SEKTOR P dan P Kab Nabire Papua Sedot Anggaran Terbesar

SEBELUM MASUK KABINETNYA BUPATI NABIRE BERSIHKAN  NABIRE - Pembangunan sektor pendidikan menyedot anggaran terbesar pada tahun anggaran 2009 lalu dibanding sektor lainnya. Sementara pembangunan sektor kesehatan sebagai penyedot anggaran terbesar kedua. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2009 yang dibacakan oleh Bupati Nabire, Isaias Douw pada penyampaian materi LKPJ pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Nabire, Rabu (25/8), bidang pendidikan menggunakan anggaran sebesar Rp. 111,7 miliar lebih. Sementara bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, selama tahun anggaran 2009 menelan biaya sebesar Rp. 54,4 miliar lebih. Untuk sektor pilihan, Dinas Pertambangan dan Perikanan merupakan SKPD yang paling banyak menggunakan anggaran. Dinas Perikanan dan Pertambangan pada tahun anggaran lalu mengelola Rp 5 milar, hanya terpaut beberapa juta. Sedangkan untuk tugas perbantuan, dana yang diterima dari provinsi dan pusat telah diarahkan untuk penerapandan pemantapan “Good Govermant”, bencana alam, daerah tertinggal, perbaikan lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam LKPJ, tidak disebutkan besaran anggaran yang tersedot untuk tugas perbantuan tersebut. Dipertanyakan Besarnya dana yang disedot Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada tahun anggaran lalu diantaranya pembangunan ruang-ruang kelas dan pembangunan fasiltas sekolah lainnya. Pembangunan dua ruang kelas pada SD Kecil di Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar merupakan salah satu diantaranya. Dana yang sebelumnya diproyeksikan untuk bantuan pembangunan dua ruang kelas di MI Mamba’ul Ichsan Karadiri, dialihkan untuk pembangunan dua ruang kelas pada SD kecil dari SD Negeri Inpres Bumi Mulia 1. Mantan anggota Komisi D DPRD Nabire, KH Nachrowi yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Nabire beberapa waktu lalu mengungkapkan DPRD bersama eksekutif telah menyetujui anggaran untuk pembangunan dua ruang kelas di SD kecil Kampung Bumi Mulia. Dana pembangunan dua ruang kelas tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2009 lalu. Namun, sesuai monitoring media ini, di SD Kecil (filial) dari SD Negeri 1 Kampung Bumi yang terletak di Jln Sarera, Permukiman TSM Kali Bumi, hingga detik ini belum ada pembangunan penambahan dua ruang kelas seperti yang setujui legislative-eksekutif. Hingga saat ini, empat kelas di SD Filial dari SD Negeri 1 Bumi Mulai hanya menggunakan satu gedung yang menyerupai rumah tinggal. Disamping pembangunan dua ruang kelas yang masih dipertanyakan, ironisnya, SD Negeri KM 100 dan SD Negeri Aibore, Distrik Siriwo selama dua tahun pelajaran terakhir ini anak-anak tidak ikut ujian akhir nasional (UAN) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. (ans)

Hari Kesaktian Pancasila Diperingati

Hari Kesaktian Pancasila Diperingati NABIRE - Bertempat di Lapangan Sapta Marga, Jumat (1/10) Hari Kesaktian Pancasila tahun 2010 diperingati.  Bertindak selaku inspektur upacara pada Hari Kesaktian Pancasila, Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos. peserta upacara terdiri dari, satuan TNI/Polri, mahasiswa dan pelajar, serta sejumlah tamu undangan. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2010 yang tanpa amanat berlangsung khidmat. Seluruh peserta upacara dan para tamu undangan, nampak menghayati jalannya upacara bendera. Upacara yang dimulai Pukul 08.30 WIT, diawali dengan mengheningkan cipta yang ditujukan bagi para pahlawan revolusi yang gugur pada saat peristiwa Gerakan 30 September 1965.  Pembacaan Ikrar Kesetiaan Terhadap Pancasila yang dibacakan oleh salah satu Anggota KNPI Kabupaten Nabire, Amir Kadang, mengingatkan kita kembali terhadap peristiwa G30S -PKI yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya tragedi nasional dan gugurnya para pahlawan revolusi secara kejam dan keji di luar batas-batas kemanusiaan.Di samping itu, ikrar tersebut juga memuat pesan agar kita tetap waspada dan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai sumber kekuatan dalam perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan demi terlaksananya amanat penderitaan rakyat.Upacara peringatan Kesaktian Pancasila kali ini nampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, peringatan hari Kesaktian Pancasila, kembali diperingati di Kabupaten Nabire pada tahun ini (2010), setelah beberapa tahun vakum. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2010 mengambil  Tema “Melalui Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Perkokoh Jati Diri dan Karakter Bangsa.

South Africa - Lucky Dube (RIP) - Together As One

Politik

Kapolres Nabire Kunjungi Dogiyai

UBI --- Dalam rangka memantau kesiapan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Dogiyai, Kapolres Nabire, AKBP Bambang Sutoyo berkunjung ke daerah itu, Kamis (30/9).

Dikawal sejumlah perwira dan anggota, Kapolres Nabire ‘menuju’ Dogiyai dengan menggunakan kendaraan darat. Menyusuri Jalan Trans Papua sepanjang 210 KM selama kurang lebih 8 jam perjalanan.

“Selain meninjau beberapa Polsek yang ada di Kabupaten Dogiyai, kami juga melihat langsung kondisi jembatan di KM 180. Jembatan tersebut rusak sejak beberapa waktu lalu,” kata Bambang.

“Rencananya kegiatan kunjungan ini selama dua hari,” imbuh Kapolres.

Di Moanemani, ibukota Kabupaten Dogiyai, Kapolres didamping Kapolsek Kamu melakukan pemantauan situasi keamanan di sekitar Lembah Kamu. “Kami sekedar mengecek Kamtibmas jelang Pemilukada,” ujarnya.

Pemilukada di Kabupaten Dogiyai saat ini tahapan sosialisasi yang dilakukan KPU setempat. Sesuai jadual pelaksanaan, minggu pertama Oktober 2010 adalah tahap pendaftaran calon kandidat Bupati dan Wakil Bupati

Kali Tuka Bakal Mengancam Masyarakat Kampung Tukapugi Moanemani

Wednesday, 18 August 2010 17:38

NABIRE - Kali Tuka yang mengalir di tengah kota Moanemani bakal mengancam masyarakat yang tinggal di Kampung Tukapugi, Moanemani akibat menyempitnya bentang kali tersebut. Kali yang membelah Moanemani ini kini mulai menyempit akibat pembuangan sampah sehingga dampaknya mulai dirasakan oleh warga yang tinggal di belakang Pasar Moanemani. Mahasiswa Universitas Papua, Manokwari, Viktor  Bobii yang baru kembali dari kampung saat bertandang ke redaksi, Rabu (18/8) mengatakan kali Tuka pada beberapa tahun lalu cukup lebar sehingga airnya lancar mengalirkan ke arah selatan lembah Kamu. Namun, kini, kali Tuka yang membela Moanemani semakin menyempit. Akibatnya, ketika hujan, air dari Tuka meluap ke lahan dan pekarangan dari masyarakat Kampung Tukapugi yang tinggal di bagian belakang Pasar Moanemani. Tak hanya itu, kata Viktor, saat hujan sampah dari kali  Tuka juga meluap di atas lahan kebun masyarakat yang kebanyakan berada di pekarangan. Mahasiswa Unipa Manokwari ini menilai, kali mulai menyempit sehingga air dan sampah meluap ke tengah pemukiman masyarakat Tukapugi karena pembuangan yang tidak beraturan. Sampah dari pasar dan pendudukan yang tinggal di sepanjang kali membuang sampahnya ke Tuka sehingga sampah dan batangan pisang ikut mempersempit aliran air ke muara di Kamu Selatan. Apabila hal ini tidak diperhatikan dan ditangani cepat, luapan air dan sampah tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat Tukapugi tetapi juga berdampak di hamparan lembah dan Kamu Selatan. Oleh sebab itu, Viktor berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dogiyai agar menyiapkan lokasi pembuangan sampah dan menyediakan bak sampah di tengah dan sekitar Pasar Moanemani.

Rumah Bantuan Tidak Diperjualbelikan

Rumah Bantuan Tidak Diperjualbelikan

NABIRE – Dalam program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Nabire, dalam waktu dekat akan dibangun perumahan rakyat. Rumah yang dibangun ini merupakan rumah bantuan yang akan didistribusikan bagi masyarakat di Kabupaten Nabire. Dan rumah bantuan ini tidak untuk diperjualbelikan. “Saya sudah mendapatkan informasi ada oknum-oknum tertentu yang perjualbelikan rumah bantuan. Bupati tidak perintahkan untuk melakukan hal itu. Pembangunan rumah bantuan itu adalah murni bantuan, jadi tidak perlu ada masyarakat yang bayar ini dan itu,” tutur Bupati Isaias Douw kepada media ini, tadi malam. Dijelaskan bupati, masyarakat yang akan diberikan rumah bantuan itu adalah mereka yang benar-benar tidak mampu, mereka yang rumahnya sudah rusak dan sejumlah kriteria lain. Disinggung masyarakat mana yang akan mendapatkan rumah bantuan itu, diakui bupati, dirinya telah mengantongi data per kampung sehingga pembagian rumah dilakukan tidak dengan sembarangan.  Rumah bantuan itu diberikan dengan mengutamakan putra daerah yang tidak mampu. “Kita utamakan mayarakat yang tidak mampu, mereka yang atap rumahnya sudah roboh, mereka yang berada di sepanjang pegunungan, pesisir dan kepulauan dan di kaki gunung pinggiran kota,” kata bupati. Ditegaskan bupati, rumah yang akan dibagikan itu merupakan rumah bantuan dari pemerintah dalam program 100 hari kerjanya. Banyaknya rumah yang akan dibangun, kata bupati, akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah. Dan pembangunan rumah itu juga akan dilakukan secara bertahap dari rencana awal akan dibangun 2.000 unit rumah. “Saya mau bangun rumah 2.000 lebih, tapi karena dana tidak cukup untuk membangun langsung, maka saya akan bangun secara bertahap.  Yang penting per distrik ada warga yang dapat, terutama warga yang tidak mampu,” katanya. Terkait dengan rencana pembangunan rumah bantuan itu, bupati akan turun langsung ke lapangan untuk menyerahkan. Sebelumnya bupati juga sudah mendata masyarakat mana yang dianggap layak untuk mendapatkan rumah bantuan tersebut. “Contohnya untuk data Kwatisore sudah masuk dan bupati sendiri yang turun lapangan untuk mengambil data. Demikian juga untuk distrik lain, bupati juga akan turun cek di lapangan. Saya tegaskan, rumah bantuan bagi warga itu bukan untuk dibisniskan,” tambahnya. Bupati mengingatkan, jika ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan rumah bantuan dengan cara membeli, itu adalah ulah oknum dan bukan perintah bupati. Bupati akan Kunjungi Distrik-Distrik Ada sejumlah distrik yang memprogramkan untuk menggelar syukuran bersama Bupati Nabire. Terkait dengan program ini, kata Bupati Isaias, dalam waktu dekat pihaknya akan kunjungan ke distrik-distrik. Sehingga masyarakat di distrik diharapkan tidak perlu kecewa karena agenda syukuran itu hingga kini belum terlaksana. “Masyarakat di distrik jangan kecewa karena dalam waktu dekat akan ada kunjungan bupati ke distrik itu, tinggal persiapan waktu pelaksanaan,” tambahnya. Ditegaskannya, bupati akan turun ke distrik tidak dengan tangan kosong, harus membawa oleh-oleh untuk masyarakat. Dalam program turun hingga ke kampong nantinya, bupati sekaligus akan membawa SK Sekretaris Kampung untuk langsung diserahkan. “Sekarang ini bupati sedang persiapkan SK pengangkatan PNS untuk sekretaris kampung. Jadi saya harap masyarakat bersabar menunggu kunjungan bupati.

Generasi Muda Dogiyai Saatnya Pimpin Negerinya Sendiri

Oleh Stefanya Agapa, SE. (Sekretaris PKB Kabupaten Dogiyai) Perkembangan pembangunan Kabupaten Dogiyai sudah sejak awal kita ikuti bersama-sama dan ada sejumlah hal yang sudah dipelajari oleh masyarakat baik terhadap “kelakuan”  para pejabat daerah dan juga tokoh-tokoh intelektual. Pertama mesti ditekankan bahwa, fondasi sebuah kabupaten itu sendiri didirikan diatas sebuah batu yang labil. Contohnya, sejak awal kehadiran kabupaten itu sendiri diwarnai pro kontra yang berkepanjangan. Tidak seperti sejumlah kabupaten lain di tanah Papua. Makanya hingga sekarang lokasi ibu kota Kabupaten Dogiyai itu saja menjadi polemik yang berkepanjangan dan jelas-jelas bertentangan dengan UU pembentukan Kabupaten Dogiyai. Kedua; contoh lain adalah seperti pada acara syukuran untuk pelantikan pejabat eselon 2 dan 3, makanan didrop dari Nabire dengan carter pesawat. Padahal di Moanemani – ada sejumlah ibu-ibu seperti ibu Lokobal, ibu Eria, ibu Malondong, ibu Distrik, ibu Albertina dan ibu-ibu lain yang sudah siap dengan hidangan lesat.  Babi piaraan masyarakat juga berkeliaraan bebas dan siap disembeli. Sayur mayor, nota dan lain sebagainya membusuk di pasar sementara dana untuk konsumsi lari ke warung JDF yang terletak di jalan Merdeka Nabire. Ketiga,  terlihat juga bahwa di Dogiyai tidak muncul seorang Bapak yang siap mengayomi masyarakat Lembah Kamu dan Lereng Mapia. Contohnya terlihat dalam penerimaan CPNS, pencari kerja asal Lembah Kamuu diterima lebih banyak dari pada pencaker asal Mapia. Bahkan ada pejabat daerah yang tidak menerima putra-putri Dogiyai, tetapi malah menerima pencaker asal luar Papua. Inikan kebijakan-kebijkan yang sungguh amat memalukan dan mengiris hati. Keempat bahwa, ketika karateker Drs. J Takerubun pimpin Dogiyai selama dua tahun, dirinya sering menjadi bingun karena sejumlah disposisinya tidak berlaku di tingkat bawahan. Dirinya bahkan bertanya, “siapa yang menjadi bupati di Dogiyai? Kok ada yang lebih tinggi dari saya”. Menurut sejumlah sumber, kebiasaan itu bukan hal baru. Semenjak dari Nabire, disposisi sekda Kayame dan Youw tidak berlaku ditingkat tersebut. Karena itu secara terang-terangan Drs. Paul Bobi dalam opininya di Papuapos Nabire.com menyebut “Elite Birokrat Virus Pilkada Dogiyai”. Kelima, menurut hasil resume scholars review atau kajian intelektual terhadap hadirnya Kabupaten  Dogiyai  yang antara lain disebutkan dalam buku Kontroversi Dogiyai karya Jack O Dumupa dan buku “Sejarah Berdirinya Kabupaten Dogiyai” (baca juga kajian Unipa Manokwari 2008), bahwa Kabupaten Dogiyai dibentuk dalam rangka “mengamankan” sejumlah koruptor yang sudah sejak lama habiskan dana-dana pembangunan di kabupaten induk Nabire dan “melarikan diri” atau memang dipersiapkan sejak jauh hari dan sekarang kembali mencalonkan diri menjadi bupati di Dogiyai. Strategi politik  busuk ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang di Dogiyai.  Terkait dengan hal ini maka di Jawa – Sulawesi dan Bali beberapa waktu lalu beredar SMS gelap yang bunyinya: “Asosiasi Mahasiswa Dogiyai Se-Indonesia tidak mendukung calon bupati Dogiyai dari unsur birokrat yang tukang korupsi spt: Natalis Degey, Thomas Tigi, Anton Iyowau dan Ausi You”, yang diedarkan oleh oknum yang bernama Nathan Keiya. Nama ini jugalah yang sering muncul di Face Book dengan mengatasnamakan Putra Dogiyai dan mengkritik habis-habisan sejumlah intelek muda seperti Nelles Dogomo sebagai tokoh yang bermain dibalik Yermias Pakage dan Engelbertus Degei  yang  memiliki polling tertinggi calon kandidat terkuat bupati Dogiyai. Melihat dilemma seperti ini maka muncul sejumlah pertanyaan yang perlu ditujukan kepada generasi muda. Mengapa generasi muda tidak bisa selamatkan kampung halamannya sendiri? Apakah generasi muda belum siap ambil alih tongkat kepemimpinan dan hancurkan sikap egois dan gengsi yang bertebaran subur di lembah hijau? Jika memang orang Dogiyai sendiri tidak mampu, apakah pemimpin Dogiyai harus diserahkan kepada orang luar Dogiyai dan orang Dogiyai diinjak kedua kalinya di negerinya sendiri? Oleh sebab itu, saya selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Dogiyai mengajak kepada seluruh masyarakat Dogiyai dimana saja berada untuk mendukung siapapun generasi muda yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati Dogiyai. Orang-orang tua sudah tidak mampu menyelamatkan lembah Kamuu dan Lereng Mapia. Mereka hanya mampu bangun ego dan gengsi yang sudah merusak persatuan dan kesatuan orang Kamuu dan Mapia. Mereka hanya tahu menceritakan orang, menjelekkan nama baik generasi muda dari balik meja dan sudah tidak mampu turun ke kampong-kampung apalagi di lereng-lereng Mapia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada siapapun yang membaca surat ini, untuk selamatkan masa depan Dogiyai dengan mendukung kandidat generasi muda. Kepada kalangan Intelektual untuk menempatkan nalar (pertimbangan akal) sebagai kemampuan pertama yang diutamakan untuk melihat tujuan akhir upaya manusia dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Kaum intelektual merupakan kompas bagi rakyat untuk membangun dan mengangkat kebenaran-kebenaran demi kemajuan rakyatnya dan daerahnya. Kaum intelektual tidak ditempatkan sebagai kelas tersendiri, tetapi berlaku bagi siapa saja yang melakukan perjuangan menegakkan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kemajuan masyarakatNya. Akhir kata kepada KPUD Dogiyai agar tidak tebang pilih pada proses verifikasi tetapi harus tegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tersebut harus disosialisasikan kepada publik supaya publik mengetahui apakah 1 partai bisa mengantar  dua kandidat atau tidak. Sudah sejauh hari KPUD harus mengumumkan bahwa kandidat yang merasa partainya dualism untuk lebih baik mengundurkan diri saja, dari pada akan menimbulkan konflik horizontal antara kandidat dengan KPUD dan masyarakat dengan Kandidat. (Penulis ialah Sekretaris Partai PKB Kabupaten Dogiyai ).

Mesak Magai : Seluruh PNS Akan Ditertibkan

Mesak Magai : Seluruh PNS Akan Ditertibkan

NABIRE – Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di wilayah hukum Kabupaten Nabire, akan ditertibkan. Baik itu PNS yang mengabdi di tingkat kelurahan hingga yang bekerja di kantor bupati. Hal ini seperti dituturkan Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (9/6) kemarin. “Kami tadi baru saja rapat dengan para kepala distrik membahas sejumlah agenda, yang salah satunya adalah soal penertiban pegawai,” ujar Wabup Mesak. Terkait dengan penertiban pegawai ini, lanjut Mesak, saat rapat juga sudah disampaikan kepada para kepala distrik untuk menunjuk seorang bendahara untuk mengambil gaji seluruh pegawai di masing-masing distrik, dan antar langsung di distrik. “Jadi dalam satu wilayah distrik itu ada satu bendahara yang akan melayani gaji guru, tenaaga medis, aparat pemerintah di tingkat distrik. Jadi nanti di tingkat distrik itu satu bendahara. Pembayaran gaji semua di kantor distrik.  Jadi tadi saya sudah sampaikan mulai 1 Juli nanti gaji untuk Distrik Yaur nanti saya yang akan antar,” paparnya. Terkait dengan pendistribusian gaji langsung ke distrik, lanjut Wabup Mesak, dalam setiap bulannya akan ditugasi kepada para kepala bagian dan kepala bidang untuk mendistribusikan gaji ke 14 distrik yang ada.  Gaji pegawai guru dan kesehatan yang bertugas di distrik, gajinya langsung diambilkan dari badan keuangan dan langsung disampaikan ke bendahara distrik. Masih terkait dengan penertiban PNS, lanjut Wabup Mesak, jika pada jam kerja ada pegawai yang hanya datang paraf dan selanjutnya mondar mandir di jalan, mereka ini akan ditampung dan akan ditempatkan di kebersihan kota.  “Dari pada datang paraf dan mondar mandir tidak ada pekerjaan, lebih baik kita tampung di kebersihan kota untuk bekerja,”

Berkas Kasus Korupsi PT. PI Nabire, Dilimpahkan ke PN Nabire

Berkas Kasus Korupsi PT. PI Nabire, Dilimpahkan ke PN Nabire

NABIRE – Mungkin masih teringat di benak kita soal adanya dugaan kasus korupsi dua oknum pegawai Perusahan Terbatas Pos Indonesia (PT. PI) Cabang Nabire beberapa bulan lalu dan berkas kasusnya sendiri sesuai informasi dari pihak Kejaksaan Negeri Nabire telah dilimpahkan ke pihak Pengadilan Negeri (PN) Nabire.  Soal kabar kepastian kapan kasus ini akan mulai disidangkan belum diketahui pasti, pasalnya dari pihak Pengadilan Nabire belum dapat dikonfirmasikan. Namun demikian, seperti informasi dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Nabire yang ditunjuk menyebutkan berkas perkara kasus korupsi di tubuh PT. Pos Nabire ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Nabire.  Masih informasi yang diterima dari pihak Kejari Nabire, juga menyebutkan kemungkinan sidang kasus ini akan mulai digelar pekan depan. Ini mengingat waktunya sudah seminggu lamanya sejak dilimpahkan pada hari Kamis pekan lalu. “Ada jadi atau kalau tidak ada halangan, kemungkinan kasus PT. Pos Nabire ini akan mulai disidangkan minggu depan. Kalau tidak salah yang perkara satu Senin depan. Ini juga sesuai informasi yang diterima dari pihak pengadilan,” terang salah satu tim JPU siang kemarin.       Sekedar mengingatkan dan seperti dikabarkan sebelumnya kasus dugaan penggelapan (korupsi) dana  Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Wesel yang menyeret dua tersangka oknum pegawai PT. Pos Indonesia  Cabang Nabire, masing-masing ‘CR’ (kasus BLT) dan ‘SHN’ (Wesel) proses penyidikan dan pemberkasaan perkaranya membutuhkan waktu yang cukup panjang

Pejabat Papua Perlu Paham Akan Makna Otsus

Pejabat Papua Perlu Paham Akan Makna Otsus 

NABIRE - orang-orang asli Papua sangat mengerti dan lebih merenungkan makna dan gunanya Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat. Orang-orang asli Papua bekerja keras, karena pemberian Otsus, manusia Papua bekerja mengembangkan berbagai segi kehidupan, terutama dalam era globalisasi kita bisa merasakannya. Demikian dikatakan mantan anggota TNI sekaligus tokoh masyarakat, Henok Tipagau, Senin (28/9) kemarin saat bertandang ke redaksi Papuapos Nabire.“Saya minta orang asli Papua khususnya para pejabat pemerintah yang ada, supaya mampu memecahkan masalah ini dengan baik. Otonom bukanlah hanya pertandingan mendapat kursi dan jabatan belaka, tetapi juga hal utama bagaimana kemampuan pemerintah membangun rakyat, agar supaya mendapat atau suksesnya demokrasi dibangsa dan negara ini,” ungkapnya.Katanya, dengan berdasarkan hukum atau HAM (hak asasi manusia) yang kita jalankan selama ini, apabila pemerintah tidak menangani Otsus dengan baik, maka perlu kita melihat perkembangan apakah Otsus berjalan atau tidak. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada saudara yang orang asli Papua harus benar-benar bersama-sama bahu-membahu membangun Tanah Papua dengan penuh semangat.Tuturnya, sekarang ini pemerintah harus benar-benar bergerak dan bersemangat untuk mensukseskan Otsus Papua. Karena otonomi bukan hanya sekedar mengejar kursi jabatan politik, tetapi Otsus adalah orang asli Papua harus benar-benar mengorbankan tenaga dan fisik demi kepentingan rakyat di Papua. Mengatasi generasi pengangguran dan memberantas kemiskinan adalah hal yang utama mencari jalan dan peluang untuk generasi pengangguran untuk bisa membina dengan berbagai cara yang lebih baik demi kepentingan bangsa dan negara untuk maju. Lebih memahami Otsus juga mengecek perekonomian serta hasil-hasil kekayaan laut dan daratan juga perlu pemantauan dan pengecekan. Lanjutnya, pembangunan usaha-usaha juga perlu melihat sehingga rakyat Papua bisa maju dan buktikan Otonomi Khusus Papua memang sudah berjalan dengan baik. Sekarang dari kesadaran diri kita masing-masing atau manusia itu sendiri bagaimana cara untuk membangkitkan bangsa ini lebih maju. “Saya minta orang Papua harus menyatu dengan Otsus, karena itu bisa membangun diri kita dengan baik. Kalau ada yang mampu dan mempunyai bidang, kita harus berikan dukungan kepadanya, contoh kecil kalau ada yang bisa bikin pisang goreng ya bantu. Jangan hanya melihat dan tenang, saya minta orang asli Papua jangan main-main dengan Otsus. Karena Otsus itu bebas dan terbuka, bebas dari segala-galanya. Sekarang orang Papua sudah lepaskan semua kejahatan atau sudah jauh dari mara bahaya. Dan marilah menuju demokrasi secara tenang dan berdasarkan hukum dan UUD yang berlaku di negeri ini termasuk juga HAM di Papua,” paparnya. Oleh karena itu, katanya, orang Papua perlu siapkan supir-supir yang banyak sesuai daerah kita ini mulai dari sekarang. Dan orang Papua perlu siapkan tenaga pengetik komputer atau yang mampu dalam bidangnya dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pemerintah yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan harus membina generasi kita yang ada ini dengan baik mulai dari sekarang, jangan berpikir hal yang besar. Anda lakukan hal ini sudah lumayan itu namanya membangun rakyat. Membangun rakyat itu sangat penting bukan hanya satu kepentingan, tetapi juga kepentingan orang Papua. Pemerintah dan rakyat Papua satu kebanggaan untuk membangun dari hal yang kecil yaitu memulai membangun dari rumah tangga sampai mulai dengan hal-hal yang lain. Rasa memiliki Otonomi ini, melaksanakan tugas di lapangan dengan baik kalau pemerintah dukung, dan rakyat otomatis berkembang dengan baik.Henok menyatakan agar mengedepankan hal ini demi kepentingan orang Papua. Supaya ada rasa memiliki yang harus didapatkan supaya tidak ada keraguan  lagi. Ungkapnya, Otonomi itu milik kita, jadi Otonomi itu milik kita orang Papua. Kita perlu menyadari Otonomi ini dan kita jalankan dengan baik di Kabupaten Nabire ini. “Semoga pemberian Otonomi Khusus Papua dapat berjalan dengan baik bagi orang Papua. Otonomi Khusus Papua ini jangan kita orang Papua main-main, tetapi benar-benar kita amankan dengan baik.  Karena otonomi ini negara Indonesia sudah bebaskan kita orang Papua, supaya bebas bekerja, dan bebas berusaha apa saja di tanah ini. Seperti salah satu contoh, orang Papua bisa jadi pengusaha, orang Papua bisa jadi ahli, tanpa hambatan, jadi saya minta agar supaya kita bisa maju dari berbagai pekerjaan,” tuturnya.Henok menekankan agar orang Papua harus merasa memiliki Otonomi Khusus Papua ini. Kalau semua orang Papua sudah punya rasa memiliki dengan Otonomi Papua ini kita bisa lihat dan merasakan, dengan banyak kabar gembira.  “Sekarang orang Papua tuan di negeri sendiri, yang penting orang Papua punya rasa memiliki Otonomi khusus dan harus ada disetiap individu,” tambahnya. Menurutnya, tujuan dari Otonomi Khusus Papua ini orang Papua sudah bebas, karena apa yang pemerintah Indonesia sampaikan itu. Semua itu sudah diketahui sehingga dirinya mengharapkan agar orang Papua tidak ragu dengan Otonomi Papua. “Kita tidak perlu ragu-ragu lagi terhadap otonomi Papua, pemerintah Indonesia sudah memberi Otonomi Khusus terhadap orang Papua. Kalau kita bekerja pasti akan terlihat hasilnya. Kalau orang Papua bekerja hanya setengah-setengah saja lalu belum tahu makna Otonomi Papua berarti belum mengetahui makna Otonomi tersebut. Orang Papua harus bangga atas pemberian Otonomi Khusus di Tanah Papua. Sebagai mantan TNI saya sangat tahu tentang otonomi di Papua. Marilah kita bersama-sama membangun Tanah Papua lebih maju dan bersemangat untuk bisa belajar dan bekerja demi anak-anak dan cucu kita nantinya.

PKB Dogiyai Siap Dukung : YEREMIAS PAKAGE,S.STP.M.Si

PKB Dogiyai Siap Dukung  : YEREMIAS PAKAGE,S.STP.M.Si

Partai Kebangkitan Bangsa  (PKB) Kabupaten Dogiyai telah mengikuti AD/ART Partai setelah hasil dari itu telah menetapkan pilihan untuk mengusung YEREMIAS PAKAGE, S.STP.M.Si sebagai calon Bupati Kabupaten Dogiyai. Penentuan pilihan ini didasarkan pada Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentang tata cara dan mekanisme menyusung kandidat sesuai dengan Aturan Partai  Nomor : NOMOR 03 TAHUN 2009 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua periode 2010-2015 dan AD/ART Partai Kebangkitan Bangsa PKB . 

Sekertaris DPC PKB Kabupaten Dogiyai, Stepanya Agapa,SE kepada wartawan mengatakan, SK Keputusan DPP PKB yang memberikan dukungan kepada Yeremias Pakage, S.STP.M.Si sebagai bakal calon Bupati Dogiyai adalah sah. SK tersebut ditandatangani oleh ketua umum DPP PKB, Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si, dan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan telah ditetapkan di Jakarta.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, proses penetapan bakal calon kepala daerah tingkat kabupaten/kota pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dogiyai, sudah melalui mekanisme yang ada pada AD/ART Partai, sehingga tidak ada permasalahan.

“Prosesnya, DPC PKB Kabupaten Dogiyai mengusulkan ke DPW Provinsi, untuk merekomendasikan ke DPP untuk membuat SK dukungan calon kandidat. Tetapi sebelum DPP membuat SK tersebut, DPP harus melakukan fit and proper test terhadap bakal calon yang akan diusung oleh DPC PKB Kabupaten Dogiyai. Setelah dilakukan fit and proper test, tim gabungan DPP, DPW dan DPC PKB, akan melakukan survey terhadap persiapan calon kandidat yang akan diusung. Mulai dari dukungan massa kandidat, persiapan finansial, persiapan logistik dan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam Pilkada,” ungkapnya.

Lanjutnya, setelah dilakukan survey, dikembalikan kepada DPP dan melakukan rapat pleno untuk penetapan keputusan terhadap calon kandidat. Jika dinilai sudah memenuhi syarat yang telah diberikan oleh Partai Pengusung, barulah dibuat Surat Keputusan (SK) dari DPP tentang penetapan bakal calon kandidat.

Menurutnya, proses ini telah dilakukan oleh DPC PKB Kabupaten Dogiyai sehingga, DPC PKB siap mendukung Yeremias Pakage, S.STP.M.Si  sebagai bakal calon kandidat dari PKB

Generasi Muda Dogiyai Saatnya Pimpin Negerinya Sendiri

Oleh Stefanya Agapa, SE. (Sekretaris PKB Kabupaten Dogiyai)

Perkembangan pembangunan Kabupaten Dogiyai sudah sejak awal kita ikuti bersama-sama dan ada sejumlah hal yang sudah dipelajari oleh masyarakat baik terhadap “kelakuan”  para pejabat daerah dan juga tokoh-tokoh intelektual.

Pertama mesti ditekankan bahwa, fondasi sebuah kabupaten itu sendiri didirikan diatas sebuah batu yang labil. Contohnya, sejak awal kehadiran kabupaten itu sendiri diwarnai pro kontra yang berkepanjangan. Tidak seperti sejumlah kabupaten lain di tanah Papua. Makanya hingga sekarang lokasi ibu kota Kabupaten Dogiyai itu saja menjadi polemik yang berkepanjangan dan jelas-jelas bertentangan dengan UU pembentukan Kabupaten Dogiyai.

Kedua; contoh lain adalah seperti pada acara syukuran untuk pelantikan pejabat eselon 2 dan 3, makanan didrop dari Nabire dengan carter pesawat. Padahal di Moanemani – ada sejumlah ibu-ibu seperti ibu Lokobal, ibu Eria, ibu Malondong, ibu Distrik, ibu Albertina dan ibu-ibu lain yang sudah siap dengan hidangan lesat.  Babi piaraan masyarakat juga berkeliaraan bebas dan siap disembeli. Sayur mayor, nota dan lain sebagainya membusuk di pasar sementara dana untuk konsumsi lari ke warung JDF yang terletak di jalan Merdeka Nabire.

Ketiga,  terlihat juga bahwa di Dogiyai tidak muncul seorang Bapak yang siap mengayomi masyarakat Lembah Kamu dan Lereng Mapia. Contohnya terlihat dalam penerimaan CPNS, pencari kerja asal Lembah Kamuu diterima lebih banyak dari pada pencaker asal Mapia. Bahkan ada pejabat daerah yang tidak menerima putra-putri Dogiyai, tetapi malah menerima pencaker asal luar Papua. Inikan kebijakan-kebijkan yang sungguh amat memalukan dan mengiris hati.

Keempat bahwa, ketika karateker Drs. J Takerubun pimpin Dogiyai selama dua tahun, dirinya sering menjadi bingun karena sejumlah disposisinya tidak berlaku di tingkat bawahan. Dirinya bahkan bertanya, “siapa yang menjadi bupati di Dogiyai? Kok ada yang lebih tinggi dari saya”. Menurut sejumlah sumber, kebiasaan itu bukan hal baru. Semenjak dari Nabire, disposisi sekda Kayame dan Youw tidak berlaku ditingkat tersebut. Karena itu secara terang-terangan Drs. Paul Bobi dalam opininya di Papuapos Nabire.com menyebut “Elite Birokrat Virus Pilkada Dogiyai”.

Kelima, menurut hasil resume scholars review atau kajian intelektual terhadap hadirnya Kabupaten  Dogiyai  yang antara lain disebutkan dalam buku Kontroversi Dogiyai karya Jack O Dumupa dan buku “Sejarah Berdirinya Kabupaten Dogiyai” (baca juga kajian Unipa Manokwari 2008), bahwa Kabupaten Dogiyai dibentuk dalam rangka “mengamankan” sejumlah koruptor yang sudah sejak lama habiskan dana-dana pembangunan di kabupaten induk Nabire dan “melarikan diri” atau memang dipersiapkan sejak jauh hari dan sekarang kembali mencalonkan diri menjadi bupati di Dogiyai. Strategi politik  busuk ini tidak dipahami oleh kebanyakan orang di Dogiyai.  Terkait dengan hal ini maka di Jawa – Sulawesi dan Bali beberapa waktu lalu beredar SMS gelap yang bunyinya: “Asosiasi Mahasiswa Dogiyai Se-Indonesia tidak mendukung calon bupati Dogiyai dari unsur birokrat yang tukang korupsi spt: Natalis Degey, Thomas Tigi, Anton Iyowau dan Ausi You”, yang diedarkan oleh oknum yang bernama Nathan Keiya. Nama ini jugalah yang sering muncul di Face Book dengan mengatasnamakan Putra Dogiyai dan mengkritik habis-habisan sejumlah intelek muda seperti Nelles Dogomo sebagai tokoh yang bermain dibalik Yermias Pakage dan Engelbertus Degei  yang  memiliki polling tertinggi calon kandidat terkuat bupati Dogiyai.

Melihat dilemma seperti ini maka muncul sejumlah pertanyaan yang perlu ditujukan kepada generasi muda. Mengapa generasi muda tidak bisa selamatkan kampung halamannya sendiri? Apakah generasi muda belum siap ambil alih tongkat kepemimpinan dan hancurkan sikap egois dan gengsi yang bertebaran subur di lembah hijau? Jika memang orang Dogiyai sendiri tidak mampu, apakah pemimpin Dogiyai harus diserahkan kepada orang luar Dogiyai dan orang Dogiyai diinjak kedua kalinya di negerinya sendiri?

Oleh sebab itu, saya selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Dogiyai mengajak kepada seluruh masyarakat Dogiyai dimana saja berada untuk mendukung siapapun generasi muda yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati Dogiyai. Orang-orang tua sudah tidak mampu menyelamatkan lembah Kamuu dan Lereng Mapia. Mereka hanya mampu bangun ego dan gengsi yang sudah merusak persatuan dan kesatuan orang Kamuu dan Mapia. Mereka hanya tahu menceritakan orang, menjelekkan nama baik generasi muda dari balik meja dan sudah tidak mampu turun ke kampong-kampung apalagi di lereng-lereng Mapia. Oleh karena itu, saya mengajak kepada siapapun yang membaca surat ini, untuk selamatkan masa depan Dogiyai dengan mendukung kandidat generasi muda.

Kepada kalangan Intelektual untuk menempatkan nalar (pertimbangan akal) sebagai kemampuan pertama yang diutamakan untuk melihat tujuan akhir upaya manusia dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Kaum intelektual merupakan kompas bagi rakyat untuk membangun dan mengangkat kebenaran-kebenaran demi kemajuan rakyatnya dan daerahnya. Kaum intelektual tidak ditempatkan sebagai kelas tersendiri, tetapi berlaku bagi siapa saja yang melakukan perjuangan menegakkan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kemajuan masyarakatNya.

Akhir kata kepada KPUD Dogiyai agar tidak tebang pilih pada proses verifikasi tetapi harus tegakkan aturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tersebut harus disosialisasikan kepada publik supaya publik mengetahui apakah 1 partai bisa mengantar  dua kandidat atau tidak. Sudah sejauh hari KPUD harus mengumumkan bahwa kandidat yang merasa partainya dualism untuk lebih baik mengundurkan diri saja, dari pada akan menimbulkan konflik horizontal antara kandidat dengan KPUD dan masyarakat dengan Kandidat. (Penulis ialah Sekretaris Partai PKB Kabupaten Dogiyai dan Mahasiswa Magister di Universitas Taman Siswa Yogyakarta).

Sejarah Pendirian PKB

Sekretarat Jenderal Dewan Pengurus Pusat

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Alamat: Jl. Sukabumi No. 23 Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telp/Fax: (021) 3155138

Email: dpp@dpp-pkb.or.id

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto lengser keprabon sebagai akibat desakan arus reformasi yang kuat, mulai yang mengalir dari diskusi terbatas, unjuk rasa, unjuk keprihatinan, sampai istighosah dan lain sebagainya.

Peristiwa ini menandai lahirnya era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah peristiwa bersejarah itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai kebanjiran usulan dari warga NU di seluruh pelosok tanah air. Usulan yang masuk ke PBNU sangat beragam, ada yang hanya mengusulkan agar PBNU membentuk parpol, ada yang mengusulkan nama parpol. Tercatat ada 39 nama parpol yang diusulkan. Nama terbanyak yang diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Ada juga yang mengusulkan lambang parpol. Unsur-unsur yang terbanyak diusulkan untuk lambang parpol adalah gambar bumi, bintang sembilan dan warna hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada yang mengusulkan visi dan misi parpol, AD/ART parpol, nama-nama untuk menjadi pengurus parpol, ada juga yang mengusulkan semuanya. Di antara yang usulannya paling lengkap adalah Lajnah Sebelas Rembang yang diketuai KH M Cholil Bisri dan PWNU Jawa Barat. Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun demikian, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Diantara yang sudah mendeklarasikan sebuar parpol adalah Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), HM Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk menginginkan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi yang diketuai oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi bertugas membantu Tim Lima dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan yang ingin membentuk parpol baru, dan membantu warga NU dalam melahirkan parpol baru yang dapat mewadahi aspirasi poitik warga NU.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk menyusun rancangan awal pembentukan parpol. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan:

Pokok-pokok Pikiran NU Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Kaum Intelektual memberikan masukan yang sehat kepada masyarakat di Lembah Hijau Dogiyai yang kita Cintai ini

OLEH: Stepanya Agapa
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam waktu yang tidak begitu lama akan melaksanakan pesta demokrasi dan memilih pilihan Bakal Calon Kandidat  yang sedang agan-agankan masyarakat.

Bakal Calon Kandidat sedang sibuk sini-sana urus perahu yang mendukung atau mengantar kandidat ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagia calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Dogiyai.

Kaum intelektual merupakan asset lembah hijauh yang jelih melihat persoalan untuk memecahkan masalah dan mengajak public ke arah yang di inginkan public karena masyarakat sudah tahu calon-calon terbaik di Dogiyai yang sedang memanas ini dan akan maju di pesta demokrasi ini. Kaum intelektual adalah kaum yang menempatkan nalar (pertimbangan akal) sebagai kemampuan pertama yang diutamakan, yang melihat tujuan akhir upaya manusia dalam memahami kebenarannya dengan penalarannya. Sebenarnya kaum intelektual merupakan bagian dari masyarakat dan bukan kelas tersendiri, tetapi memiliki keterkaitan sosial di mana kegiatan yang diberi kategori intelektual mendapat tempat dalam hubungan pada umumnya. Kaum intelektual tidak ditempatkan sebagai kelas tersendiri, tetapi berlaku bagi siapa saja yang melakukan perjuangan menegakkan kebenaran guna mewujudkan keadilan, kebebasan, dan kemajuan masyarakatNya.

Kaum Intelektual tidak melihat persoalan yang terjadi di kamu dan mapia pada tahun-tahun sebelumnya lalu sibuk menjatuhkan satu dengan yang lain dan jangan sampai kaum intelektual yang diinginkan ini tidak akan mendukung masyarakat atau tidak ada partai mendukungnya bahkan banyak hal yang sedang melaksanakan kaum intelektual baik itu di dalam kalangan public maupun kalangan bakal calon. Apa yang sedang AKAR RUMPUT rasahkan ini kaum intelektual tidak mendukung, kapan kagi kalau kami tidak mendukung?siapa lagi kalau kami tidak berpikir jernih karena kami utus dari AKAR RUMPUT maka itu apa yang sedang masyarakat berpikir ini kami harus membicarakan dan untuk memberikan masukan yang sehat membangun dogiyai kedepan.

 Apakah kaum intelektual sendiri menkritik satu dengan yang lain, itu memberikan pelajaran yang baik kepada masyarakat kah bukan?coba mari kita berpikir yang jernih melihat persoalan yang terjadi dan bagaimana supaya mencari jalan keluar lalu kita bertindak demi kita punya tanah leluhur tercintah lembah hijauh dogiyai.

KPU Dogiyai harus tegakkan Aturan pencalonan yang berlalu di negeri ini dan harus sosialisasikan kepada publik supaya publik mengetahui apakah 1 (satu) perahu mengantar lebih dari 1 calon kah atau tidak, supaya pada saat pendaftaran bakal calon ini tidak terjadi dualisme bahkan tiga lisme maka secara otomatis sendirinya akan gugur apa bila KPUD mensosialisasikan dan sebaliknya jika tidak sosialisasikan maka akan muncul konflik horizontal antara kandidat dengan KPUD dan masyarakat dengan Kandidat.