| NABIRE – Tahapan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai kabarnya belum dilanjutkan. Beberapa waktu lalu, dua kegiatan sudah dilakukan oleh KPU, namun program lain belum dilaksanakan sesuai jadual yang tertera dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dogiyai. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Ruben Magai, S.Sos mengatakan, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai seharusnya sudah dimulai mengingat batasan waktu yang ada. Hanya saja, sampai sekarang katanya KPU setempat belum mendapat dukungan dana untuk melaksanakan tahapan Pemilukada perdana ini. Pemerintah daerah belum mencairkan anggaran tersebut. “Anggaran untuk Pemilukada harusnya dicairkan segera ke kas KPU,” ujar Ruben saat dikonfirmasi Papuapos Nabire, Kamis (21/10) sore. Bagi Ruben, pencairan dana belum dilakukan karena apa, harus dijelaskan. Duduk persoalannya mesti dibicarakan dan diselesaikan. Dengan demikian, tidak ada pemikiran lain dan sama-sama saling mendukung untuk menyelenggarakan pesta demokrasi di kabupaten baru itu. “Saya kira Eksekutif harus bisa mempercayakan KPU bekerja untuk melaksanakan tahapan Pemilukada,” ucapnya. Jika masih menghambat kerja-kerja KPU, lanjut Magai, itu patut dipertanyakan. Jika pejabat daerah ada rencana ingin maju di Pemilukada, mengapa jabatannya belum ditanggalkan? Sebab hal itu akan berpengaruh dalam mengambil kebijakan. “Kalau sudah mau calon, harusnya mundur dari jabatan yang dipegang saat ini supaya tidak ada lagi kewenangan untuk melakukan intervensi atau kepentingan tertentu. Apalagi saat ini anggaran juga belum dicairkan, karena keuangan masih dipegang pejabat yang konon kabarnya akan mencalonkan diri pada Pemilukada tahun 2010 ini,” tutur Ruben. Ia mencontohkan soal keuangan daerah, sementara pejabat yang bersangkutan dikabarkan akan mencalonkan, seharusnya tidak lagi mengurus keuangan Pemilukada. Faktanya diperhambat dan mengatakan harus melalui mekanisme, sementara KPU sendiri sudah mengajukan usulan dana untuk melaksanakan tahapan Pemilukada. “Hal seperti itu bisa mengganggu mobilitas pembangunan di Kabupaten Dogiyai,” ujarnya. “Kami kritisi ini karena KPU merupakan sebuah lembaga independen yang tidak boleh diatur atau dintervensi oleh pihak manapun, termasuk Eksekutif maupun Legislatif di daerah,” tandas Ruben Magai. Diharapkan, semua lembaga yang ada perlu bangun satu koordinasi baik dan saling mendukung terselenggaranya Pemilukada di Dogiyai. Politisi Partai Demokrat ini menghendaki proses Pemilukada segera dilanjutkan sesuai agenda tahapannya. Jika tidak, tentu akan molor dari jadual pelaksanaan yang seharusnya, dan itu kemungkinan akan berbenturan dengan agenda Pemilihan Gubernur Provinsi Papua tahun depan. “Anggaran Pemilukada harus dicairkan segera, tidak setengah-setengah. Pemilukada itu agenda nasional di setiap daerah yang wajib dilaksanakan,” tutup Ruben. (you) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar