Jayapura, jadi saya akan membayar kepercayaan yang diberikan itu dengan berusaha tampil lebih baik. Sekarang saya adalah pemain Persipura. Persisam adalah masa lalu saya” tegasnya.

Dalam pertandingan nanti Persipura Jayapura dipastikan tak akan diperkuat salah satu bek andalannya, Richardo Salampessy yang absen lantaran akan mengikuti prajabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Pemkot Jayapura. (Arjuna)

Menggapai Popularitas Semu

Menggapai Popularitas Semu
Oleh : Hans Wijaya | 15-Okt-2010, 02:29:24 WIB

KabarIndonesi, Kredibilitas dai sejuta umat kembali diuji, bukan persoalan sikap politiknya, tetapi tentang rumor bahwa dia telah memperkosa perempuan bernama Aida Saskia. Uniknya, persoalan itu digulirkan setelah sembilan tahun terjadi, hanya saja persoalannya, apakah betul Kyai Zainuddin melakukan itu?

Di hadapan Forum Solidaritas Ulama (FSU), Zainuddin bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan Aida. Bahkan rencananya, mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi itu akan melakukan konferensi pers Jum'at (15/10) nanti.

FSU sendiri adalah kumpulan para ulama terkenal yang ada di Jakarta dengan anggota antara lain KH Soleh Mahmud, Habib Mahdi Bin Syech Al Attas, KH Zuhri Yacob, KH Yusuf Mansyur, H.M Hafiz Syahnara, Ustad Jefri Al Bukhori, Ustad Yusuf Mansyur dan Habib Selon yang juga ketua FPI Jakarta.


Berjuta Keanehan

Saat pertama kali Aida muncul di media massa membuka pengakuan sepihaknya bahwa ia melakukan affair dengan Zainuddin, publik terkejut dan menaruh simpati. Tetapi lama-kelamaan publik juga tahu bahwa hal itu memiliki banyak kejanggalan.

Misalnya, Aida adalah seorang penyanyi yang tidak tenar. Lima tahun lalu, namanya terdengar setelah dia melempar album "Ayam Jago" yang tidak laku di pasaran. Setelah itu, dia tenggelam ditelan bumi. Pengakuannya bahwa ia sering diundang manggung di acara dangdutan di TPI, dibantah oleh salah seorang produser.

"Kami tak pernah mengundang dia di acara Grebek Pasar, bohong itu," kata si produser yang namanya tidak mau ditulis.

Keanehan itu berlanjut karena dia menggandeng pengacara mahal sekelas Alamsyah Hanafiah dan sering melakukan konferensi pers ditempat-tempat mewah. Secara logika, mampukah Aida membayar jasa Alamsyah sementara dia sendiri tidak pernah dapat job?

Tidak sampai di situ, pewarta HOKI mencoba mencari tahu tempat tinggal dia di Jalan Raya Puncak Gadog, Pasir Angin RT 01 RW 06, Bogor. Melihat kondisi rumahnya, penulis tidak memiliki keyakinan kalau Aida memiliki dana cukup untuk membayar jasa pengacara.

Di kalangan tetangganya sendiri, Aida dikenal sebagai pribadi tertutup dan tidak pernah bergaul. Seorang tetangganya mengatakan bahwa sejak bergulir kabar dia diperkosa Pak Kyai, keluarganya menghilang entah kemana.

Sementara itu, foto yang dipakai Aida sebagai bukti bahwa ia berselingkuh dengan Zainuddin juga patut dipertanyakan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, seorang publik figur berfoto dengan fans-nya sebagai tanda kepedulian dan menghargai permintaan sang penggemar. Penulis sendiri memiliki foto berdua dengan seorang wanita ternama, lantas apakah itu bisa dijadikan bukti perselingkuhan?

Yang menghebohkan adalah hasil investigasi tim FSU tentang pribadi Aida, yang antara lain mendapatkan fakta bahwa ia adalah wanita pemakai psikotropika, juga dikenal sebagai wanita yang bisa diboking oleh lelaki hidung belang.

FSU juga mendapati fakta ternyata Aida pernah keguguran pada tahun 2007 dan saat ini sedang melakukan hubungan kumpul kebo dengan seorang laki-laki. Bahkan, bagi pengunjung setia discoutiq Stadium di Hayam Wuruk, sosok Aida sering muncul di tempat itu.

Menganalisa segala tindak-tanduk Aida, tentunya kita semua bertanya-tanya, motif apa dan siapa yang menggerakan wanita itu? Kalau memang dia diperkosa oleh Zainuddin, kenapa tidak segera dilaporkan saja ke pihak berwenang sesaat setelah kejadian? Kenapa harus menunggu sampai sembilan tahun baru dibongkar?

Lagi pula, tuntutan yang diajukan Aida juga cukup mengherankan, hanya membutuhkan permintaan maaf dan pengakuan dari Zainuddin. Padahal apabila ada kasus pemerkosaan atau kasus kriminal, biasanya sang korban akan menuntut di muka hukum sesuai KUHP dan menjatuhkan si pelaku dengan hukuman bui.

Tetapi apapun alasannya, kasus itu menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Bisa jadi, pengakuan Aida itu benar, tapi tidak tertutup kemungkinan hal itu hanya sebuah sensasi belaka demi menggapai polularitas. (*)

Ketegasan Pemerintah Mempertahankan Aset Negara

Oleh : Denny Krisnadhy | 15-Okt-2010, 02:38:41 WIB

KabarIndonesia - Indonesia dikenal dengan Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari rempah-rempah sampai tambang olahan yang tersebar di daerah.

Dalam UUD 1945 juga sudah ditegaskan, kalau semua kekayaan alam dikelola secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun faktanya, mengapa kemiskinan masih saja menyelimuti Bangsa ini. Fakta ini menunjukkan, kalau telah terjadi kesalahan dalam mengelola potensi yang ada di negara ini. Sebagai contoh misalnya, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang sudah menjajah, mengeruk kekayaan Indonesia, hampir 32 tahun lamanya.

Dengan semangat memperjuangkan aset Bangsa, sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Aset Negara (GEMPARA) mengadakan aksi menuntut pemerintah untuk bersikap tegas dengan penguasaan aset oleh pihak asing (Jepang)
Aksi dimulai oleh kedutaan besar Jepang, di sana mereka berorasi menuntut pemerintah Jepang mengembalikan aset milik rakyat Indonesia, aksi lalu dilanjutkan di halaman kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kamis siang (14/10)

Dalam orasinya di Kementerian BUMN, mereka menuntut pemerintah Indonesia agar bersikap tegas untuk menasionalisasikan aset yang dikuasai asing.

"Kami meminta Menteri BUMN untuk berani mengambil alih aset yang seharusnya dimiliki Bangsa ini karena sudah terlalu lama aset Bangsa ini dijajah oleh tangan-tangan kotor pihak asing," ujar Ucok Hidayat selaku koordinator aksi.

"Seperti kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam mengolah potensi aluminium, sejak tahun 1975 hingga saat ini, pihak Jepang belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia," tegasnya.

Di tengah berlangsungnya aksi, salah satu pendemo melemparkan seekor ayam putih ke dalam halaman kantor BUMN. sebagai simbol lemahnya pemerintah dalam mempertahankan Aset Negara. (*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

Pemerintah Harus Lindungi Konsumen

Oleh : Denny Krisnadhy | 14-Okt-2010, 02:26:54 WIB

KabarIndonesia - Kabar penarikan produk dalam kasus mie instan berbahan pengawet berbahaya berdasarkan temuan Departemen Kesehatan Taiwan, perlu mendapat tanggapan serius.
Pemerintah dihimbau untuk tidak mengorbankan rakyatnya yang menjadi pengonsumsi produk mi instan keluaran PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisi XI DPR RI yang membawahi bidang kesehatan, meminta agar pihak yang terkait dalam pengawasan dan peredaran produk makanan di Indonesia untuk segera mengambil sikap.

"BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) harus secepatnya turun tangan agar kasus penarikan Indomie di pasar Taiwan semakin jelas. Jika disebabkan masalah kesehatan karena adanya unsur bahan pengawet berbahaya, tentunya itu perlu diakui. Tapi, yang terpenting adalah jangan sampai mengorbankan konsumen di Indonesia,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Harry Azhar saat ditemui pewarta HOKI dikantor DPR RI senayan. Rabu (13/10).

Sebelumnya, beredar kabar produk mi instan keluaran Indofood ditolak peredarannya di pasar Taiwan karena mengandung methyl phydroxybenzoate yang merupakan zat kimiawi yang berfungsi sebagai bahan pengawet di dalam produk pangan.


Sudah Sesuai Standar

Saat dikonfirmasi mengenai penarikan salah satu produknya, pihak Indofood sebagai produsen mie instan, menyatakan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menanggapi serius peringatan Departemen Kesehatan Taiwan yang menyatakan produk mie instan Indonesia mengandung zat pengawet yang seharusnya digunakan untuk bahan kosmetik dan kecantikan.

Perseroan juga menegaskan kalau mie instan produksi mereka sudah memenuhi regulasi kesehatan Taiwan.

"Produk yang kami ekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Jadi kami meyakini bahwa produk yang dimaksud bukan produk mi instan ICBP yang ditujukan untuk pasar Taiwan," terang Direktur Indofood Taufik Wiraatmaja yang ditemui pewarta HOKI dikantornya.

Menurutnya, Produk Indomie dengan kandungan Methyl P- Hydroxybenzoate bukan untuk dipasarkan di Taiwan. Indomie di Taiwan sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada di Taiwan yang tidak memakai pengawet tersebut.

"Kami yakin kalau yang diberitakan media di Taiwan itu adalah produk mie instan dari Indofood yang sebenarnya bukan untuk dipasarkan di Taiwan," tukasnya.

Dengan pengalaman mengekspor mie instan selama lebih dari 20 tahun, dirinya menjamin seluruh produk buatannya sudah memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan makanan yang berlaku di negara tempat produk itu dijual.

"Produk kami sudah memenuhi CODEX Alimentarius Commission, badan internasional yang mengatur standar makanan," jelasnya.

International Codex Alumentarius Commission (ICAC) yang merupakan persyaratan mengenai keamanan mutu gizi dan produk makanan olahan. Indonesia telah ikut meratifikasinya dan menjadikannya acuan dalam penyusunan regulasi Permenkes nomer 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai batas maksimal penggunaan nipagin (zat pengawet) methylphydroxy benzoate sebagai bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai pengawet.

Penerapan ICAC di sejumlah negara, memang berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing. Contohnya adalah Kanada dan AS yang menetapkan batas 1000mg/kg untuk produk makanan selain daging ikan dan unggas serta 250mg/kg untuk kecap.

Standar lebih ketat diberlakukan oleh Brunei dan Jepang dengan 250mg/kg untuk semua jenis produk bahan makanan. Indonesia menerapkan batas aman serupa dengan yang diberlakukan oleh dua negara itu, yakni 250mg/kg termasuk untuk produk mie instant.

Penggunaan bahan tambahan dalam produk pangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 722/1988, yang juga mengacu pada persyaratan internasional, yakni Codex Alimentarius Commission (CAC). CAC ini merupakan lembaga bentukan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) untuk ketetapan standardisasi produk pangan yang aman untuk dikonsumsi.(*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

Mimpi Suksesi di Tengah Jalan Oleh : Hans Wijaya | 15-Okt-2010, 23:06:57 WIB

KabarIndonesia - Entah badai apa yang sedang menerjang para tokoh di Republik ini, yang secara sekonyong-konyong melontarkan isu penggulingan Susilo Bambang Yudhoyono dari tampuk kekuasaan. Ihwalnya adalah kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintahan. Digaungkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Jumat (8/10) lalu, para tokoh yang terdiri dari Din Syamsudin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir, Ketua DPR Marzuki Alie dan Rizal Ramli. Atas nama pribadi mereka membuat pernyataan cukup keras mengenai kondisi terkini bangsa. Sedangkan pernyataan bersama mereka, tercermin dalam pidato Din Syamsuddin. Inti pidato itu adalah, bahwa sekarang ini dirasakan ada permasalahan bangsa dan memerlukan tawaran solusi yang konkret. Itulah bibit wacana penggulingan dimulai. Pertanyaannya, begitu burukkah kinerja SBY dimata mereka? Begitu hancurkah kondisi bangsa ini sampai-sampai kita harus memberhentikan SBY sebelum masa kerjanya berakhir? Tentu saja, kinerja SBY buruk juga tidak, bagus juga tidak. Kebebasan bersuara yang pada masa era orde baru dianggap tabu, kini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah. Siapa saja, si pintar atau bodoh, si petani atau pejabat, yang mengerti masalah atau tidak, sang pakar atau bukan pakar, semuanya bebas bicara semau gue tanpa perlu takut diciduk. Kehendak menggulingkan SBY dari kursi RI 1, menurut hemat saya, dikarenakan kekecewaan antara harapan dan kenyataan. Harapan menjadikan penghuni bangsa makmur, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bertolak belakang dari kenyataan. Realitas kehidupan semakin jauh dari perbaikan. Dalam memperbaiki kondisi bangsa ini, pemerintah melaju dengan kecepatan yang teramat minimal. Tetapi, pemerintah membantahnya dengan menyorongkan setumpuk data kemajuan berdasarkan angka-angka numerik yang sulit diterima publik. Rakyat tidak butuh deretan angka yang mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu hanyalah kondisi riil yang mereka hadapi dari hari ke hari yang tiada jua perbaikan. Tapi, pemerintah ngotot memaksakan pendapatnya, bahwa kondisi ekonomi semakin membaik dan berhasil menekan laju pengangguran. Sementara realitanya, pengangguran semakin meningkat, imbasnya tingkat gangguan psikologi penghuni negara ini ikut terkerek naik. Begitu juga dalam bidang hukum. Sekali lagi, pemerintah mengaku sudah melakukan upaya penegakkan hukum secara maksimal, tetapi fakta dilapangan terbalik 360 derajat. Lajunya semakin menjauh dari norma-norma keadilan, khususnya dibidang penegakkan hukum. Lihatlah tingkah para koruptor dan mafia hukum dimuka pengadilan, yang tanpa malu-malu menerima perlakuan istimewa dari pemerintah. Penegakkan hukum hanyalah sebuah kamuflase yang dibungkus dengan logika yang rasional. Kembali pada persoalan suksesi. Apakah setelah mengetahui kelemahan kinerja pemerintah itu lantas kita membutuhkan suksesi? Jawabannya jelas, tidak. Demokrasi mengajarkan kita, terutama untuk para elite akan ketaatan kepada konstitusi tentang jadwal pemilihan umum. Dalam alam demokrasi yang sedang kita nikmati ini, jangan dijadikan sebagai alasan penggulingan kekuasaan berdasarkan selera pribadi atau kelompok. Pemerintah juga diharapkan tidak menanggapi isu suksesi itu secara berlebihan. Ekspresi kekecawan publik, hendaknya dijadikan pecut agar kinerja pemerintah semakin membaik. Bukan dijadikan alasan untuk membungkam demokrasi. Lakukan saja pekerjaan memakmurkan rakyat, menenggakkan keadilan dan hukum secara nyata tanpa perlu ngotot membela diri dengan logika yang sulit diterima publik. (*) Penulis adalah Peneliti di International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com//

OPINI: Retorika Penanggulangan Kemiskinan Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi | 16-Okt-2010, 00:09:09 WIB

Retorika Penanggulangan Kemiskinan Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi | 16-Okt-2010, 00:09:09 WIB

KabarIndonesia - Negara Indonesia berhadapan dengan persoalan kemiskinan yang amat kompleks. Karena itu tidaklah mengherankan mendesain program penanggulangan kemiskinan bukanlah persoalan sederhana. Menurut Profesor David T. Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School diperlukan empat syarat dalam mengatasi kemiskinan, antara lain: ekonomi kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin (Kompas, 15/9). Harus diakui, selama ini dalam penanggulangan kemiskinan kita terjebak dalam program temporer, karitatif sehingga cenderung berumur pendek selain menciptakan ketergantungan di kalangan warga miskin. Ironisnya, banyak program penanggulangan kemiskinan dirancang secara sepihak (top down) tanpa melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek. Begitupun karena kemiskinan merupakan komoditas politik yang seksi, cara penanggulangannya pun cenderung instan, yang penting memberikan kontribusi pada angka-angka statistik. Pengalaman lapangan menjadi bukti bahwa program tidak berjalan efektif karena kekeliruan mengenali siapa sesungguhnya orang miskin dan kemiskinan. Aspek pertama, siapa sebenarnya orang miskin tidak pernah dipahami dengan benar. Akibatnya orang miskin sekedar dipandang sebagai benda-benda pasif yang dijadikan obyek atau sasaran program. Padahal mereka memiliki serangkaian karakter dan kebutuhan yang harus dipahami, diketahui sebelum menjalankan pengimplementasian program kemiskinan berbasis masyarakat. Bukti menunjukkan satu dua kali sosialisasi ternyata belum cukup menjelaskan maksud dan tujuan program. Bagi orang miskin, bantuan yang bersifat stimulan seperti bantuan langsung tunai (BLT) adalah dukungan untuk konsumsi. Begitupun bantuan yang bersifat permodalan pada akhirnya juga hanya akan habis dikonsumsi karena tidak ada pengetahuan dan keterampilan memadai dalam memutar roda usaha. Begitupun program yang diulang-ulang dengan subyek yang sama hanya akan menimbulkan resistensi di kalangan warga miskin. Demikian halnya dalam memandang kemiskinan sebagai faktor tunggal terbukti sangat tidak mujarab dalam mengatasi kemiskinan. Salah dalam memahami kemiskinan sebagai faktor tunggal misalnya tercermin kegiatan pemberdayaan masyarakat identik dengan bantuan modal bagi warga miskin. Dengan memberi modal seolah-olah menjadi kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Padahal, modal tanpa keahlian dan keterampilan hanya akan menjadi beban bagi warga miskin. Selain kelak hanya akan menjelma menjadi pemenuhan kebutuhan konsumtif, juga menjadi beban bagi warga miskin karena harus mengembalikan modal dan bunga yang diterimanya. Pemberian modal yang cenderung seragam seringkali menimbulkan keseragaman usaha. Yang satu berjualan pisang goreng dan laris manis, maka akan ditiru sebelahnya demikian seterusnya sehinggga seluruh kampung berjualan pisang goreng. Demikian juga usaha yang menghasilkan produk selalu terkendala lemahnya daya saing dan pasar. Sia-sia saja mengajari orang miskin membuat sebuah produk ketika pintu pasar dan persaingan tidak pernah dibuka. Produk hasil usaha orang miskin tanpa perlakuan khusus pasti kalah bersaing karena kualitas produk lebih rendah daripada produk industri. Penulis pernah punya pengalaman mengajari anak jalanan kursus stir mobil sampai mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM). Namun tidak pernah ada pengusaha angkutan kota yang mau mempekerjakan mereka karena semata-mata bekas anak jalanan dengan segala stigmanya. Apalagi di sisi yang lain pemerintah membiarkan tumbuh secara membabi-buta minimarket bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Meminjam Bagong Suyanto (2010) bagaimana warung kecil mampu bertahan hidup kalau di sekitarnya dibiarkan dengan bebas tumbuhnya minimarket modern yang memberi senyuman ramah, penerangan memadai dan produk yang lebih bersih? Harus diakui, selama ini program penanggulangan kemiskinan Indonesia hanya pada peningkatan produksi namun gagal membangun kesejahteraan masyarakat. Paket-paket bantuan modal, dukungan peralatan dan teknologi memang didesain untuk memicu peningkatan kesejahteraan tetapi tidak untuk si miskin melainkan untuk pasar orang lain. Celakanya, program pemerintah ini malahan seringkali merusak keswadayaan lokal dan budaya setempat. Program bantuan langsung tunai (BLT) misalnya merusak semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat miskin, tidak mendidik dan tidak menciptakan ketergantungan. Profesor Ellwood juga menyinggung soal kelembagaan pemerintahan yang kuat dan efektif yang menjadi pertanyaan masihkah ada orang yang peduli pada pengentasan kemiskinan. Tengok saja berapa triliun dana yang hendak dihabiskan untuk membangun gedung baru DPR, berapa miliar dana digunakan studi banding. Juga dana miliaran yang digunakan untuk pilkada maupun pemilu. Masa jabatan yang pendek cenderung menjebak para pemimpin hanya membuat program populis agar terpilih kembali pada masa jabatan berikutnya. Tampaknya Indonesia dengan masalah kemiskinan yang kronis dan kompleks membutuhkan lembaga superbodi – seperti KPK dalam pemberantasan korupsi yang mampu memaksa kementerian dari pusat hingga daerah mengalokasikan dana-dana yang memadai untuk mengatasi kemiskinan. Sepanjang kemiskinan hanya dijadikan komoditas dan permainan angka-angka, maka sejauh itu juga derita rakyat miskin masih akan terjadi. Sayangnya, ratapan dan derita rakyat miskin justru tidak dijadikan dasar dalam merencanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika ada kemauan elit politik negeri ini sebagaimana para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, dampaknya segera dapat dirasakan. (*) Penulis: Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Sosial di Semarang Sumber foto ilustrasi: Fotosearch.co

Presiden Tinggalkan Manokwari

Manokwari, 15 Oktober 2010 10:48
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ani Yudhoyono bertolak dari Manokwari, Papua Barat, untuk kembali ke Jakarta, setelah meninjau korban dan lokasi banjir bandang di Manokwari dan Wasior selama dua hari.

Presiden tiba di Bandara Rendani, Manokwari, sekitar pukul 10.00 WIT. Setelah beristirahat sejenak dan memberikan pernyataan kepada pers, presiden bersama rombongan menaiki pesawat khusus kepresidenan.

Turut dalam rombongan itu antara lain, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perhubungan Fredy Numberi, dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

Rencananya, Presiden dan rombongan akan transit di Kendari selama kurang lebih satu jam, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.

Selama berada di Papua Barat, Presiden meninjau lokasi penampungan pengungsi di sekitar Markas Kodim Manokwari. Setelah meninjau, Presiden kemudian menuju RSU Manokwari dan meninjau korban banjir yang dirawat.

Presiden juga berada di Wasior untuk meninjau dua lokasi banjir bandang yang terjadi pada 4 Oktober.

Kepada para pengungsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan membangun hunian sementara bagi mereka.

"Akan disiapkan tempat tinggal yang lebih baik sampai pembangunan kembali selesai," kata Presiden saat berdialog dengan para pengungsi di Lapangan Kodim 1703 Manokwari.

Presiden menjelaskan, tinggal di tempat pengungsian memang tidak layak. Oleh karena itu, pemerintah berusaha membangun hunian sementara yang memenuhi standar minimal.

Untuk itu, Presiden meminta para pengungsi untuk bersabar.

Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono menjelaskan, pemerintah juga berkomitmen untuk membangun kembali Wasior yang telah dihancurkan oleh banjir bandang.

Pembangunan itu akan dilakukan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah dan unsur TNI.

Presiden berharap, pembangunan kembali itu memperhatikan berbagai unsur, sehingga bisa terhindar dari bencana serupa. [TMA, Ant]

Calon Bupati Dogiyai Harus Memenuhi Beberapa Kriteria

Written by Mr Suroso

Tuesday, 08 June 2010 23:04

NABIRE – Walau hingga kini masih belum ada kepastian penyelenggaraannya, rencana Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) dan siapa saja figur pemimpin di Kabupaten Dogiyai ternyata sedang hangat diperbincangkan berbagai kalangan. Tokoh Intelektual asal Dogiyai yang juga peneliti dan penulis buku, Yakobus Odiyaipai Dumupa, S.Ip dalam perbincangan dengan Papuapos Nabire, Selasa (8/6) malam, mengemukakan beberapa hal yang menjadi sikap pribadi terhadap pelaksanaan Pemilu Kada Langsung Kabupaten Dogiyai, terutama soal kandidat Bupati dan Wakil Bupati. Menurut Jack, pada prinsipnya semua orang Dogiyai mempunyai hak untuk mencalonkan diri. Hal itu dijamin secara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Karena itu, tak ada calon Bupati atau Wakil Bupati yang diistimewakan atau mengistimewakan diri. “Siapa saja boleh mencalonkan diri dan dicalonkan oleh rakyat, dan pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan,” tandasnya. Meski begitu, kata dia, siapapun calon Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai nanti harus dipilih yang terbaik. “Calon yang terbaik menurut saya mempunyai beberapa kriteria. Salah satunya, calon kandidat harus bermoral. Artinya mempunyai kepribadian yang baik, misalnya tidak suka mabuk, sundal, suka menipu rakyat, atau membuat kacau apalagi membunuh orang,” tutur Dumupa. Kriteria kedua, sebutnya, tidak pernah melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama ini. Ketiga, berani dan bertanggungjawab, artinya orang yang berani mengambil sikap dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat, bukan orang yang maunya diatur oleh kepentingan tertentu. Keempat, cerdas yaitu orang yang memahami dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat dengan cepat dan tepat. “Kemudian kriteria kelima, orang yang pro-penduduk asli, bukan menjadi hamba dan diatur oleh para pendatang, terutama orang non-Papua yang kerjanya memang cari makan,” ujar Jack. Ia berpendapat, entah siapapun yang nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Dogiyai, perlu dihormati. “Bagi mereka yang kalah tidak perlu cengeng dan melarikan diri dari Dogiyai. Harus dipahami bahwa Pilkada langsung adalah hal yang wajar dalam demokrasi, karena itu hasilnya nanti harus diterima dengan wajar pula,” katanya mengingatkan. (you) Hits: 220 Komentar (2) RSS YANG JADI BUPATI DAN WAKIL BUPATI K ABUPATEN DOGIYA HARUS MENAR-BENAR PUTRA DAERAK KAMU MAPIA Dikomentari oleh Jhon Ipouga kamoooooooo, June 09, 2010 Kami dari Mahasiswa dan atas nama Masyarakat kabupaten dogiyai menegaskan bahwa yang berhak menjadi seorang pemimpin daerah kabupaten dogiyai adalah yang benar-benar berhak caleg adalah seorang putra daerah/ pribumi kamu dan mapi sendiri karena sesuai dengan uu otonomi tahun 2001 tentang siap yang jadi kepalah daerah harus benar- benar jadi orang asli daerah.Baik itu kepala maupun wakil, sebulum melangkah pembangunan kedepan pemerintah maupun masyarakat asli dogiyai harus mengambil suatu keputusan /tingdakan yang tepat..karena segalah sesuatu tanpa dasar kedepan akan gelap dan tertimbun.Dan hal ini, KPU harus membuat kriteria atau syarat sesuai dengan otonomi. Supaya diman TUHAN memberikan dan menempatkan alam dan masyarakat yang ada di kamu mapia kedepan tidak ada korban atau konflik..Dan ada beberapa jadi pertimbangka bagi KPU Dogiyai dan Mengapa kepalah dan wakil harus jadi orang asli dogiyai: 1.Orang asli dogiyai telah mengetahui tempat-tempat larangan nenek moyang yang bisa membawa dampak negatif atau buruk bagi masrayakat dogiyai, apabilah daerah tersebut dibonkar atau salah digunakan pembangunan daerah. 2. memahami keberadaan agama, budaya dan sejarah kamu dan mapia 3. memiliki daerah strategis Berdiri diatas budaya ibu ku, tuhan dan apa yang ada pada kita...supaya masyarakat aman dan damai/.....imanuel! +0 .................indah.................... Dikomentari oleh edmon pigai, June 14, 2010 Kehidupan manusia perlu mengejar sesuatu dengan penuh harapan dan dengan tujuan hidup yang berbeda, maka kita perlu mengetahui bahwa manusia bukan hanya mendapatkan sesuatu dengan cuma- cuma, tetapi perlu melewati senang, susah, sakit dan perlu melewati penderitaan yang sangat dasiat. Dari situlah manusia menemukan kehidupan manusia merupakan suatu persoalan dalam mengambil keputusan untuk mewujudkan suatu tujuan hidup seseorang ada di tangan pribadi, agar tujuan hidup terukir dengan peno-mena keindahan. Oleh sebab itu dalam perjalanan hidup perlu merasakan, memiliki dan memahami bahwa keindahan tak mudah datang dengan sendirinya, maka kita berjuang dengan sekuat tenaga dan disamping itu mengeluarkan tenaga, waktu dan uang demi mewujudkan suatu impian. dan dalam perjuangan perlu megembangkan skiil sedikit demi sedikit untuk mendapatkan tujuan yang kita impikan dan kalau kita patohkan satua tujuan maka tujuan kita bisa gagal, oleh sebab itu kita harus memiliki suatu agurmen bahwa kita tidak perlu kalah dari tantangan dalam hidup kita.]

Muktamar PKB Digelar pada 2013

Jakarta , 15 Oktober 2010 09:36
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jakfar menegaskan bahwa partai itu tetap akan menggelar muktamar pada 2013, dan belum ada rencana untuk mempercepatnya.

"Jika ada oknum yang menyatakan PKB akan menyelenggarakan muktamar sebelum 2013, muktamar itu tidak sah," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Marwan Jakfar di Jakarta, Kamis (15/10).

Marwan Jakfar menjelaskan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Menteri Hukum dan HAM secara jelas menyebutkan, periode kepengurusan DPP PKB dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar pada 2008-2013.

Maka jika ada oknum yang mengatakan PKB akan menyelenggarakan muktamar sebelum 2013, muktamar tersebut tidak sah dan yang mencetuskannya bukanlah pengurus PKB.

Marwan Jakfar mengeluarkan komentar itu menanggapi pernyataan dari beberapa kader PKB seperti Lily Chadijah Wahid, Ikhsan Abdullah, dan Hermawi Taslim, yang mendesak PKB mempercepat pelaksanaan muktamar dalam tahun ini.

Ketua Fraksi PKB DPR RI ini menegaskan, Ikhsan Abdullah, Hermawi Taslim dan lainnya bukan pengurus DPP PKB, sedangkan Lily Wahid saat ini sudah tidak menjabat lagi sebagai Wakil Ketua Dewan Syuro PKB.

"Bukan pengurus PKB kok ingin mengadakan muktamar, `kan lucu. Kalau mereka tetap memaksakan, muktamar itu ilegal," kata Marwan.

Marwan Jakfar menambahkan, saat ini tidak ada lagi dualisme kepemimpinan di PKB.

Kepengurusan PKB, menurut dia, hanya satu setelah DPP PKB memiliki kekuatan tetap melalui putusan Mahkamah Agung dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Marwan juga mengingatkan, agar kader PKB tersebut tidak asal berbicara kepada publik karena akan membuat publik menjadi bingung.

Menurut dia, proses islah di PKB juga sudah berjalan dengan baik hingga saat ini.

"Terus terang saya merasa heran, mendengar pernyataan dari kader PKB yang akan mensomasi DPP PKB karena dinilai tidak menjalankan butir-butir islah. Padahal proses islah berjalan dengan baik dan pimpinan DPP PKB sudah menjalani kesepakatan islah itu," katanya.

Marwan mencontohkan, pada saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, seluruh kader PKB dari mukmatar di Ancol Jakarta maupun dari mukmatar di Parung Bogor hadir dan suasananya sangat "cair".

"Ini merupakan wujud bahwa islah sudah berjalan baik," katanya.

Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dakhiri menyatakan, saat ini PKB sudah menyelesaikan konsolidasi internalnya setelah melakukan islah.

PKB saat ini, kata dia, sudah berkonsentrasi menghadapi Pemilu legislatif 2014 dan menargetkan mendapat 100 kursi di DPR.

"Tidak relevan jika dikatakan islah tidak berjalan. PKB saat ini solid," jelas dia.

Sebelumnya, beberapa kader PKB seperti Lily Chadidjah Wahid, Ikhsan Abdullah, dan Hermawi Taslim menggelar jumpa pers di Gedung DPR RI, di Jakarta, Kamis, dengan menyatakan akan mendesak Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar untuk segera menyelenggarakan muktamar pada 2010.

Beberapa kader PKB tersebut menyatakan, memberikan gambaran agar muktamar tersebut diselenggarakan pada Desember 2010 dengan alasan agar persiapan menghadapi Pemilu 2014 menjadi lebih matang. [TMA, Ant]

Anton Agapa : Bupati Dogiyai Harus Orang Setempat, Entah Muda, Entah Tua

Written by Mr Suroso

Wednesday, 06 October 2010 02:06

NABIRE - Bupati Dogiyai harus orang setempat, entah dari kaum muda, atau kaum tua. Masyarakat akar rumput di Dogiyai sudah sekata sehati untuk sukseskan orang setempat menjadi Bupati. Demikian dikatakan beberapa kepala Desa asal Dogiyai. Mereka katakan alasan masyarakat adalah karena sekarang kita berada di era OTSUS. Pemegang kebijakan dan kewenangan daerah sudah harus ditangan orang daerah setempat. Alasan lain mereka bahwa kabupaten tetangga seperti Puncak Jaya, Paniai, Deiyai, Jayawijaya, dan sebagainya sudah membuktikan bupati dipegang oleh orang setempat. “Kalau mereka bisa, kami pun bisa,” kata mereka. Selain itu mereka juga memberikan alasan, dengan orangnya sendiri menjadi bupati itu soal komunikasi antara rakyat dan bupatinya dapat berjalan normal. Tidak lagi seperti dulu bupati jauh dari rakyat, jauh dalam jangkauan pelayanan sekarang rakyat dapat bertatap muka langsung. Rakyat dapat berbicara langsung dengan bahasa setempat tanpa ragu. “Kami dapat berkomunikasi dengan gaya dan cara kami. Karena bupatinya orang setempat, maka kamipun merasa dekat dan rasa mempunyai rasa memiliki atas pimpinan kami bupati,” kata mereka. Memang semua alasan mereka cukup masuk akal. Anton secara pribadi setuju hal tersebut. Alasan lain lagi, dengan jalan memimpin sendiri daerahnya itu harga diri masyarakat luas menjadi terangkat. Banyak orang belum menyadari hal ini. Masyarakat kita itu menganut sistem hidup sosialis, bukan individualis seperti di kota-kota besar. Kita lihat saja, hasil sukses seseorang biasanya dinikmati bersama. Kebahagiaan seseorang biasanya menjadi kebahagiaan bersama masyarakat. Satu dua orang yang menjadi bupati, rakyat luas jadi berbangga dan bahagia. Biasanya masyarakat, terutama para pendukungnya berbangga berlebihan seolah-olah merekalah yang menjadi bupati. Padahal rakyat non-Papua hanya memberikan hak suaranya pada saat pencoblosan di hari-hari biasa mereka hanya sibuk pada pekerjaan rutinnya. Itu buktinya bahwa orang asli Papua merasa harga dirinya terangkat apabila kekuasaan daerah didominasi oleh orang-orang setempat. Rakyat merasa disitu terjadi suatu “kemerdekaan” kecil di daerahnya. Dan hal itu wajar dirasakan demikian karena selama ini semua jabatan strategis ditubuh Pemda di dominasi orang non-Papua. Masyarakat juga merasa jauh dari bupatinya, jauh dari jangkauan pelayanan dan pembangunan, jauh dalam komunikasi. Keberadaannya sayup-sayup di mata rakyat luas. Sebelum OTSUS tahun 2001 Papua juga secara global mengalami tekanan hidup luar biasa selama + 40 tahun lamanya. Tekanan politik, tekanan secara ekonomi, tekanan dalam hak azasi, krisis jabatan ditingkat pusat dan daerah, terlambatnya sentuhan pembangunan dari pusat, dan lain-lain permasalahan yang dialami Papua di masa lalu.Baru sekarang di era OTSUS Papua mulai keluar dari rintihan hidup di masa lalu yang penuh kekerasan, penindasan dan tekanan akibat kebijakan dan pola pembangunan yang salah pemerintah pusat. Kini tiap daerah Kabupaten di Papua berusaha keras untuk keluar dari pengalaman pahit di masa lalu tersebut. Oleh karena itu kabupaten lain atau konkritnya para kandidat bupati dari luar Dogiyai perlu memahami sungguh dan coba solider terhadap sesame candidat asal Dogiyai yang senasib dengan kita lain di masa lalu. Di daerah kabupaten tetangga Dogiyai sudah terwujud bahwa kepala daerahnya adalah orang setempat. Pilkada Dogiyai adalah waktunya dan haknya orang Dogiyai untuk memilih orangnya sendiri menjadi bupati. Mereka ingin membangun harga dirinya, membangun kemandirian hidupnya secara bertahap. Orang dari luar Dogiyai tidak perlu datang mencalonkan diri Bupati. Terutama candidat dari kaum muda yang masih berusia 20-an tahun itu jangan coba-coba maju ke PILKADA. Dari sisi usia tidak memenuhi syarat. Usia tidak mapan untuk menduduki jabatan Bupati. Sangat memabukan! Undang-undang dan Ketetapan di KPU juga sedang menanti untuk ditolaknya mentah-mentah. Kalau maju untuk berebutan CINTA si gadis hitam manis boleh, memang saatnya bagi candidat – candidat muda tersebut.Tidak ada yang lebih pintar dan hebat kan ? Tidak ada orang yang luar biasa kan ? Tingkat kemampuan rata-rata sama. Beda hanya pengalaman dan tingkat kekayaan. Camkanlah hal ini dan menanggapinya secara positif. Kami membatasi candidat luar Dogiyai dengan tujuan positif dan demi kepentingan masyarakat luas. Bukan guna loloskan si oknum kandidat tertentu. Bertujuan mengangkat harga diri masyarakat luas. Dalam rangka menata warna OTSUS secara bertahap. Guna membunuh sikap iri dan kecemburuan sosial masyarakat. Dan pula untuk melindungi hak dan kesempatan emas yang ada ini biarlah dinikmati orang Dogiyai itu sendiri.Memang Dogiyai itu bukan sebuah negara tersendiri. Memang kebebasan berpolitik bagi siapapun dan dari manapun dia dilindungi undang-undang negara ini. Itu tetap kita junjung dan menghargainya. Tetapi demi kepentingan masyarakat luas, maka UU perlindungan kebebasan berpolitik bagi seorang candidat seperti itu dapat dikorbankan, lantas diatur dalam peraturan daerah (PERDA) setempat. Karena follow-up-nya UU itu dapat berdampak sosial, dapat meresahkan masyarakat luas sasaran PILKADA. Hal ini memang di Dogiyai belum di Perdakan. tetapi lewat tulisan ini diberi pemahaman kepada pihak luar Dogiyai untuk dihargai haknya dan didukung serta diberi kesempatan leluasa bagi candidat setempat tanpa diganggu. Sekaligus diinformasikan disini, rakyat Dogiyai sudah sehati untuk mensukseskan memilih orangnya sendiri menjadi bupati Dogiyai periode awal 2011-2016 ke depan. (ist)

KEPEMIMPINAN MASA TRANSISI SELAKU PUTRA/I DAERAH KAB DOGIYAI GAGAL

KEPEMIMPINAN MASA TRANSISI SELAKU PUTRA/I DAERAH KAB DOGIYAI GAGAL

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dengan kata lain sejak manusia lahir sampai mati tidak terlepas dari tanah sehingga tanah yang belum selesaikan harus selesaikan pejebat setempat karena masalah tanah sudah di jelaskan dalam UUD No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (pasal 43, ayat 1 dan 2), Pemerintah provinsi wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak peorangan para warga masyarakat hukum adat. Penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah mengakui adanya hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Sudut pandang dari pelepasan tanah adat kepada Pemerintah atau Negara, Pejabat-pejabat Dogiyai tidak mampu menyelesaikan hak ulayatnya pada hal pejabat-pejabat yang ada masa transisi ini tidak ada luar dari dogiyai yang memimpin  dogiyai. Putra –putri dogiyai yang pimpinan birokrasi, sehingga kenapa menghambat pembangunan kabupaten dogiyai dan tidak mampu selesaikan  tanah adat kabupaten dogiyai pada hal putra putri dogiyai yang kepalanya ko kenapa tidak bisa selesaikan. Pada hal UUD 1945 Pasal 18 ayat 2, menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan hak-hak masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah daerah dan DPRD Dogiyai telah memperkuat eksistensi hak tanah ulayat di kabupaten dogiyai untuk menyelesaikan masalah hak ulayatnya tersebut.

 Terlebih khusus: masa transisi pejabat-pejabat Dogiyai semua ini putra/i asli dogiyai sampai detik ini pun belum tuntas pelepasannya kepada pemerintah pada hal UUD Pemekarannya sudah jelas dan aturan tentang hak ulayatnya sudah jelaskan diatas tetapi sampai saat inipun belum diberikan kepada pemerintah.

Pembentukan panitia tanah adat dalam rangkah pelepasan hak ulayat berjalan tidak sesuai dengan aturan main yang ada, karena pembentukannya tidak dilibatkan Rapat Koordinasi daerah (RAKORDA). Dimana pembentukannya tidak dilibatkan unsur pemimpin maupun Anggota DPRD selaku wakil rakyat.

SIAPA YANG BERMAIN DIBALIK ITU????

Presiden Datangi Lokasi Banjir Wasior

 Rabu, 13 Oktober 2010 | 10:52 WIB

Besar Kecil Normal

 

Desa Wasior, Teluk Wondama, Papua, dilihat dari udara (9/10). REUTERS/Beawiharta

TEMPO Interaktif, Jakarta : Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini  mengunjungi lokasi banjir bandang di Pasar Sanduai, Wasior, Papua Barat. Presiden bertolak dari  Jakarta pukul 07.00. "Presiden juga akan bertemu para tokoh adat dan warga Wasior," kata Julian melalui pesan pendek, Rabu (13/10).
Distrik Wasior tertimpa musibah banjir yang disertai lumpur. Ratusan korban meninggal dan tempat tinggal rusak parah. Pemerintah menetapkan tanggap darurat selama dua pekan sejak kejadian itu.

Dalam kunjungan ini Presiden direncanakan mendatangi posko tanggap bencana dan posko kesehatan. Selain itu Presiden akan melihat langsung kondisi alam dan lingkungan di sekitar lokasi bencana. Sejumlah aktivis lingkungkan menduga bencana ini akibat aksi pembalakan liar.
Presiden, kata Julian, dalam perjalanan dan transit pengisian bahan di Makasar. Kemudian menuju Manokwari, Papua Barat untuk mendengarkan paparan Gubernur Papua Barat. "Setelah itu langsung mengunjungi tempat penampungan pengungsi dan RS Umum Manokwari," katanya. Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Wasior melalui laut menggunakan kapal TNI AL Sultan Hassanuddin 336.

Korban Tewas Akibat Banjir Wasior, 153 orang

Rabu, 13 Oktober 2010 | 16:14 WIB

Besar Kecil Normal

TEMPO Interaktif, Teluk Wondama - Hingga Rabu (13/10) sore, jumlah korban banjir bandang di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat telah mencapai 153 tewas. Jumlah hilang dan luka masih diverifikasi Posko Penanggulangan Banjir Wasior.

“Jumlahnya 153 tewas, saat ini masih diverifikasi yang hilang dan luka-luka,” kata Koordinator Penanggulangan Banjir Wasior Letkol Kav Edward Sitorus, Rabu (13/10).

Edward Sitorus mengatakan, salah satu korban banjir ditemukan setelah sebuah keluarga melapor ke Posko Penanggulangan Banjir Wasior. “Dari laporan itu baru kita pergi cari jenazahnya, setelah itu ada ditemukan lagi beberapa tewas yang tertimbun lumpur,” ujarnya.

Pencarian terhadap korban tewas masih terus dilakukan dalam langkah tanggap darurat saat ini. Selain pencarian korban, dalam masa tanggap bencana hingga 18 Oktober mendatang, pemerintah akan membangun perumahan penduduk, fasilitas umum dan jalan serta pendirian gedung sekolah darurat.

“Esok pencarian kembali dikerjakan. Kami berharap semua korban tewas bisa ditemukan secepatnya.”

Banjir menerjang Wasior Senin 4 Oktober lalu sekitar pukul 07.00. Banjir setinggi tiga meter turun dari Pegunungan Wondiboi dan menghancurkan pemukiman penduduk.

JERRY OMONA

Pemerintah Daerah Tidak Siap

Pakar gempa dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Danny Hilman Natawidjaja, menyarankan pemerintah daerah dan masyarakat di Mentawai, Padang, Bengkulu, dan daerah kawasan barat Sumatera lainnya agar segera melakukan tindakan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan gempa besar di kawasan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini kemungkinan juga akan diikuti tsunami.
Menurut Danny, bencana gempa yang terjadi di kawasan Nias, Sumatera Utara, Senin dua pekan lalu, itu dipicu oleh gempa di Aceh 26 Desember 2004. Kini ribuan penduduk di Kepulauan Mentawai memilih mengungsi dan tidur di perbukitan karena takut terjadi gempa dan tsunami susulan. Di Sikakap, Pulau Pagai, hingga Selasa pekan lalu masyarakat masih mengungsi di bukit, bahkan sebagian menginap di pekuburan umum.
Di Sikabaluan, Siberut Utara, penduduk dikabarkan mengungsi ke bukit yang jauhnya lima kilometer lebih dari tempat tinggal mereka. Sementara pendatang di Pulau Siberut sudah kembali ke Padang.
Untuk menghadapi kemungkinan bahaya gempa dan tsunami di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang membentuk pusat krisis dengan bantuan fasilitas dari pemerintah Prancis. Pusat krisis ini akan menjadi pusat informasi, pengendalian, pemantauan untuk mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami, serta bencana alam lainnya di Sumatera Barat. Pusat krisis ini akan dikelola Satkorlak Sumatera Barat.
Bantuan Prancis itu antara lain berupa peralatan komunikasi, termasuk EWS (early warning system) atau sistem peringatan dini, database resources, hingga pembuatan call center. Selain itu, Prancis juga membantu pelatihan sumber daya manusia dan memberikan dana operasional selama dua tahun. Pusat krisis akan dibangun Mei nanti.
Meskipun sarana itu bakal dilengkapi berbagai peralatan modern, mayoritas responden jajak pendapat Tempo Interaktif tetap menilai pemerintah daerah dan masyarakat tidak akan siap mengantisipasi kemungkinan gempa besar yang berpotensi menimbulkan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat.
Indikator Pekan Ini: Dengan alasan efisiensi, pemerintah Indonesia menyetujui pembelian rumah Duta Besar Indonesia di Jenewa, Swiss, senilai 9,6 juta franc Swiss atau setara dengan Rp 70 miliar. Rumah yang berdiri di atas lahan seluas satu hektare itu terletak di Collonge-Gellerive, sebuah kawasan elite di Jenewa.
Wakil Duta Besar Indonesia di Jenewa, Eddi Haryadi, mengatakan selain akan ditempati Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di PBB dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB Makarim Wibisono, rumah itu dianggap cocok untuk pertemuan dan lobi.
Menurut Anda, tepatkah efisiensi dijadikan alasan pemerintah Indonesia membeli rumah di Jenewa itu? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com

Banjir Wasior Berasal Dari Empat Sungai

Banjir Wasior Berasal Dari Empat Sungai  

Kamis, 14 Oktober 2010 | 14:01 WIB

Besar Kecil Normal

 

Desa Wasior, Teluk Wondama, Papua, dilihat dari udara (9/10). REUTERS/Beawiharta

TEMPO Interaktif, Teluk Wondama - tyle Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> Banjir bandang yang menerjang Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, Senin (4/10) lalu diakibatkan air yang meluap dari dua kali dan dua sungai di wilayah itu. Banjir memporakporandakan pemukiman dan fasilitas umum.

“Ada dua sungai dan dua kali yang menjadi sumber meluapnya air sehingga menimbulkan banjir,” kata Dandim 1703 Manokwari Letkol Edward Sitorus yang juga  Koordinator Penanggulangan Banjir Wasior, Kamis (14/10).

Edward menjelaskan air meluap dari Kali Rado, Kali Sanduai, Sungai Manggurai dan Sungai Anggris. Ditambahkannya, hutan di sekitar Wasior 80 persen adalah hutan konservasi, dengan kecuraman lereng bukit mencapai 70 derajat.

“Kita pasrah, jika banjir saat itu terjadi malam, kemungkinan jumlah korban akan jauh lebih banyak dari sekarang,” ujarnya.

Hingga hari ini, jumlah korban meninggal masih 153 orang. Korban ditemukan di wilayah Rado sebanyak 43 tewas, Wasior Kampung 33 meninggal, Kota Wasior 28 orang tewas, Sanduai 48 meninggal, dan  Wondiboi 1 orang meninggal. “Jumlah korban tewas ditemukan rata-rata akibat tertimbun lumpur,” kata Edward.

Jumlah korban yang hilang sampai hari ini sebanyak 123 orang, yang luka berat 128 dan luka ringan 660 orang.

JERRY OMONA

Anggota DPR Beri Bantuan Telivisi Pengungsi Wasior

Jum'at, 15 Oktober 2010 | 09:03 WIB

Besar Kecil Normal

 

Bantuan dari pemerintah untuk korban banjir bandang di Kota Wasior, Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat. ANTARA/Jhuda

TEMPO Interaktif, Manokwari - Delapan anggota Komisi VIII DPR mengunjungi korban bencana banjir Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, di lapangan Kodim 1703 Manokwari, Jumat (15/10) pagi ini. Mereka memberi bantuan 12 unit televise kepada pengungsi.

Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Ahmad Zainuddin, bantuan televisi 29 inchi itu untuk memberikan hiburan kepada pengungsi. "Kami datang ke sini melihat logistik sudah cukup, obat-obatan sudah cukup, sehingga kami melihat pengungsi butuh sarana hiburan dan kita bawa televisi," kata Zainuddin kepada Tempo, Jumat (15/10)..

Selain membawa TV bermerek LG 29 inchi, mereka juga menyerahkan antena parabola dan uang Rp 150 juta. Bantuan itu didapatkan dari dana alokasi bencana Komisi VIII dan uang saweran anggota.

Selain mengunjungi lapangan Kodim, mereka juga berencana mengunjungi lokasi pengungsian di Kompleks Balai Latihan Kerja Manokwari. "Kalau memungkinkan kami berencana ke Wasior," kata dia.

Gempa Besar dan Tsunami Tak Hanya Incar Padang

Rabu, 13 Oktober 2010 | 19:29 WIB

TEMPO Interaktif, Bandung - Hingga 50 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan mengalami ribuan kali gempa kecil hingga besar.

Gempa besar disertai tsunami tak hanya mengincar Padang, tapi juga sepanjang pantai barat Sumatera, selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Palu, Maluku, hingga daerah kepala burung Papua.

Menurut Kepala Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung I Wayan Sengara, wilayah tersebut menduduki peringkat teratas daerah berbahaya.

Dalam peta bahaya gempa dan mitigasi yang selesai disusun dan dipublikasi pemerintah Juli lalu, daerah itu ditandai dengan titik merah. “Zona 1 dan 2 itu bisa dikatakan peringkat tertinggi,” ujarnya kepada Tempo, Rabu (13/10).

Kekuatan gempanya dengan gaya gravitasi berkisar 0,5 hingga 0,36 G atau berkisar 7-8 Skala Richter. Angka tertinggi kekuatan gempa mencapai 0,6 G di pusatnya.

Sengara, yang ikut menyusun peta tersebut mengatakan, ada sekitar puluhan ribu titik gempa dari yang berkekuatan kecil hingga besar di seluruh wilayah Indonesia dengan penanda warna kuning, biru, hingga merah. Dari jumlah potensi itu duapertiganya berada di perairan.

Perkiraan jumlah gempa tersebut berdasarkan perhitungan para pakar anggota tim. Diantaranya berdasarkan sejarah kegempaan, jalur patahan, juga pergerakan lempeng dengan pengamatan global potitioning system.

“Pergerakan pulau-pulau kecil ke arah mana dan berapa sentimeter, itu terkait pergerakan lempeng,” ujarnya. Potensi gempa besar di Padang yang diperkirakan berasal dari patahan Mentawai, misalnya, sama peluangnya seperti di Bali.

Berdasar catatan sejarah, kedua wilayah tersebut pernah mengalami gempa besar akibat pergerakan antar lempeng sekitar dua abad lalu. “Bali sumbernya di perairan utara dan selatan,” kata Sengara.

Pun di daerah kepala burung Papua yang dilewati 3-4 lempeng. Karena itu, dia meminta penduduk dan pemerintah daerah dari sekarang mewaspadai dan menyiapkan bangunan tahan gempa.

Adapun permukiman di kawasan pesisir juga diharapkan membangun rumah dua lantai yang kokoh untuk menyelamatkan diri dari terjangan tsunami.

Menhut: Tidak Ada Pembalakan Liar di Wasior

Antara - 1 jam 21 menit lalu

Menhut: Tidak Ada Pembalakan Liar di Wasior

Manokwari (ANTARA) - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menegaskan tidak ada pembalakan liar di Wasior, Papua Barat, setelah melakukan pantauan udara di kawasan itu.
"Di Wasior tidak ada pembalakan liar. Itu sudah bisa dipastikan," katanya setelah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam tinjauan di Manokwari dan Wasior, Papua Barat, Kamis.
Zulkifli mengaku telah melakukan pantauan udara di atas hutan di Wasior bersama beberapa petinggi Kementerian Kehutanan. Berdasar pantauan itu, katanya, tidak ditemukan bekas pembalakan liar.
Menurut dia, kontur tanah di kawasan itu sangat curam jadi tidak menguntungkan bagi para pencuri kayu.
Zulkifli membenarkan ada pohon yang hanyut terbawa banjir yang terjadi pada 4 Oktober itu. Namun, dia berani memastikan, kayu-kayu yang hanyut itu bukan akibat pembalakan liar.
Menurut Zulkifli, pohon-pohon itu tercabut dari tanah akbat longsor yang sering terjadi di Wasior. Berdasar pantauan udara, dia berani memastikan banyak tebing di hutan Wasior longsor.
"Ada lebih dari 20 titik tebing longsor," katanya.
Zulkifli menambahkan, pohon-pohon yang hanyut sebagian besar sudah tanpa kulit pohon. Menurut dia, hal itu disebabkan pohon sudah terendam air dalam waktu yang lama.
"Kalau memang ditebang, kenapa harus dikuliti?" kata Zulkifli mempertanyakan.
Oleh karena itu, Zulkfli meminta semua pihak menghentikan polemik tentang tuduhan adanya pembalakan liar di Wasior.
Menurut dia, pohon-pohon itu tertimbun tanah longsor dalam waktu yang cukup lama. Timbunan tanah dan pohon itu telah menyumbat aliran sungai, sehingga ketika debit air naik sumbatan itu hancur dan terjadi banjir bandang.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan, pembalakan liar menjadi salah satu penyebab banjir bandang di Wasior, Papua Barat.
Walhi menyatakan, kelebatan hutan tidak bisa menjadi indikator untuk menyatakan tidak terjadi pembalakan di dalamnya.

Kemendagri Laksanakan Orientasi Bagi

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri (Diklat Kemendagri) akan melaksanakan orientasi bagi puluhan kepala daerah yang baru terpilih.
"Orientasi itu akan kami jadwalkan bisa berlangsung pada 17 Oktober 2010. Kami akan mengundang sebanyak 60 kabupaten dan kota yang kepala daerahnya baru saja terpilih," kata Kepala Badan Diklat Kemendagri Tarmizi A Karim di Banda Aceh, Kamis.
Hal itu disampaikan di sela-sela rapat koordinasi (rakor) bidang kepegawaian kabupaten dan kota yang diikuti puluhan birokrat se-Aceh.
Ia menjelaskan dalam orientasi tersebut ada lima modul yang akan diberikan, antara lain pemahaman tentang pemerintahan, demokrasi, hubungan pusat dan daerah, etika pemerintahan dan pemberantasan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Tarmizi A Karim menyebutkan pada orientasi kepada kepala daerah yang baru terpilih itu juga akan dihadirkan sejumlah kalangan profesional sebagai pembicara pada acara tersebut.
Dijelaskan, orientasi para kepala daerah yang sebelumnya hanya berlangsung beberapa hari namun kini akan ditambah menjadi tiga pekan, dengan harapan bisa meningkatkan kapasitasnya di masa mendatang.
"Kalau dilakukan hanya satu atau dua hari, maka kami meyakini belum cukup dalam upaya pemerintah meningkatkan kapasitas para kepala daerah," katanya menambahkan.
Karena, mantan Bupati Aceh Utara itu menyebutkan di era reformasi saat ini para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sebagian diantaranya adalah bukan birokrat.
Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari orientasi para kepala daerah itu adalah upaya pemerintah menuju perubahan prilaku untuk pencitraan (karakter bangsa).
Di pihak lain, ia menilai hingga saat ini ada diantara kepala daerah yang masih takut ketika menghadapi persoalan kemasyarakatan, termasuk jika ada kritikan dari elemen masyarakat.
"Kepala daerah apa itu gubernur, bupati atau wali kota agar tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan rakyat yang disampaikan kepada kita. Pemerintah harus mencari solusinya jika ada masalah tersebut," kata Tarmizi.

Kaukus Papua: Pemerintah Jangan Bohong

JAKARTA- Koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kossay, menyayangkan Pemerintah, terutama Menteri Kehutanan yang terkesan inkonsisten terkait soal penyebab bencana banjir bandang di Wasior, Provinsi Papua Barat pada Senin 4 Oktober lalu.
“Janganlah bersikap mendua dan sengaja melakukan pembohongan publik mengenai penyebab terjadinya bencana Wasior yang telah menelan koran jiwa lebih 150 orang, ratusan lainnya masih dinyatakan hilang,” katanya di Jakarta, Rabu (13/10) seperti diberitakan Antaranews.com.
Dia menanggapi pernyataan beberapa pihak dari jajaran Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terutama oleh Menteri Kehutanan Zulkfli Hassan. “Sudah jelas bencana itu terjadi karena penurunan daya dukung lingkungan akibat penebangan hutan yang berlangsung lama sejak dekade1990-an, termasuk adanya indikasi kuat berlangsungnya tindak pembalakan liar,” tandasnya.
Namun pihak Kaukus Papua kini dibuat bingung dan terhenyak oleh pernyataan resmi Pemerintah yang agak berbau mau melindungi faktor utama penyebab bencana kemanusiaan ini.  “Lebih ironis lagi, Menteri Kehutanan yang awalnya sudah mengakui bahwa bencana Wasior karena `deforestasi` hutan, namun sekarang menyangkal lagi, dan ikut memperkuat pernyataan resmi Pemerintah. Ada apa di balik semua ini,” tanyanya.
Padahal, menurut Paskalis Kossay, dengan kasat mata para korban bencana yang lolos dari maut mengungkapkan, banjir bandang Wasior jadi kian dahsyat akibat limpahan bekas-bekas material hutan, termasuk kayu-kayu gelondongan.
“Sekarang seperti sebuah orkestra, semuanya pihak berkompeten, termasuk BMKG melagukan `koor bersama` bahwa bencana di Papua itu karena cuaca berupa hujan deras berjam-jam. Kasihan jika hanya itu yang jadi kesimpulan. Sementara beberapa pakar berkompeten dan kredibel di dalam maupun luar negeri memberi kesimpulan berbeda,” katanya.
Dia juga mengharapkan agar Pemerintah dan jajarannya lebih fokus membela kepentingan rakyat dan berpihak kepada penyelematan lingkungan.  “Bukan melindungi pihak tertentu yang kontra produktif dengan penyelamatan lingkungan kita dengan ancaman potensial kian banyak rakyat tewas di mana-mana,” tandas Paskalis Kossay lagi.

Tidak "Fair" Hanya Indonesia Perbaiki Kerusakan Lingkungan

Tidak "Fair" Hanya Indonesia Perbaiki Kerusakan Lingkungan

Pekanbaru (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Riau (UIR), Prof Dr Detri Karya, berpendapat dunia telah berprilaku tidak adil dengan hanya membebankan tanggung jawab kepada Indonesia untuk memperbaiki kerusakan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Detri Karya sesaat sebelum melakukan penanaman pohon dari 2.500 pohon yang diserahkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di halaman kampus UIR, di Pekanbaru, Rabu.
"Tidak `fair` jika hanya Indonesia saja yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dunia," ujar Detri, didampingi Direktur RAPP, Rudy Tianda dan akademisi UIR.
Menurutnya, dunia juga harus bertanggung jawab karena masalah kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini terus berakumulasi yang dampaknya dirasakan secara merata di belahan negara manapun.
Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan dunia untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang menuju ke pola cuaca ekstrim, hanya dengan melakukan penghijauan kembali.
Indonesia yang masih memiliki kawasan hutan terbesar di dunia telah berkomitmen menurunkan emisi karbon 26 persen dan melakukan moratorium hutan sebagai bagian dari skenario Reducing Emission Deforestasion and Degradation (REDD).
Beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai gerakan penghijauan seperti melalui berbagai program seperti "Menanam Satu Juta Pohon", kemudian "Kecil Menanam Besar Memanen", hingga "Menanam Satu Miliar Pohon".
"Indonesia telah berbuat. REDD bukan hanya tanggung jawab negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara maju dalam pengurangan emisi sehingga memperlambat perubahan iklim," katanya.
Direktur RAPP, Rudy Tianda, menambahkan, dalam kegiatan itu pihaknya menyumbang 2.500 pohon yang terdiri 1.500 pohon eucaliptus dan 1.000 pohon pulai untuk ditanam di area kampus UIR.
Perusahaan raksasa nasional penghasil pulp dan kertas yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau itu tidak hanya memberikan pohon, tetapi juga pupuk sebagai
"Penanaman pohon ini merupakan tanggung jawab moral perusahaan dalam mensinergikan lingkungan dan kegiatan ekonomi, sekaligus mendukung program menanam satu miliar pohon yang dicanangkan pemerintah," jelasnya.

Bupati Buka Seminar Peringati Hari Usia Lanjut Nasional

Written by Mr Suroso

Tuesday, 01 June 2010 04:14

NABIRE – Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, Sabtu (29/5) secara resmi membuka pelaksanaan seminar sehari dalam rangka Hari Usia Lanjut Nasional 2010 tingkat Kabupaten Nabire.  Kegiatan seminar yang dipusatkan di Gedung Karel Gobay diikuti oleh ratusan peserta. Dalam sambutannya Bupati Isaias mengatakan, kegiatan ini memiliki nilai dan makna yang sangat penting. Karena kita perlu sadari bahwa sesorang dalam memasuki usia lanjut banyak hal yang akan dihadapi sebagai akibat dari suatu hukum alam terhadap perkembangan kehidupan manusia.  Semakin senja usia manusia, maka akan semakin memiliki keterbatasan dan rentan terhadap berbagai penyakit, maupun persoalan-persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu, lewat seminar yang dilaksanakan yang diprakarsai oleh Posyandu usia lanjut Santo Rafael, yang bekerja sama dengan Pemuda Indonesia Lawan Aids (PICA), Reaksi Rafael Bumi Wonorejo Club (RRBC) dan Puskesmas Bumi Wonorejo, perlu kita sambut baik. Sebab melalui seminar ini akan memberikan pemahaman kepada kita, bagaimana mengantisipasi dan menyikapi kondisi yang mana nantinya kita semua akan mengalaminya. Bahkan bagaimana perilaku kita yang masih sehat dan muda dalam menangani dan merawat para usia lanjut yang juga adalah merupakan orang tua kita sendiri. “Seminar yang dilaksanakan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Sebab merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan suatu kondisi yang nyaman dan damai bagi masyarakat Kabupaten Nabire yang telah memasuki kategori usia lanjut,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, rasa cinta, kasih sayang dan perhatian kita terhadap orang-orang yang telah lanjut usia adalah merupakan suatu kewajiban kita selaku anak untuk menunjukkan bakti kita dan penghormatan kita. Sebab kita harus sadar bahwa kita semua ada dan dapat mengenyam kehidupan ini sejak balita hingga menjelang usia senja ini, tidak terlepas dari ketekunan para orang tua kita yang mungkin pada saat ini sudah tergolong manusia lanjut usia. Demikian selanjutnya siklus kehidupan ini akan terus berjalan dimana pada waktunya nanti kita akan mengalaminya juga. Diakuinya, kepedulian dan pelayanan kita terhadap orang-orang yang tergolong lanjut usia khususnya di Kabupaten Nabire ini, belumlah sebaik di daerah-daerah lain. Oleh karena rtu, dalam hal ketertinggalan kita pada subsektor ini, bupati mengharapkan agar dalam seminar ini, hendaknya mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua terutama para peserta seminar.  Untuk bersama-sama memikirkan langkah-langkah atau kegiatan-kagiatan yang lebih kongkrit, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kegiatan yang telah berjalan selama ini. “Hal ini kiranya sejalan dengan thema yang diangkat oleh panitia seminar hari usia lanjut tahun 2010, yakni dengan mengangkat tema nasional, memperkuat kelembagaan lanjut usia, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dengan tema daerah adalah, usia lanjut yang berdaya dan semakin bergaya,” katanya. Berpijak dari tema ini, maka langkah yang perlu dilaksanakan dalam hal penanganan lansia ini, seharusnya direncanakan dengan rapih dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang terdiri dari penyuluhan, pengobatan, perawatan maupun rujukan bagi lansia.  Maupun dalam pelayanannya, dari berbagai segi, sehingga dapat memberikan semangat dan harapan bagi para lansia. Dengan demikian dapat kita harapkan keberadaan para lansia ini masih dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sebab mereka cukup dan masih memberikan andil yang sangat besar dalam proses pembangunan ke depan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan secara moralitas tindakan tersebut merupakan upaya yang sangat manusiawi. Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar, serta semua pihak terkait atas pikiran, kerja sama, serta kerja kerasnya dalam mengupayakan kegiatan yang memiliki arti dan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan di daerah ini. Selain itu, kata bupati, salah satu hal yang perlu disampaikan dan menjadi perhatian kita semua dalam hal penanganan orang-orang lanjut usia ini, adalah tentang pembinaan mental. Ini sangat penting, sebab tujuannya adalah agar para lansia ini selalu dalam kondisi yang nyaman, tenang dan gembira hatinya dalam kehidupan sehari-hari, serta tetap memiliki semangat. Disamping itu yang perlu diperhatikan pula adalah pemberian makanan, yakni makanan yang bergizi, dengan keseimbangan menu yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pekerjaan atau kesibukan seperti membuat pekerjaan tangan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi, tenaga dan usia mereka. Sebab dengan parhatian seperti ini sungguh sangat membantu mereka dalam menikmati masalah hidup dihari tuanya. “Tindakan konkrit yang saya sebutkan itu merupakan langkah-langkah atau tindakan kita akan kepedulian, kebersaman dan keserasian dari kita yang belum disebut lansia terhadap orang-orang lansia ini, sekaligus menggambarkan bahwa mereka masih sangat kita butuhkan,” ujarnya. Disampaikannya, di negara-negara maju rata-rata usia harapan hidup bagi warga negaranya sangat balk.  Rata-rata usia mereka lebih lama dibandingkan dengan negara kita. Ini menunjukkan bahwa samakin tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian mereka dalam hal penanganan orang usia lanjut. Untuk itu, buati sangat mengharapkan agar dalam seminar ini, hendaknya dapat membicarakan, membahas, dan merumuskan langkah-langkah penanganan lansia, yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya kita, sehingga kedepan dapat bermanfaat bagi kita semua. (ros)

Pelantikan Anggota DPRD Deiyai Harus Dipending

Written by Mr Suroso

Monday, 11 October 2010 17:49

NABIRE - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai dipending sementara, menunggu hasil keputusan hukum yang jelas. Pembatalan pelantikan 20 orang anggota DPRD Kabupaten Deiyai itu karena ada permasalahan terkait 4 orang anggota DPRD yang muncul dan tidak sesuai dengan hasil Pemilu legislative tahun 2009. Demikian dinyatakan Koordinator Wilayah V Provinsi Papua, Michael Dogopia, saat bertandang ke redaksi Papuapos Nabire, Senin (11/10) malam.Dikatakannya, 4 orang anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang menjadi permasalahan karena bukan orang yang berhak untuk dilantik karena tidak sesuai dengan hasil rekapituasi KPU Deiyai. Sementara saat akan dilaksanakan pelantikkan Sabtu pekan lalu, keempat orang tersebut hadir dengan meggunakan pakaian lengkap untuk turut dilantik.Namun pelantikkan batal karena disamping adanya tuntutan masyarakat, juga karena ketua Pengadailan Negeri Nabire tidak hadir dengan alasan permasalahan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu.Terangnya, atas permasalahan tersebut Michael Dogopia selaku Koordinator Wilayah V Provinsi papua dan Tim Penuntut Keadilan Kabupaten Dogiyai telah mengirim surat yang isinya meminta kepada pemerintah Kabupaten Deiyai untuk segera memproses ulang atas nama 4 anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang namanya telah dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 94 tahun 2010.Keempat anggota DPRD Kabupaten Deiyai tersebut adalah Zet Yeimo dari Partai Gerindra, Piter Pekei dari PPD, Demianus pekei dari Partai Karya Perjuangan dan Simon Takimai dari partai Golkar.Pihaknya meminta kepada pemerintah Kabupaten Deiyai untuk segera mengambil langkah pembetulan sebelum peresmian atau pelantikkan anggota DRPD Kabupaten Deiyai.Pihaknya dan Tim Penuntut Keadilan Kabupaten Deiyai telah memasukan surat ke Pengadilan Negeri untuk memproses permasalahan tersebut secara hukum. Dan itu telah diterima oleh Ketua Pengadilan melalui wakil ketua tertanggal 8 Oktober 2010. Berdasarkan surat permohinan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri batal melantik anggota legislative Kabupaten Deiyai.  Karena memang ada masalah yang harus dibicarakan oleh semua pihak untuk mencari alternatif.“Kami tim meminta kepada pemerintah jangan meletakkan Kabupaten Deiyai di atas pondasi yang retak.  Karena Kabupaten Deiyai itu memiliki nilai/menyimpan nilai historis realigi yang tinggi. Kami berharap agar pemerintah bekerja dengan berkeadilan, benar, jujur dan tegas dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dengan memandang aspek sosial, budaya, hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat dijamin tidak akan terjadi bila pemerintah tetap saja mau melantik,” tuturnya.Imbuhnya, konsekwensi dari pelantikkan yang hendak digelar harus sudah siap.  Sebab pelantikkan legislative yang dialami ini bukan hanya satu kali batal, namun telah terjadi dua kali. Yang terakhir tanggal 9 Oktober 2010 yang mana para undangan dihadiri Muspida, dan tokoh-tokoh masyarakat.Tandasnya, Kabupaten Deiyai dimekarkan karena aspirasi dari masyarakat demi untuk kendali pelayanan agar terwujud kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di Deiyai. Pamekaran bukan diaspirasikan oleh pemerintah yang tergabung dalam suatu kelompok untuk menghalalkan segala kepentingan dengan melanggar suatu produk hukum. “Oleh karena itu kami yang menamakan tim penuntut keadilan Kabupaten Deiyai telah melayangkan surat kepada ketua pengadilan untuk pembatalan pelantikan tersebut,” katanya. KPU Salah Tetapkan Beberapa Anggota DRPD   Dikatakan Michael Dogopia, pihaknya bersama dengan tim Penuntut Keadilan Kabupaten Deiyai telah melayangkan surat kepada pengadilan negeri.  Dalam isi surat tersebut dinyatakan, pertama, KPUD Kabupaten Paniai telah salah dalam menetapkan beberapa orang untuk duduk sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Deiyai (kabupaten yang dimekarkan setelah Pemilu 2009).Kedua, penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang didasari pada penetapan rekapitulasi tahun 2010 yang dibuat KPU Kabupaten Paniai telah salah. Karena tidak didasarkan pada hasil perhitungan dan penetapan perolehan kursi dan suara peserta pemilihan anggota DPRD pada tahun 2009. Dimana pada tahun 2009 merupakan hasil sah penyelenggaraan Pemilu legislatif.Ketiga, perhitungan penetapan perolehan suara tahun 2010 yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Paniai untuk menetapkan calon terpilih untuk DPRD Kabupaten Deiyai sangat bertentangan dengan perhitungan dan perolehan penetapan suara tahun 2009 yang dibuat oleh KPUD Kabupaten Paniai. Sebab perolehan suara yang dibuat untuk beberapa Caleg sebenarnya tidak ada suaranya, atau suaranya tidak mencukupi direkapan tahun 2009.Keempat, KPUD Kabupaten Paniai telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan perundangan tentang Pemilu dan Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang suara terbanyak. Hal ini terlihat jelas dalam tindakan KPUD Kabupaten Paniai tersebut di atas. Oleh karena itu penetapan Caleg terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Deiyai harus dibatalkan.Kelima, jika melihat hasil perhitungan dan penetapan perolehan suara pada Pemilu legislatif tahun 2009 dan berdasarkan daerah pemilihan, seharusnya KPUD Kabupaten Paniai menetapkan Caleg Yulius Komoubi Mote dari Partai Gerindra, Yanuarius Edoway dari Partai Gerindra, Viktor Pekei dari Partai Karya Perjuangan dan Herman Mote dari Partai Golkar untuk ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Deiyai.Dalam surat tersebut tim meminta agar sebelum permasalahan tersebut diselesaikan oleh pihak KPU dan pemerintah daerah, acara pelantikkan dipending terlebih dulu sebelum, pertama, merubah perhitungan dan penetapan Caleg terpilih untuk DPRD Kabupaten Deiyai sesuai aturan yang berlaku. Kedua, menetapkan Caleg yang mempunyai hak suara berdasarkan daerah pemilihanya untuk ditetapkan sebagai Caleg terpilih di DPRD Kabupaten Deiyai. Ketiga, menyampaikan hasil perubahan tersebut kepada KPUD Provinsi Papua untuk diproses lebih lanjut.Dinyatakan Michael Dogopia, masyarakat Kabupaten Deiyai telah membuat pernyataan di depan Kapolres. Bahwa proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Deiyai bisa dilaksanakan bila permasalahan telah selesai atau dilantik tetapi hanya 16 calon terpilih saja. Michael Dogopia menambahkan, pernyataan KPU Provinsi Papua bahwa yang berhak menyusun keanggotaan anggota DPRD Kabupaten Deiyai adalah KPU dan Bupati Kabupaten Deiyai. Karena KPU Provinsi tidak berhak untuk membuat rekomendasi dan yang berhak adalagh KPU dan Bupati Kabupaten Deiyai. KPU Provinsi bisa memberikan rekomendasi setelah permasalahan di kabupaten dapat diselesaikan.(iing elsa)