|
NABIRE – Janji Pemerintah Kabupaten Dogiyai bahwa mahasiswa tugas akhir akan mendapat bantuan, dipertanyakan. Sebab, sampai sekarang janji tersebut belum direalisasikan. “Kami pertanyakan janji tugas akhir studi, kapan Pemkab Dogiyai mau kirim melalui nomor rekening yang sudah dikumpulkan beberapa waktu lalu di Moanemani,” tutur Yanuarius Goo dalam press release tertanggal 19 Oktober 2010 yang diterima Papuapos Nabire, akhir pekan kemarin. Dikemukakan, mahasiswa telah memenuhi apa yang diminta pemerintah yakni mengumpulkan sejumlah syarat. “Syarat-syarat itu sudah kami kumpulkan bersama nomor rekening. Tapi sampai saat ini kami belum dapat kiriman dari Pemkab Dogiyai.” Menurut Yanuarius, janji tersebut belum terealisasi, Pemkab belum memberikan tugas akhir studi dengan sumber dana tahun 2010 bidang pendidikan bagi mahasiswa di setiap kota studi di Indonesia. Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai (IPMADO) di Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengaku, ketidakjelasan bantuan itu melahirkan kecemburuan antara mahasiswa yang baru-baru ke Dogiyai dan yang bertahan di masing-masing kota studi. “Kami susah menjelaskan kepada mahasiswa yang tinggal di kota studi, mereka pikir kami yang sudah turun ke Moanemani itu sudah dapat, padahal kami juga sama sekali belum dikirim melalui nomor rekening,” papar Goo. “Kami tunggu lama, jadi kalau bisa bulan ini juga cepat kirim,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris IPMADO se-Jawa dan Bali, Ones Yobee mengatakan, aksi yang digelar mahasiswa dari sejumlah kota di seluruh Indonesia selama tiga hari (25, 27 dan 30 Agustus 2010) di depan Kantor Bupati Dogiyai, menyampaikan empat tuntutan. Aksi dikoordinir BPH IPMADO Joglo setelah diberi mandat dari BPH IPMADO se-Jawa Bali . Tuntutan yang disampaikan lebih kepada kesejahteraan seluruh mahasiswa asal Dogiyai di setiap kota studi. Adapun tuntutannya: beasiswa kepada setiap mahasiswa, pemondokan/asrama, tugas akhir, dan ongkos transportasi kembali ke kota studi. “Namun tuntutan beasiswa setiap mahasiswa belum ada tanggapan. Menurut Sekda dan Ketua DPRD saat menerima mahasiswa, beasiswa bisa perhatikan khusus untuk jurusan atau disiplin ilmu langka seperti jurusan kedokteran, penerbangan dan jurusan lainnya,” tutur Ones. Untuk pemondokan/asrama, kata dia, awalnya mahasiswa minta harus dibangun di setiap kota studi di seluruh Indonesia . “Pembicaan seputar pemondokan memakan waktu hampir satu hari. Melalui proses yang cukup panjang, pemerintah daerah memberikan 3 tempat berdasarkan letak wilayah Indonesia,” katanya. Untuk Indonesia bagian Barat (Jawa dan Bali) ditempatkan di kota Yogyakarta , dananya Rp 25 juta. Indonesia Tengah (Sulawesi) ditempatkan di kota Gorontalo, sebesar Rp 15 juta. Dan Indonesia Timur (Papua) di kota Nabire. “Jumlah uang pemondokan ditentukan oleh setiap koordinator aksi dari setiap kota studi,” imbuh Ones. Sedangkan Tugas Akhir, bagi mahasiswa yang turun saat aksi langsung ambil di Kantor Keuangan Kabupaten Dogiyai. Untuk yang tidak mengikuti aksi namun sudah mengumpulkan persyaratan, Pemkab akan kirim langsung ke nomor rekening yang sudah dimasukan dalam proposal atau biodata. “Mahasiswa yang ikut aksi di Moanemani memang sudah dapat sesuai jarak dari Dogiyai ke setiap kota studi. Jadi kita semua sudah terima,” kata Ones. Dituturkannya, yang lebih penting dari kegiatan ini adalah uang pemondokan yang dibantu Pemkab Dogiyai walaupun tidak sesuai harapan kami, namun itu adalah langkah awal yang sungguh baik. “Jadi kami tidak melihat nilai uang yang diberikan hanya 3 tempat, tetapi mari kami mendukung dan mengawasi supaya uang digunakan sebagaimana mestinya,” kata Ones Yobee. Untuk asrama permanen, Pemkab melalui Kepala Dinas Pendidikan akan membentuk satu tim untuk turun ke setiap kota studi. Tim itu bertugas mendata dan berdasarkan data itu pemerintah akan mengambil langkah selanjutnya untuk kota studi mana yang diutamakan asrama dan kota studi lain akan diberikan kontrakan. “Tetapi jika hal ini tidak ada tindak lanjut, kami akan turun aksi lagi pada Juni atau Juli tahun 2011,” tegas Ones. Ones juga merincikan penggunaan alokasi bagi pemondokan Indonesia wilayah Barat (Jawa dan Bali ) sebesar Rp 25 juta. “Kami kontrak satu rumah sebesar Rp 17 juta. Mencetak buku panduan IPMADO seJawa Bali sebesar Rp 3 juta. Kami juga kembalikan uang pinjaman untuk ongkos transpor ke Papua dalam angka aksi dari kas IPMADO Joglo sebesar Rp 2 juta. Dan sisanya menjadi kas IPMADO Joglo,” sebutnya. Untuk menjelaskan jalannya kegiatan aksi dan penggunaan dana, rencananya BPH IPMADO se-Jawa Bali akan mengundang anggota dan Koordinator Wilayah hadir pada sebuah pertemuan dalam waktu dekat ini. (you) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar