Tim PLN Ranting Nabire Survey Lindes Uwapa

Tim PLN Ranting Nabire Survey Lindes Uwapa

Written by Mr Suroso

Wednesday, 15 October 2010

NABIRE - Terhitung sejak 29 September hingga 1 Oktober, tim PT. PLN Ranting Nabire melakukan survey lapangan terhadap mesin Listrik Desa (Lindes) Distrik Uwapa (Topo, red). Hal ini dilakukan terkait pengoperasian mesin tersebut bagi masyarakat yang ada di wilayah Distrik Uwapa. Dari hasil survey itu, pertama terhadap kondisi mesin yang dinilai masih baik. Kedua, terhadap travo 6 buah, ternyata ditemukan satu mengalami kerusakan dengan daya 50 KVA.  Ketiga, terhadap isolator yang mengalami kerusakan sepanjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sebanyak 25 buah rusak.Selain itu juga dilakukan survey kabel TR yang menyuplay ke pelanggan. Dan ditemukan ada akbel sepanjang 550 meter yang hilang. Sedangkan untuk kabel Sambungan Rumah (SR) rusak sekitar 37 persen atau diperkirakan 200 meter hilang .“Dan juga dilakukan survey terhadap pembersihan jaringan kabel yang diperkirakan sekitar 6,8 kilo meter serta penebangan pohon sepanjang jalan sepanjang 19,95 kilo meter. Diharapkan hasil survey ini akan dilaporkan kepada bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire,” kata Manager PT. PLN Ranting Nabire, Manihar Hutajulu, ST kepada Papuapos Nabire, Senin (4/10) di ruangan kerjanya.Dikatakan, survey tim PT PLN pada Lindes Uwapa Topo ini merupakan salah satu program kerja Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos. Sehingga hasil survey ini akan dibuat dalam laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire.Sementara itu diketahui bahwa mesin Lindes Distrik Uwapa yang berkapasitas 125 KVA dengan jumlah pelanggan untuk saat ini sebanyak 300  pelanggang, diharapkan akan kembali beroperasi setelah ada persetujuan bupati terkait hasil kegiatan survey tim PT. PLN Ranting Nabire.Diharapkan dengan ketentuan Lindes yang kini menyala dari pukul 18 atau jam enam sore hingga pukul 22.00 Wit atau jam 10 malam, sudah dirubah  menyala dari pukul 18.00 Wit atau jam enam sore hingga pukul 24.00 Wit atau jam 12 malam.Dan untuk saat ini PT. PLN Ranting Nabire melalui tim survey telah kembali dan hasil survey sudah dibuat dalam bentuk laporan.  Sehingga dalam waktu dekat hasil tersebut sudah dilaporkan dan menunggu hasil selanjutnya untuk dikerjakan. Distrik Makimi,Wanggar dan Distrik Yaro itu juga akan menerangi lampu dan ini sesuai Visi dan Misi Bupati Nabire ISAIAS DOUW.S.Sos dan MESAK MAGAI,S.Sos.dan waktu yang tidak begitu lama akan dipasang.

Persipura Target Menang

Saturday, 16 October 2010 00:05

Written by Administrator

JUBI --- Setelah sukses memetik poin pada dua laga tandangnya berapa waktu lalu, kini dilaga kandang perdananya musim ini di stadion Mandala Jayapura, Minggu (17/10) menghadapi Persisam Samarinda, tim ‘Mutiara Hitam’ Persipura Jayapura bertekad untuk meraih kemenangan.
Pelatih Persipura, Jacksen F Tiago mengatakan dalam pertandingan menghadapi tim asal pulau Borneo itu, timnya tak ingin gagal meraih poin penuh dihadapan publiknya. “Kemenangan adalah target utama kami,” kata Jacksen di Jayapura.

Walau demikian pelatih asal Brazil ini tetap mengingatkan anak asuhnya tidak terlalu percaya diri berlebihan karena menurutnya tim tamu juga tentu memiliki target tersendiri. “Kami harus mewaspai serangan balik mereka. Karena ini akan menjadi salah satu strategi Persisam agar bisa mencuri poin di Mandala.”

Hal senada juga diungkapkan kapten Persipura, Boaz Solossa. Menurut Boaz, ia dan kawan-kawan akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai hasil yang maksimal saat bersua Persisam Samarinda nanti. “Kami sudah bertekad untuk meraih kemenangan pada laga kandang perdana dimusim ini” ujar Boaz.

Sementara itu pemain anyar Persipura Jayapura yang juga merupakan mantan punggawa Persisam di musim lalu Hamka Hamza mengungkapkan, bila diturunkan dalam pertandingan nanti dirinya akan berusaha untuk menampilkan permainan terbaiknya walau yang akan dihadapainya adalah mantan klubnya.

“Saat ini saya dipercaya untuk membela Persipura Jayapura, jadi saya akan membayar kepercayaan yang diberikan itu dengan berusaha tampil lebih baik. Sekarang saya adalah pemain Persipura. Persisam adalah masa lalu saya” tegasnya.

Dalam pertandingan nanti Persipura Jayapura dipastikan tak akan diperkuat salah satu bek andalannya, Richardo Salampessy yang absen lantaran akan mengikuti prajabatan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Pemkot Jayapura. (Arjuna)

Menggapai Popularitas Semu

Menggapai Popularitas Semu
Oleh : Hans Wijaya | 15-Okt-2010, 02:29:24 WIB

KabarIndonesi, Kredibilitas dai sejuta umat kembali diuji, bukan persoalan sikap politiknya, tetapi tentang rumor bahwa dia telah memperkosa perempuan bernama Aida Saskia. Uniknya, persoalan itu digulirkan setelah sembilan tahun terjadi, hanya saja persoalannya, apakah betul Kyai Zainuddin melakukan itu?

Di hadapan Forum Solidaritas Ulama (FSU), Zainuddin bersumpah tidak melakukan apa yang dituduhkan Aida. Bahkan rencananya, mantan Ketua Umum Partai Bintang Reformasi itu akan melakukan konferensi pers Jum'at (15/10) nanti.

FSU sendiri adalah kumpulan para ulama terkenal yang ada di Jakarta dengan anggota antara lain KH Soleh Mahmud, Habib Mahdi Bin Syech Al Attas, KH Zuhri Yacob, KH Yusuf Mansyur, H.M Hafiz Syahnara, Ustad Jefri Al Bukhori, Ustad Yusuf Mansyur dan Habib Selon yang juga ketua FPI Jakarta.


Berjuta Keanehan

Saat pertama kali Aida muncul di media massa membuka pengakuan sepihaknya bahwa ia melakukan affair dengan Zainuddin, publik terkejut dan menaruh simpati. Tetapi lama-kelamaan publik juga tahu bahwa hal itu memiliki banyak kejanggalan.

Misalnya, Aida adalah seorang penyanyi yang tidak tenar. Lima tahun lalu, namanya terdengar setelah dia melempar album "Ayam Jago" yang tidak laku di pasaran. Setelah itu, dia tenggelam ditelan bumi. Pengakuannya bahwa ia sering diundang manggung di acara dangdutan di TPI, dibantah oleh salah seorang produser.

"Kami tak pernah mengundang dia di acara Grebek Pasar, bohong itu," kata si produser yang namanya tidak mau ditulis.

Keanehan itu berlanjut karena dia menggandeng pengacara mahal sekelas Alamsyah Hanafiah dan sering melakukan konferensi pers ditempat-tempat mewah. Secara logika, mampukah Aida membayar jasa Alamsyah sementara dia sendiri tidak pernah dapat job?

Tidak sampai di situ, pewarta HOKI mencoba mencari tahu tempat tinggal dia di Jalan Raya Puncak Gadog, Pasir Angin RT 01 RW 06, Bogor. Melihat kondisi rumahnya, penulis tidak memiliki keyakinan kalau Aida memiliki dana cukup untuk membayar jasa pengacara.

Di kalangan tetangganya sendiri, Aida dikenal sebagai pribadi tertutup dan tidak pernah bergaul. Seorang tetangganya mengatakan bahwa sejak bergulir kabar dia diperkosa Pak Kyai, keluarganya menghilang entah kemana.

Sementara itu, foto yang dipakai Aida sebagai bukti bahwa ia berselingkuh dengan Zainuddin juga patut dipertanyakan. Sebab sudah menjadi rahasia umum, seorang publik figur berfoto dengan fans-nya sebagai tanda kepedulian dan menghargai permintaan sang penggemar. Penulis sendiri memiliki foto berdua dengan seorang wanita ternama, lantas apakah itu bisa dijadikan bukti perselingkuhan?

Yang menghebohkan adalah hasil investigasi tim FSU tentang pribadi Aida, yang antara lain mendapatkan fakta bahwa ia adalah wanita pemakai psikotropika, juga dikenal sebagai wanita yang bisa diboking oleh lelaki hidung belang.

FSU juga mendapati fakta ternyata Aida pernah keguguran pada tahun 2007 dan saat ini sedang melakukan hubungan kumpul kebo dengan seorang laki-laki. Bahkan, bagi pengunjung setia discoutiq Stadium di Hayam Wuruk, sosok Aida sering muncul di tempat itu.

Menganalisa segala tindak-tanduk Aida, tentunya kita semua bertanya-tanya, motif apa dan siapa yang menggerakan wanita itu? Kalau memang dia diperkosa oleh Zainuddin, kenapa tidak segera dilaporkan saja ke pihak berwenang sesaat setelah kejadian? Kenapa harus menunggu sampai sembilan tahun baru dibongkar?

Lagi pula, tuntutan yang diajukan Aida juga cukup mengherankan, hanya membutuhkan permintaan maaf dan pengakuan dari Zainuddin. Padahal apabila ada kasus pemerkosaan atau kasus kriminal, biasanya sang korban akan menuntut di muka hukum sesuai KUHP dan menjatuhkan si pelaku dengan hukuman bui.

Tetapi apapun alasannya, kasus itu menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk lebih hati-hati dalam bertindak. Bisa jadi, pengakuan Aida itu benar, tapi tidak tertutup kemungkinan hal itu hanya sebuah sensasi belaka demi menggapai polularitas. (*)

Ketegasan Pemerintah Mempertahankan Aset Negara

Oleh : Denny Krisnadhy | 15-Okt-2010, 02:38:41 WIB

KabarIndonesia - Indonesia dikenal dengan Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari rempah-rempah sampai tambang olahan yang tersebar di daerah.

Dalam UUD 1945 juga sudah ditegaskan, kalau semua kekayaan alam dikelola secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun faktanya, mengapa kemiskinan masih saja menyelimuti Bangsa ini. Fakta ini menunjukkan, kalau telah terjadi kesalahan dalam mengelola potensi yang ada di negara ini. Sebagai contoh misalnya, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang sudah menjajah, mengeruk kekayaan Indonesia, hampir 32 tahun lamanya.

Dengan semangat memperjuangkan aset Bangsa, sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Aset Negara (GEMPARA) mengadakan aksi menuntut pemerintah untuk bersikap tegas dengan penguasaan aset oleh pihak asing (Jepang)
Aksi dimulai oleh kedutaan besar Jepang, di sana mereka berorasi menuntut pemerintah Jepang mengembalikan aset milik rakyat Indonesia, aksi lalu dilanjutkan di halaman kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kamis siang (14/10)

Dalam orasinya di Kementerian BUMN, mereka menuntut pemerintah Indonesia agar bersikap tegas untuk menasionalisasikan aset yang dikuasai asing.

"Kami meminta Menteri BUMN untuk berani mengambil alih aset yang seharusnya dimiliki Bangsa ini karena sudah terlalu lama aset Bangsa ini dijajah oleh tangan-tangan kotor pihak asing," ujar Ucok Hidayat selaku koordinator aksi.

"Seperti kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam mengolah potensi aluminium, sejak tahun 1975 hingga saat ini, pihak Jepang belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia," tegasnya.

Di tengah berlangsungnya aksi, salah satu pendemo melemparkan seekor ayam putih ke dalam halaman kantor BUMN. sebagai simbol lemahnya pemerintah dalam mempertahankan Aset Negara. (*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

Pemerintah Harus Lindungi Konsumen

Oleh : Denny Krisnadhy | 14-Okt-2010, 02:26:54 WIB

KabarIndonesia - Kabar penarikan produk dalam kasus mie instan berbahan pengawet berbahaya berdasarkan temuan Departemen Kesehatan Taiwan, perlu mendapat tanggapan serius.
Pemerintah dihimbau untuk tidak mengorbankan rakyatnya yang menjadi pengonsumsi produk mi instan keluaran PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk tersebut.

Menanggapi hal itu, Komisi XI DPR RI yang membawahi bidang kesehatan, meminta agar pihak yang terkait dalam pengawasan dan peredaran produk makanan di Indonesia untuk segera mengambil sikap.

"BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) harus secepatnya turun tangan agar kasus penarikan Indomie di pasar Taiwan semakin jelas. Jika disebabkan masalah kesehatan karena adanya unsur bahan pengawet berbahaya, tentunya itu perlu diakui. Tapi, yang terpenting adalah jangan sampai mengorbankan konsumen di Indonesia,” tegas Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Harry Azhar saat ditemui pewarta HOKI dikantor DPR RI senayan. Rabu (13/10).

Sebelumnya, beredar kabar produk mi instan keluaran Indofood ditolak peredarannya di pasar Taiwan karena mengandung methyl phydroxybenzoate yang merupakan zat kimiawi yang berfungsi sebagai bahan pengawet di dalam produk pangan.


Sudah Sesuai Standar

Saat dikonfirmasi mengenai penarikan salah satu produknya, pihak Indofood sebagai produsen mie instan, menyatakan bahwa PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) menanggapi serius peringatan Departemen Kesehatan Taiwan yang menyatakan produk mie instan Indonesia mengandung zat pengawet yang seharusnya digunakan untuk bahan kosmetik dan kecantikan.

Perseroan juga menegaskan kalau mie instan produksi mereka sudah memenuhi regulasi kesehatan Taiwan.

"Produk yang kami ekspor ke Taiwan sudah memenuhi peraturan Departemen Kesehatan Biro Keamanan Makanan Taiwan. Jadi kami meyakini bahwa produk yang dimaksud bukan produk mi instan ICBP yang ditujukan untuk pasar Taiwan," terang Direktur Indofood Taufik Wiraatmaja yang ditemui pewarta HOKI dikantornya.

Menurutnya, Produk Indomie dengan kandungan Methyl P- Hydroxybenzoate bukan untuk dipasarkan di Taiwan. Indomie di Taiwan sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada di Taiwan yang tidak memakai pengawet tersebut.

"Kami yakin kalau yang diberitakan media di Taiwan itu adalah produk mie instan dari Indofood yang sebenarnya bukan untuk dipasarkan di Taiwan," tukasnya.

Dengan pengalaman mengekspor mie instan selama lebih dari 20 tahun, dirinya menjamin seluruh produk buatannya sudah memenuhi peraturan dan ketentuan keselamatan makanan yang berlaku di negara tempat produk itu dijual.

"Produk kami sudah memenuhi CODEX Alimentarius Commission, badan internasional yang mengatur standar makanan," jelasnya.

International Codex Alumentarius Commission (ICAC) yang merupakan persyaratan mengenai keamanan mutu gizi dan produk makanan olahan. Indonesia telah ikut meratifikasinya dan menjadikannya acuan dalam penyusunan regulasi Permenkes nomer 722/Menkes/Per/IX/88 mengenai batas maksimal penggunaan nipagin (zat pengawet) methylphydroxy benzoate sebagai bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai pengawet.

Penerapan ICAC di sejumlah negara, memang berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing. Contohnya adalah Kanada dan AS yang menetapkan batas 1000mg/kg untuk produk makanan selain daging ikan dan unggas serta 250mg/kg untuk kecap.

Standar lebih ketat diberlakukan oleh Brunei dan Jepang dengan 250mg/kg untuk semua jenis produk bahan makanan. Indonesia menerapkan batas aman serupa dengan yang diberlakukan oleh dua negara itu, yakni 250mg/kg termasuk untuk produk mie instant.

Penggunaan bahan tambahan dalam produk pangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 722/1988, yang juga mengacu pada persyaratan internasional, yakni Codex Alimentarius Commission (CAC). CAC ini merupakan lembaga bentukan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (Food and Agriculture Organization/ FAO) untuk ketetapan standardisasi produk pangan yang aman untuk dikonsumsi.(*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

Mimpi Suksesi di Tengah Jalan Oleh : Hans Wijaya | 15-Okt-2010, 23:06:57 WIB

KabarIndonesia - Entah badai apa yang sedang menerjang para tokoh di Republik ini, yang secara sekonyong-konyong melontarkan isu penggulingan Susilo Bambang Yudhoyono dari tampuk kekuasaan. Ihwalnya adalah kekecewaan mereka terhadap kinerja pemerintahan. Digaungkan di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta pada Jumat (8/10) lalu, para tokoh yang terdiri dari Din Syamsudin, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, Taufiq Kiemas, Sutiyoso, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir, Ketua DPR Marzuki Alie dan Rizal Ramli. Atas nama pribadi mereka membuat pernyataan cukup keras mengenai kondisi terkini bangsa. Sedangkan pernyataan bersama mereka, tercermin dalam pidato Din Syamsuddin. Inti pidato itu adalah, bahwa sekarang ini dirasakan ada permasalahan bangsa dan memerlukan tawaran solusi yang konkret. Itulah bibit wacana penggulingan dimulai. Pertanyaannya, begitu burukkah kinerja SBY dimata mereka? Begitu hancurkah kondisi bangsa ini sampai-sampai kita harus memberhentikan SBY sebelum masa kerjanya berakhir? Tentu saja, kinerja SBY buruk juga tidak, bagus juga tidak. Kebebasan bersuara yang pada masa era orde baru dianggap tabu, kini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lumrah. Siapa saja, si pintar atau bodoh, si petani atau pejabat, yang mengerti masalah atau tidak, sang pakar atau bukan pakar, semuanya bebas bicara semau gue tanpa perlu takut diciduk. Kehendak menggulingkan SBY dari kursi RI 1, menurut hemat saya, dikarenakan kekecewaan antara harapan dan kenyataan. Harapan menjadikan penghuni bangsa makmur, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, bertolak belakang dari kenyataan. Realitas kehidupan semakin jauh dari perbaikan. Dalam memperbaiki kondisi bangsa ini, pemerintah melaju dengan kecepatan yang teramat minimal. Tetapi, pemerintah membantahnya dengan menyorongkan setumpuk data kemajuan berdasarkan angka-angka numerik yang sulit diterima publik. Rakyat tidak butuh deretan angka yang mereka tidak mengerti. Yang mereka tahu hanyalah kondisi riil yang mereka hadapi dari hari ke hari yang tiada jua perbaikan. Tapi, pemerintah ngotot memaksakan pendapatnya, bahwa kondisi ekonomi semakin membaik dan berhasil menekan laju pengangguran. Sementara realitanya, pengangguran semakin meningkat, imbasnya tingkat gangguan psikologi penghuni negara ini ikut terkerek naik. Begitu juga dalam bidang hukum. Sekali lagi, pemerintah mengaku sudah melakukan upaya penegakkan hukum secara maksimal, tetapi fakta dilapangan terbalik 360 derajat. Lajunya semakin menjauh dari norma-norma keadilan, khususnya dibidang penegakkan hukum. Lihatlah tingkah para koruptor dan mafia hukum dimuka pengadilan, yang tanpa malu-malu menerima perlakuan istimewa dari pemerintah. Penegakkan hukum hanyalah sebuah kamuflase yang dibungkus dengan logika yang rasional. Kembali pada persoalan suksesi. Apakah setelah mengetahui kelemahan kinerja pemerintah itu lantas kita membutuhkan suksesi? Jawabannya jelas, tidak. Demokrasi mengajarkan kita, terutama untuk para elite akan ketaatan kepada konstitusi tentang jadwal pemilihan umum. Dalam alam demokrasi yang sedang kita nikmati ini, jangan dijadikan sebagai alasan penggulingan kekuasaan berdasarkan selera pribadi atau kelompok. Pemerintah juga diharapkan tidak menanggapi isu suksesi itu secara berlebihan. Ekspresi kekecawan publik, hendaknya dijadikan pecut agar kinerja pemerintah semakin membaik. Bukan dijadikan alasan untuk membungkam demokrasi. Lakukan saja pekerjaan memakmurkan rakyat, menenggakkan keadilan dan hukum secara nyata tanpa perlu ngotot membela diri dengan logika yang sulit diterima publik. (*) Penulis adalah Peneliti di International Conference of Islamic Scholars (ICIS) Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/ Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera: http://www.kabarindonesia.com//

OPINI: Retorika Penanggulangan Kemiskinan Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi | 16-Okt-2010, 00:09:09 WIB

Retorika Penanggulangan Kemiskinan Oleh : Paulus Mujiran, S.sos, Msi | 16-Okt-2010, 00:09:09 WIB

KabarIndonesia - Negara Indonesia berhadapan dengan persoalan kemiskinan yang amat kompleks. Karena itu tidaklah mengherankan mendesain program penanggulangan kemiskinan bukanlah persoalan sederhana. Menurut Profesor David T. Ellwood, Dekan Harvard Kennedy School diperlukan empat syarat dalam mengatasi kemiskinan, antara lain: ekonomi kuat, keunggulan komparatif jangka panjang, kelembagaan pemerintahan yang kuat dan efektif, serta program bagi kaum miskin (Kompas, 15/9). Harus diakui, selama ini dalam penanggulangan kemiskinan kita terjebak dalam program temporer, karitatif sehingga cenderung berumur pendek selain menciptakan ketergantungan di kalangan warga miskin. Ironisnya, banyak program penanggulangan kemiskinan dirancang secara sepihak (top down) tanpa melibatkan masyarakat miskin sebagai subyek. Begitupun karena kemiskinan merupakan komoditas politik yang seksi, cara penanggulangannya pun cenderung instan, yang penting memberikan kontribusi pada angka-angka statistik. Pengalaman lapangan menjadi bukti bahwa program tidak berjalan efektif karena kekeliruan mengenali siapa sesungguhnya orang miskin dan kemiskinan. Aspek pertama, siapa sebenarnya orang miskin tidak pernah dipahami dengan benar. Akibatnya orang miskin sekedar dipandang sebagai benda-benda pasif yang dijadikan obyek atau sasaran program. Padahal mereka memiliki serangkaian karakter dan kebutuhan yang harus dipahami, diketahui sebelum menjalankan pengimplementasian program kemiskinan berbasis masyarakat. Bukti menunjukkan satu dua kali sosialisasi ternyata belum cukup menjelaskan maksud dan tujuan program. Bagi orang miskin, bantuan yang bersifat stimulan seperti bantuan langsung tunai (BLT) adalah dukungan untuk konsumsi. Begitupun bantuan yang bersifat permodalan pada akhirnya juga hanya akan habis dikonsumsi karena tidak ada pengetahuan dan keterampilan memadai dalam memutar roda usaha. Begitupun program yang diulang-ulang dengan subyek yang sama hanya akan menimbulkan resistensi di kalangan warga miskin. Demikian halnya dalam memandang kemiskinan sebagai faktor tunggal terbukti sangat tidak mujarab dalam mengatasi kemiskinan. Salah dalam memahami kemiskinan sebagai faktor tunggal misalnya tercermin kegiatan pemberdayaan masyarakat identik dengan bantuan modal bagi warga miskin. Dengan memberi modal seolah-olah menjadi kegiatan yang memberdayakan masyarakat. Padahal, modal tanpa keahlian dan keterampilan hanya akan menjadi beban bagi warga miskin. Selain kelak hanya akan menjelma menjadi pemenuhan kebutuhan konsumtif, juga menjadi beban bagi warga miskin karena harus mengembalikan modal dan bunga yang diterimanya. Pemberian modal yang cenderung seragam seringkali menimbulkan keseragaman usaha. Yang satu berjualan pisang goreng dan laris manis, maka akan ditiru sebelahnya demikian seterusnya sehinggga seluruh kampung berjualan pisang goreng. Demikian juga usaha yang menghasilkan produk selalu terkendala lemahnya daya saing dan pasar. Sia-sia saja mengajari orang miskin membuat sebuah produk ketika pintu pasar dan persaingan tidak pernah dibuka. Produk hasil usaha orang miskin tanpa perlakuan khusus pasti kalah bersaing karena kualitas produk lebih rendah daripada produk industri. Penulis pernah punya pengalaman mengajari anak jalanan kursus stir mobil sampai mendapatkan surat ijin mengemudi (SIM). Namun tidak pernah ada pengusaha angkutan kota yang mau mempekerjakan mereka karena semata-mata bekas anak jalanan dengan segala stigmanya. Apalagi di sisi yang lain pemerintah membiarkan tumbuh secara membabi-buta minimarket bahkan sampai ke pelosok pedesaan. Meminjam Bagong Suyanto (2010) bagaimana warung kecil mampu bertahan hidup kalau di sekitarnya dibiarkan dengan bebas tumbuhnya minimarket modern yang memberi senyuman ramah, penerangan memadai dan produk yang lebih bersih? Harus diakui, selama ini program penanggulangan kemiskinan Indonesia hanya pada peningkatan produksi namun gagal membangun kesejahteraan masyarakat. Paket-paket bantuan modal, dukungan peralatan dan teknologi memang didesain untuk memicu peningkatan kesejahteraan tetapi tidak untuk si miskin melainkan untuk pasar orang lain. Celakanya, program pemerintah ini malahan seringkali merusak keswadayaan lokal dan budaya setempat. Program bantuan langsung tunai (BLT) misalnya merusak semangat gotong royong dan kerja keras masyarakat miskin, tidak mendidik dan tidak menciptakan ketergantungan. Profesor Ellwood juga menyinggung soal kelembagaan pemerintahan yang kuat dan efektif yang menjadi pertanyaan masihkah ada orang yang peduli pada pengentasan kemiskinan. Tengok saja berapa triliun dana yang hendak dihabiskan untuk membangun gedung baru DPR, berapa miliar dana digunakan studi banding. Juga dana miliaran yang digunakan untuk pilkada maupun pemilu. Masa jabatan yang pendek cenderung menjebak para pemimpin hanya membuat program populis agar terpilih kembali pada masa jabatan berikutnya. Tampaknya Indonesia dengan masalah kemiskinan yang kronis dan kompleks membutuhkan lembaga superbodi – seperti KPK dalam pemberantasan korupsi yang mampu memaksa kementerian dari pusat hingga daerah mengalokasikan dana-dana yang memadai untuk mengatasi kemiskinan. Sepanjang kemiskinan hanya dijadikan komoditas dan permainan angka-angka, maka sejauh itu juga derita rakyat miskin masih akan terjadi. Sayangnya, ratapan dan derita rakyat miskin justru tidak dijadikan dasar dalam merencanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Jika ada kemauan elit politik negeri ini sebagaimana para pendiri bangsa memerdekakan Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan, dampaknya segera dapat dirasakan. (*) Penulis: Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Sosial di Semarang Sumber foto ilustrasi: Fotosearch.co