Bupati Nabire Dukung Inventarisasi Asset Daerah

Selain itu, pendataan asset tidak sekedar pemenuhan administrasi dan asset daerah yang nantinya pencapaian wajar tanpa kecuali. Namun dalam rangka membangun pembangunan pondasi utama untuk kedepannya.Menurut Bupati Isaias, dalam rangka inventarisasi tersebut, ada beberapa kendala yang ditemui. Misalnya, tidak dikembalikanya barang milik daerah tersebut oleh PNS yang sudah dipensiunkan dan mutasi, anggota DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan, barang yang rusak berat atau hilang.Kepada pihak DPPKAD, Bupati Isaias berharap untuk dapat merekap milik kecamatan dan desa atau kampung yang kemudian dilaporkan ke pada dinas terkait dan dihibahkan. Hal ini mengingat barang-barang tersebut merupakan milik daerah.“Karena itu, diharapkan agar inventarisasi ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat inventaris ini merupakan pondasi utama untuk kemajuan daerah kedepannya,” katanya.Di tempat terpisah, Kepala DPPKAD Bidang Aset, Petrus Agapa, S.Pd, MM, menyatakan, pihaknya hanya melakukan inventarisir semua asset daerah bukan menarik kembali semua asset daerah. Hal ini menjawab pernyataan Kepala DPPKAD Kabupaten Dogiyai, Natalis Degey, S.Sos di Papuapos Nabire (5/10/2010). Lanjutnya, pengelolaan dan penilaian asset merupakan proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu, yang dilaksanakan sesuai Permendagri No.17/2007 yang bertujuan untuk tersedianya data secara akurat mengenai jumlah dan nilai barang/asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Nabire, yang selanjutnya akan dibuatkan neraca asset daerah.Dalam kesempatan terpisah, Nelles Dogomo, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) Nabire mengungkapkan dukungan terhadap kebijakan bupati untuk inventarisasi semua asset daerah. Kebijakan bupati ini langkah strategis untuk mengefisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin memprihatinkan. “Inikan sebuah terobosan baru yang dilakukan bupati untuk mereformasi pengelolaan anggaran dan asset daerah. Asset itu kan bukan peninggalan pemerintahan masa lalu, bukan juga milik pribadi. Tetapi harus dikembalikan untuk direkap menjadi asset daerah,” tuturnya. Ia mengusulkan kerjasama pemerintah daerah dan semua pihak agar apa yang menjadi tujuan sebenarnya dapat tercapai. (ros)