Kembali, Bupati Isaias Salurkan Bandis dan Bakam

Kembali, Bupati Isaias Salurkan Bandis dan Bakam

Written by Mr Suroso

Thursday, 28 October 2010 01:21

NABIRE – Bertempat di halaman Kantor Distrik Teluk Umar, Kampung Yeretuar Kabupaten Nabire, Bupati Nabire Isaias Douw, S.Sos atas nama Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire menyalurkan sejumlah Bantuan Distrik (Bandis) dan Bantuan Kampung (Bankam), baik yang lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dari anggaran belanja rutin bupati. Sebelumnya, bantuan serupa juga disalurkan di Distrik Makimi dan Yaro. Kali ini, Rabu (27/10) kemarin giliran distrik yang ada di daerah pesisir pantai Nabire, yakni Distrik Teluk Umar dan Yaur. Bantuan yang disalurkan bupati dan Wakil Bupati Mesak Magai, S.Sos, kemarin ini tercatat media ini, diantaranya, bantuan dana kampung sebesar 9 juta rupiah, yang diperuntukkan bagi 8 kampung yang ada di distrik tersebut dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Nabire dan bantuan pendidikan berupa pengadaan meubeler untuk SD YPK Kwatisore 16 set dan SD YPK Ottow Geisler Goni 20 set dan pengadaan alat labotarium IPA untuk SMPN 1 Teluk Umar serta buku-buku perpustakaan. Bantuan lain, lewat masing-masing SKPD seperti, pemberian modal koperasi dari Disperidag Kop Nabire kepada KUD Ikirobi dan KSU Yori Yori Indah, masing-masing menerima tabungan sebesar 15 juta rupiah. Bantuan Barang Bangunan Rumah (BBR) dari dinas social untuk 2 Kepala Keluarga (KK) di distrik Yaur dan 3 KK di Distrik Teluk Umar. Bantuan untuk rumah ibadah, bidang keagamaan berupa bantuan untuk 13 tempat ibadah yang ada di 2 distrik tersebut, yang masing-masing menerima uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, bantuan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Nabire berupa alat tangkap ikan, seperti coolbox, jaring insang dan senter kedap air 9 paket di Yaur dan 21 paket untuk Distrik Teluk Umar.Bantuan lainnya, yakni bantuan lima pilar 5 paket mencakup pilar ekonomi kerakyatan, infrastruktur, keagamanan, pendidikan dan kesehatan dari distrik serta bantuan rujukan ke RSUD Nabire kepada 20 orang dan beberapa pemberian bantuan hari-hari besar kristiani (keagamaan). Sementara dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nabire yang tidak diserahkan langsung oleh bupati, lantaran berupa kegiatan pembangunan, yakni penyediaan air bersih di Kampung Napan Yaur sepanjang 3.210 meter untuk melayani 82 sambungan rumah tangga dan tower air dengan kapasitas 10.500 liter.Usai Bupati Isaias memberikan sambutan, kegiatan Kunker dilanjutkan tanya jawab. Dari catatan media ini, ada 4 hal yang disampaikan dari perwakilan masyarakat, menyangkut air bersih, pemukiman, tenaga medis dan guru serta menyangkut gaji dan kopel guru. Dari beberapa pertanyaan ini, bupati melalui pimpinan dan perwakilan Satker yang ada memberikan penjelasan yang intinya keluhan dan saran yang disampaikan sejumlah warga ini akan diupayakan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada nantinya. Secara umum dapat penjelasan dari bupati lewat perwakilan SKPD ini dipahami dan dimengerti oleh masyarakat, yang pada dasarnya segala keluhan warga ini akan diupayakan dalam waktu dekat dan secara bertahap.(wan)

Enam Sekam di Yaro Terima SK PNS

Written by Mr Suroso

Monday, 25 October 2010 02:21

NABIRE – Sebanyak enam Sekretaris Kampung (Sekam) di Distrik Yaro Kabupaten Nabire menerima Surat Keputusan (SK) Sekam dari Bupati Nabire. Penerimaan SK ini sekaligus sebagai pengangkatan Sekam menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Nabire. Terkait hal ini, seperti terang Bupati Isaias Douw, S.Sos, disela-sela penyerahan SK tersebut di balai Kampung Jaya Mukti Yaro Kibisay, Sabtu 23 Oktober 2010 kemarin.Dikatakan, penyerahan SK Bupati Nabire kepada 6 Sekam se Distrik Yaro ini merupakan bukti nyata pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa atau Kampung menjadi PNS. Ini bukti, tegas Bupati Isaias, dari aturan yang ada, yakni Sekam diangkat menjadi PNS sesuai Peraturan Pemerintah 45 / 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 45/2007 tersebut tidak semerta-merta langsung dapat dilaksanakan.Jelasnya, perjuangan untuk memenuhi amanat PP tersebut memerlukan pengorbanan waktu, biaya, pemikiran atau dalam kata lain kepengurusanya membutuhkan tahapan-tahapan, dan inilah yang dapat dilaksanakan oleh Pemda Nabire dibawa kepemimpinannya.Pada kesempatan tersebut, sebelum penyerahan SK, bupati mengharapkan dan meminta kiranya meskipun belum adanya pelantikan, para Sekam yang ada ini dapat berkerja secara baik dan membantu para kepala kampung untuk melayani masyarakat. “Inilah yang telah diupayakan Pemda dan ini tentunya mempunyai keunikan, dimana dalam sejarah pengangkatan pegawai, Sekam mendapat perlakuan yang luar biasa oleh negara, bahkan tidak lewat tahapan pengangkatan CPNS tapi langsung menjadi PNS, sehingga nantinya setelah adanya pelantikan, berkerjalah secara baik dan benar dalam melayani masyarakat,” ungkapnya.(wan)

Antisipasi Dua Aspek Dilaksanakan Dalam Defisit Anggaran

Written by Mr Suroso

Monday, 25 October 2010 03:36

NABIRE - Untuk kesekian kalinya Bupati Nabire, Isaias Douw,S.sos melakukan kunjungan di lokasi-lokasi strategis pembangunan di Kabupaten Nabire. Setelah melakukan kunjungan dan meninjau beberapa lokasi di Distrik yaro dan Wanggar, Bupati yang belum genap satu tahun dilantik Gubernur Barnabas Suebu tersebut kembali meninjau Bendungan Kalibumi di Distrik Nabire Barat. Dalam kunjungannya kali ini Bupati melihat masyarakat berupaya menyingkirkan ratusan bahkan ribuan kayu yang melintang, tumpang tindih menghalangi jalannya air di bendungan tersebut.Berawal dari keprihatinan atas kondisi bendungan Kalibumi, Bupati Nabire memerintahkan kepada masyarakat untuk semampunya menyingkirkan serta membersihkan kayu-kayu di bendungan tersebut. Bupati telah memberikan alat potong kayu yakni berupa senso atau mesin  gergaji kayu untuk melancarkan menyingkirkan ribuan kayu tersebut.Di depan wartawan baik cetak maupun elektronik, Bupati Nabire Isaias Douw menyatakan rasa keprihatinannya atas kondisi Bendungan kalibumi Nabire saat ini.Hal itu yang dikatakannya, dalam kondisi keuangan daerah lagi defisit, Pemerintah Daerah terus berupaya agar Bendungan Kalibumi berangsur normal.Dua aspek yang menjadi dasar upaya Pemerintah daerah Kabupaten Nabire untuk membersihak kayu-kayu dari lokasi bendungan.pertama aspek kemanan dan yang kedua aspek manfaat. Aspek keamanan, menurutnya, bongkahan kayu-kayu yang saat ini menumpuk di bendungan akan sangat membahayakan kekuatan bendungan itu sendiri, karena bila dibiarkan tumpukan kayu akan semakin banyak dan bendungan dikuatirkan tidak akan mampu menahan bobot kayu-kayu yang semakin hari semakin bertambah.Menurutnya, pengalaman membuktikan saat bendungan, situ dan lain sebagainya tempat penampungan air dimana penahannya tidak mempu menahan beban maka yang terjadi akan jebol dan itu akan terjadi akibat yang sangat mengerikan.Banjir bandang di Wasior, jebolnya Situ Gintung di Banten merupakan contoh konkrit yang harus dijadikan pelajaran agar jangan sampai hal itu melanda nabire akibat pembiaran kondisi bendungan Kalibumi.Kedua aspek manfaat, menurut Bupati, Bendungan Kalibumi merupakan proyek yang tidak sedikit menyerap dana. Bendungan tersebut diperuntukkan sebagai pusat irigasi yang diproyeksikan mampu mengairi lahan sawah 4.600 hektar.Bendungan dibuat pada muaranya untuk mengairi dan menghidupi sawah-sawah petani di Nabire Barat khususnya Kampung Kalibumi yang pada muranya sebagai salah satu sarana meningkatkan taraf hidup petani khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Nabire.Ujarnya, bila kondisi bendungan dibiarkan seperti itu, ratusan kayu tumpang tindih menghalangi jalannya air maka lancarnya irigasi akan terganggu yang pada akhirnya sawah-sawah petani kurang mendapat pasokan air sehingga petani akan terganggu dalam melakukan penanaman tanamaannya.“Ini tentunya akan sangat merugikan petani khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Nabire,” ungkapnya.Saat ditanya apakah pemerintah daerah akan menggandeng pengusaha untuk melakukan pembersihan kayu-kayu di bendungan kalibumi, isaias Douw hanya berujat bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Nabire saat ini dalam kondisi defisit anggaran.“Hendak menggandeng pengusaha siapa sementara Pemerintah Daerah Nabire tidak ada anggaran, Saya ingin menggandeng  tapi dana defisit,” tandasnya.Namun demikian katanya, walapun Nabire saat ini dalam kondisi defisit, pihaknya akan terus berupaya untuk melakukan langkah antisifatif akan segala kemungkinan yang terjadi serta memberikan manfaat bagi masyarakat banyak khususnya petani.“Saya sudah perintahkan sekitar 50 orang masyarakat untuk melakukan pemotongan kayu-kayu itu untuk selanjutnya dibersihakn, satu unit senso sudah saya berikan sebagai sarana pendukung.saat ini itu yang dapat kami lakukan karena menunggu dana pun belum tahu kapan turun,” katanya.Terkait adanya informasi yang mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Papua akan mengucurkan dana untuk menormalisasi bendungan, bupati Douw mengatakan bahwa sejauh ini dana itu belum jelas kapan turunnya.Dirinya telah berusaha untuk bertemu dengan pihak Pemerintah Provinsi maupun pusat, namun sejauh ini belum juga ada jawaban. “Kita belum tahu ada atau tidajk dana normalisasi bendungan ini, kalau ada juga kapan turunnya kami juga belum tahu.Saya sudah berkali-kali bertemu dengan pihak Provinsi maupun pusat namun nyatanya hingga kini belum ada kejelasan.Oleh karena itu kami tetap berusaha dengan kemampuan yang ada.Bila memeng ada segera diseragkan kepada pemerintah kabupaten agar mudah di awasi.Baik dari APBN maupun APBNP kami tidak tahu dananya berapa, kepada siapa dan siapa yang mengerjakan kami belum tahu.bila mereka mau bantu kita maka berikan kepada pengusaha di daerah agar mudah dilakukan pengawasannya, seperti anak-anak yang diturunkan informasinya 450 orang tetapi nyatanya yang turun hanya beberapa orang, ini juga kami tidak tahu,” tuturnya.Namun demikian Bupati berjanji bahwa padaa anggaran 2011 permasalahan bendungan Kalibumi akan diselesaikan.“Masalah bendungan ini tetap akan diselesaikan pada tahun anggaran 2011 bila memang tidak ada dana baik APBN maupun APBD Provinsi.Untuk langkah antisivatif saya turunkan sepuluh anak untuk membersihkan kayu-kayu itu, saya yakin lambat laun, sedikit demi sedikit akan kelihatan hasilnya,” ungkapnya. 2011, Izin HPH akan Dicabut, Pendulangan akan DistopLebih jauh Bupati Nabire menyatakan bahwa dengan melihat kondisi riil di bendungan Kalibumi, dimana yang menjadi penyebab masalah adalah kayu, maka pada tahun 2011 mendatang izin Hak Penebangan Hutan(HPH) akan dicabut.Menurutnya, selama sekian tahun HPH beroperasi di Kabupaten Nabire tidak menguntungkan bahkan sangat merugikan. Sumber daya hutan berupa kayu habis dibabat, kelestraian alam terganggu bahkan rusak akibat penebangan kayu, belum algi akibat yang akan ditimbulkan karena gundulnya lahan-lahan hutan.Disamping akan mencabut izin HPH, Bupati Nabire juga akan melarang pendulangan emas dibagian atas sperti Topo dan lain-lain.“HPH akan saya cabut izinnya dan saya tutup, kayu selama ini tidak mendatangkan untung bagi daerah bahkan merugikan masyarakat dan sangat merugikan generasi sepuluh tahun mendatang generasi Nabire, begitu pula dengan pendulangan akan saya stop,” tegasnya. Bupati juga merencanakan akan memasang pagar dibagian atas bendungan agar barang-barang yang terbawa arus air dapat terarah.  Bendungan Kalibumi Dibersihkan Secara SwakelolaMengantisipasi dampak negatif dan kemungkinan terjadinya bencana alam seperti yang terjadi di beberapa daerah, Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, Sabtu (23/10) melakukan kunjungan ke daerah Bendungan Kalibumi SP 1 Distrik Nabire Barat.Usai melakukan kunjungan, Bupati Isaias kepada media ini mengemukakan ini langkah kongrit (pembersihan tumpukan kayu, red) di sepanjang Bendungan Kalibumi yang diambil Pemda Nabire guna mengatasi kemungkinan yang terjadi akibat dari banyaknya tumpukan kayu tersebut. Pembersihan sejumlah kayu ini, kata Bupati Isaias, dikerjakan oleh masyarakat secara swakelola. Soal dukungan dana dari Pemda Nabire tentunya ada, namun untuk saat ini besarnya dana belum diketahui secara pasti. “Untuk saat ini yang dapat kita lakukan dalam menangani kemungkinan terjadi akibat banyaknya tumpukan kayu ini adalah menyerahkan proses pembersihan ke masyarakat guna dikelola secara swakelola. Tentunya melalui dinas maupun instansi terkait,” tandas Bupati Isaias. Selain melakukan pembersihan terhadap Bendungan tersebut, yang dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat, tambah Bupati Isaias juga nantinya akan dilakukan perbaikan sesuai kemampuan daerah. Dan pembersihan dan pemeliharan ini akan dilakukan terus menerus. “Kita juga buat tim, dan tim ini melibatkan warga yang ada di sekitar daerah tersebut,” urainya.Kata Isaias yang menjadi Bupati Nabire kurang lebih 1 tahun ini, terkait perbaikan Bendungan Kalibumi ini memang sempat ada dilakukan, namun dananya yang kemarin sangat minim. Dan dalam rangka perbaikan bendungan ini, Pemda juga sempat mengupayakan, namun hingga kini belum ada jawaban dari pihak provinsi maupun pusat.Masih terkait pembersihan bendungan, terangnya, ini merupakan upaya yang saat ini bisa dilakukan. Pemerintah, kata Bupati Isaias, sangat perihatin dengan kemungkinan bila terjadinya suatu musibah yang seperti terjadi di Wasior kemarin.“Ini upaya untuk mencegah kemungkinan yang terjadi nantinya. Ya lebih baik mencegah dari pada nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kalau sampai terjadi bencana di daerah tersebut tentunya akan mengeluarkan banyak dana. Kalau untuk saat ini bisa dicegah, kenapa tidak,” akhir bupati. (iing elsa/wan)

Rencan Hari Ini, Bupati Isaias Kunker ke Yaro

Rencan Hari Ini, Bupati Isaias Kunker ke Yaro

Saturday, 23 October 2010 00:29

NABIRE – Direncanakan hari ini, Sabtu 23 Oktober 2010, Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos akan mengunjungi Distrik Yaro Kabupaten Nabire. Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Isaias ini dalam rangka melihat dari dekat kondisi dan keadaan masyarakat serta menjaring aspirasi, juga akan menyalurkan beberapa bantuan. Dari sumber terpercaya kepada media ini Jumat (22/10) siang menyebutkan, kegiatan kunjungan Bupati Nabire ke distrik Yaro ini merupakan serangkaian dari kegiatan Bupati Isaias bersama jajarannya untuk melihat masyarakat dan bertatap muka secara langsung kepada mereka yang ada di kampung, maupun wilayah yang ada di daerah ini.“Bapak (pak bupati, red) punya keinginan untuk melihat masyarakat secara langsung, dan disitu nantinya beliau akan bertatap muka dan melakukan Tanya jawab secara langsung dan terbuka. Kemungkinan juga nantinya beliau juga akan membantu dan menyalurkan bantuan,” tandas sumber yang enggan dikorankan namanya tersebut.Dari rencana kunjungan Bupati Nabire ke Yaro ini, sesuai informasi yang diterima media ini hingga sore kemarin, berbagai kesiapan telah dilakukan. Baik soal rencana makan bersama hingga tempat yang akan dikunjungi dan tempat pertemuan Bupati Isaias Douw dengan masyarakat setempat.(wan)

Pengamat: Presiden Jangan Terlalu Khawatir dengan Kritikan

Pengamat: Presiden Jangan Terlalu Khawatir dengan Kritikan

Medan (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan tidak terlalu khawatir dengan besarnya informasi dan pemberitaan yang berisi kritikan dan sorotan negatif terhadap kinerja pemerintahan, kata pengamat dari USU Warjio, MA di Medan, Rabu.
Hal itu disampaikan Warjio ketika menanggapi pernyataan Presiden Yudhoyono agar informasi yang disampaikan mengenai keberhasilan dan kegagalan program pemerintah disampaikan secara berimbang sehingga tidak membuat bingung masyarakat.
Sebenarnya, kata Warjio, pernyataan Presiden Yudhoyono itu masih dapat dianggap wajar agar adanya perimbangan dalam setiap pemberitaan kepada rakyat.
Namun Presiden Yudhoyono dan seluruh jajarannya juga harus memahami bahwa besarnya kritikan selama ini merupakan bentuk harapan dari rakyat.
Kondisi itu disebabkan rakyat selama ini kurang merasa puas dengan kinerja jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Apalagi jika dikaitkan dengan masa kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang sudah berjalan enam tahun sehingga seharusnya dapat menguasai permasalahan dengan cepat.
"Besarnya kritikan itu wajar karena bentuk perhatian rakyat kepada pemerintah," kata Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik USU tersebut.
Selain itu, kata Warjio, Presiden Yudhoyono juga dinilai terlalu tergantung dengan koalisi partai politik dan terkesan kurang berani mengambil sikap dengan cepat dan tegas.
"Seharusnya Presiden Yudhoyono lebih berani karena dipilih langsung oleh rakyat," katanya.
Sementara itu, Presiden LSM Perjuangan Hukum dan Politik (PHP) HMK Aldian Pinem menyatakan, besarnya informasi tentang kekurangan pemerintah itu merupakan gambaran perasaan rakyat.
Sebenarnya, rakyat mempunyai harapan yang sangat besar terhadap keberadaan pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Yudhoyono yang dipilih secara langsung melalui proses yang sangat demokratis.
Ketika harapan itu tidak terwujud, apalagi dalam enam tahun kepemimpinan Presiden Yudhoyono, sangat wajar jika muncul berbagai tanggapan yang berisi kritikan terhadap pemerintah.
Meski demikian, pemerintah harus memaknai secara positif dari kondisi itu karena dapat dianggap sebagai bentuk kepedulian rakyat terhadap proses pemerintahan yang berlangsung.
"Kalau dianggap negatif, negara ini bisa hancur," katanya.
Sebelumnya, ketika berbicara dengan sebuah radio swasta di Jakarta, Rabu (20/10), Presiden Yudhoyono meminta agar informasi yang disampaikan mengenai keberhasilan dan kegagalan program pemerintah disampaikan secara berimbang sehingga tidak membuat bingung masyarakat.
"Kalau dikatakan pemerintah serba gagal, buruk dan mundur, seolah tidak ada yang baik, ini racun. Juga sebaliknya, kalau pemerintah hanya diberitakan semua baik, juga tidak baik," kata Presiden menjawab pertanyaan masyarakat mengenai pemberitaan media massa maupun komentar berbagai pihak yang mengkritik pemerintah.
Presiden menyatakan, pihaknya akan menerima kritik apapun sepanjang pemberitaan pers maupun semua pihak dilakukan secara berimbang dan memberikan pengaruh pada upaya perbaikan terhadap hasil yang belum dicapai.

Pembebasan Tanah Ulayat Bandara Kaladiri Selesai

Written by Mr Suroso

Monday, 18 October 2010 05:19

NABIRE – Kamis (14/10) siang kemarin, pemerintah daerah melalui Bupati Nabire telah membayar dan melunasi pembayaran hak ulayat pembebasan tanah Bandara Kalidiri Kabupaten Nabire. Pembayaran sekaligus penyelesaian masalah tanah sebesar 2,3 milyar yang dialokasikan dari APBD TA 2010 Kabupaten Nabire ini merupakan pelunasan terakhir. “Pemda hari ini telah melunasi dan membayar dana penyelesaian hak ulayat. Pembayaran tanah bandara kepada masyarakat dari Suku Wate ini merupakan pembayaran yang terakhir,” terang Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, kepada media ini kemarin. Dikatakan, pembayaran pembebasan tanah Bandara Kaladiri ini seluruhnya sekitar 6 milyar lebih. Pembayaran pertama sekitar 4 milyar lebih dan terakhir pada hari ini dibayarkan sisanya sebagai pelunasan. Dana untuk pembebasan tanah ini, lanjut bupati, dialokasikan dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dan dana pembebasan hak ulayat ini telah diterima pihak masyarakat yang tentunya berhak atas tanah yang digunakan untuk pembangunan Bandara Kaladiri Nabire. Khusus untuk pembayaran hari ini, terang bupati, telah disaksikan oleh sejumlah masyarakat. Dan pembayarannya langsung diserahkan oleh perwakilan dari Suku Wate di sekitar areal pembangunan Bandara tersebut. Jadi segala persoalan ataupun terkait pembebasan hak ulayat sudah tidak bermasalah lagi. “Tadi segala sesuatunya sudah diselesaikan dan diterima, baik itu pelepasan tanah hak ulayat, berita acara dan penyerahan sertifikat tanah sudah dinyatakan selesai. Sehingga tidak ada lagi permasalahan menyangkut tanah di Bandara ini,” tegasnya. Selanjutnya, dari pelepasan adat, berita acara dan sertifikat tanah bandara ini akan dibawah ke Dinas Perhubungan Provinsi maupun pusat guna diketahui dan untuk kepentingan proses kegiatan berikutnya. Sementara itu menjawab pertanyaan media ini seputar proses pengerjaan Bandara tersebut, Bupati Isaias menjelaskan, saat ini telah dikerjakan pembangunan landasan bandara sekitar 2 Km. Sesuai tahapannya akan diproses secara bertahap. “Kalau proses pengerjaan sudah berjalan, dan untuk saat ini sudah sekitar 2 kilo yang sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor,” akhirnya. (wan)

Peningkatan Distrik/Kampung, Bupati Isaias Kunker ke Makimi

Written by Mr Suroso

Monday, 18 October 2010 05:22

NABIRE – Dalam rangka peningkatan distrik dan kampung di wilayah Kabupaten Nabire, Jumat (15/10) kemarin Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Distrik Makimi, tepatnya di Kantor Distrik Makimi SP 2 Legari.  Kunjungan Bupati Isaias di Kantor Distrik dengan didamping Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Nabire, Drs. Djamal Djuwono, Asisten II, Benyamin Kareth, SH, M.Si serta para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini, selain melihat dekat masyarakat juga menyerahkan SK 6 Kepala Kampung (Kakam), sekaligus sejumlah bantuan. Pada kesempatan tersebut, Bupati Isaias mengatakan, ini kunjungannya yang kesekian kalinya di sini. Kalau sebelumnya menyangkut politik pada masa Pemilukada, kali ini datang selaku Bupati Nabire. Dan sudah selayaknya selaku pimpinan daerah melihat masyarakat dan staf yang ada di tingkat distrik ini. Lanjutnya, kunjungan kerja Bupati Nabire ke distrik ini bukan hanya di Makimi sini saja, tapi di beberapa distrik lainnya. Yang mana, tujuan utama untuk melihat masyarakat secara dekat. Dari kunjungan seperti inilah kita dapat menjaring aspirasi yang ada.  “Kunjungan ini selain dalam rangka peningkatan distrik dan kampong, juga dalam rangka menjaring aspirasi, tuntutan dan melihat bagaimana masyarakat di daerah secara langsung. Apa yang masih dikeluhkan masyarakat, yang dalam rangka inilah kami datang dan turun ke distrik-distrik,” tandas bupati. Pantauan media ini secara langsung, seusai mendengarkan laporan dari Kepala Distrik Makimi, Ismail Erari, BA, Bupati Nabire, menyerahkan SK pengangkatan Kakam dan sejumlah bantuan dari masing-masing SKPD yang ada di lingkungan Setda Nabire.(wan)

Tim PLN Ranting Nabire Survey Lindes Uwapa

Tim PLN Ranting Nabire Survey Lindes Uwapa

Written by Mr Suroso

Wednesday, 15 October 2010

NABIRE - Terhitung sejak 29 September hingga 1 Oktober, tim PT. PLN Ranting Nabire melakukan survey lapangan terhadap mesin Listrik Desa (Lindes) Distrik Uwapa (Topo, red). Hal ini dilakukan terkait pengoperasian mesin tersebut bagi masyarakat yang ada di wilayah Distrik Uwapa. Dari hasil survey itu, pertama terhadap kondisi mesin yang dinilai masih baik. Kedua, terhadap travo 6 buah, ternyata ditemukan satu mengalami kerusakan dengan daya 50 KVA.  Ketiga, terhadap isolator yang mengalami kerusakan sepanjang Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sebanyak 25 buah rusak.Selain itu juga dilakukan survey kabel TR yang menyuplay ke pelanggan. Dan ditemukan ada akbel sepanjang 550 meter yang hilang. Sedangkan untuk kabel Sambungan Rumah (SR) rusak sekitar 37 persen atau diperkirakan 200 meter hilang .“Dan juga dilakukan survey terhadap pembersihan jaringan kabel yang diperkirakan sekitar 6,8 kilo meter serta penebangan pohon sepanjang jalan sepanjang 19,95 kilo meter. Diharapkan hasil survey ini akan dilaporkan kepada bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire,” kata Manager PT. PLN Ranting Nabire, Manihar Hutajulu, ST kepada Papuapos Nabire, Senin (4/10) di ruangan kerjanya.Dikatakan, survey tim PT PLN pada Lindes Uwapa Topo ini merupakan salah satu program kerja Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos. Sehingga hasil survey ini akan dibuat dalam laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Nabire.Sementara itu diketahui bahwa mesin Lindes Distrik Uwapa yang berkapasitas 125 KVA dengan jumlah pelanggan untuk saat ini sebanyak 300  pelanggang, diharapkan akan kembali beroperasi setelah ada persetujuan bupati terkait hasil kegiatan survey tim PT. PLN Ranting Nabire.Diharapkan dengan ketentuan Lindes yang kini menyala dari pukul 18 atau jam enam sore hingga pukul 22.00 Wit atau jam 10 malam, sudah dirubah  menyala dari pukul 18.00 Wit atau jam enam sore hingga pukul 24.00 Wit atau jam 12 malam.Dan untuk saat ini PT. PLN Ranting Nabire melalui tim survey telah kembali dan hasil survey sudah dibuat dalam bentuk laporan.  Sehingga dalam waktu dekat hasil tersebut sudah dilaporkan dan menunggu hasil selanjutnya untuk dikerjakan. Distrik Makimi,Wanggar dan Distrik Yaro itu juga akan menerangi lampu dan ini sesuai Visi dan Misi Bupati Nabire ISAIAS DOUW.S.Sos dan MESAK MAGAI,S.Sos.dan waktu yang tidak begitu lama akan dipasang.

Ketegasan Pemerintah Mempertahankan Aset Negara

Oleh : Denny Krisnadhy | 15-Okt-2010, 02:38:41 WIB

KabarIndonesia - Indonesia dikenal dengan Negara yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari rempah-rempah sampai tambang olahan yang tersebar di daerah.

Dalam UUD 1945 juga sudah ditegaskan, kalau semua kekayaan alam dikelola secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat dan bangsa Indonesia. Namun faktanya, mengapa kemiskinan masih saja menyelimuti Bangsa ini. Fakta ini menunjukkan, kalau telah terjadi kesalahan dalam mengelola potensi yang ada di negara ini. Sebagai contoh misalnya, kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang yang sudah menjajah, mengeruk kekayaan Indonesia, hampir 32 tahun lamanya.

Dengan semangat memperjuangkan aset Bangsa, sekelompok pemuda yang mengatasnamakan Gerakan Penyelamatan Aset Negara (GEMPARA) mengadakan aksi menuntut pemerintah untuk bersikap tegas dengan penguasaan aset oleh pihak asing (Jepang)
Aksi dimulai oleh kedutaan besar Jepang, di sana mereka berorasi menuntut pemerintah Jepang mengembalikan aset milik rakyat Indonesia, aksi lalu dilanjutkan di halaman kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kamis siang (14/10)

Dalam orasinya di Kementerian BUMN, mereka menuntut pemerintah Indonesia agar bersikap tegas untuk menasionalisasikan aset yang dikuasai asing.

"Kami meminta Menteri BUMN untuk berani mengambil alih aset yang seharusnya dimiliki Bangsa ini karena sudah terlalu lama aset Bangsa ini dijajah oleh tangan-tangan kotor pihak asing," ujar Ucok Hidayat selaku koordinator aksi.

"Seperti kerja sama pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam mengolah potensi aluminium, sejak tahun 1975 hingga saat ini, pihak Jepang belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia," tegasnya.

Di tengah berlangsungnya aksi, salah satu pendemo melemparkan seekor ayam putih ke dalam halaman kantor BUMN. sebagai simbol lemahnya pemerintah dalam mempertahankan Aset Negara. (*)



Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

KEPEMIMPINAN MASA TRANSISI SELAKU PUTRA/I DAERAH KAB DOGIYAI GAGAL

KEPEMIMPINAN MASA TRANSISI SELAKU PUTRA/I DAERAH KAB DOGIYAI GAGAL

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia dengan kata lain sejak manusia lahir sampai mati tidak terlepas dari tanah sehingga tanah yang belum selesaikan harus selesaikan pejebat setempat karena masalah tanah sudah di jelaskan dalam UUD No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (pasal 43, ayat 1 dan 2), Pemerintah provinsi wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku yang meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak peorangan para warga masyarakat hukum adat. Penyelesaian hak ulayat masyarakat hukum adat diatur pemerintah melalui Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999, tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah mengakui adanya hak ulayat dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Sudut pandang dari pelepasan tanah adat kepada Pemerintah atau Negara, Pejabat-pejabat Dogiyai tidak mampu menyelesaikan hak ulayatnya pada hal pejabat-pejabat yang ada masa transisi ini tidak ada luar dari dogiyai yang memimpin  dogiyai. Putra –putri dogiyai yang pimpinan birokrasi, sehingga kenapa menghambat pembangunan kabupaten dogiyai dan tidak mampu selesaikan  tanah adat kabupaten dogiyai pada hal putra putri dogiyai yang kepalanya ko kenapa tidak bisa selesaikan. Pada hal UUD 1945 Pasal 18 ayat 2, menyatakan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan hak-hak masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia".

Pemerintah daerah dan DPRD Dogiyai telah memperkuat eksistensi hak tanah ulayat di kabupaten dogiyai untuk menyelesaikan masalah hak ulayatnya tersebut.

 Terlebih khusus: masa transisi pejabat-pejabat Dogiyai semua ini putra/i asli dogiyai sampai detik ini pun belum tuntas pelepasannya kepada pemerintah pada hal UUD Pemekarannya sudah jelas dan aturan tentang hak ulayatnya sudah jelaskan diatas tetapi sampai saat inipun belum diberikan kepada pemerintah.

Pembentukan panitia tanah adat dalam rangkah pelepasan hak ulayat berjalan tidak sesuai dengan aturan main yang ada, karena pembentukannya tidak dilibatkan Rapat Koordinasi daerah (RAKORDA). Dimana pembentukannya tidak dilibatkan unsur pemimpin maupun Anggota DPRD selaku wakil rakyat.

SIAPA YANG BERMAIN DIBALIK ITU????

Pemerintah Daerah Tidak Siap

Pakar gempa dari Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Danny Hilman Natawidjaja, menyarankan pemerintah daerah dan masyarakat di Mentawai, Padang, Bengkulu, dan daerah kawasan barat Sumatera lainnya agar segera melakukan tindakan antisipatif untuk menghadapi kemungkinan gempa besar di kawasan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini kemungkinan juga akan diikuti tsunami.
Menurut Danny, bencana gempa yang terjadi di kawasan Nias, Sumatera Utara, Senin dua pekan lalu, itu dipicu oleh gempa di Aceh 26 Desember 2004. Kini ribuan penduduk di Kepulauan Mentawai memilih mengungsi dan tidur di perbukitan karena takut terjadi gempa dan tsunami susulan. Di Sikakap, Pulau Pagai, hingga Selasa pekan lalu masyarakat masih mengungsi di bukit, bahkan sebagian menginap di pekuburan umum.
Di Sikabaluan, Siberut Utara, penduduk dikabarkan mengungsi ke bukit yang jauhnya lima kilometer lebih dari tempat tinggal mereka. Sementara pendatang di Pulau Siberut sudah kembali ke Padang.
Untuk menghadapi kemungkinan bahaya gempa dan tsunami di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sedang membentuk pusat krisis dengan bantuan fasilitas dari pemerintah Prancis. Pusat krisis ini akan menjadi pusat informasi, pengendalian, pemantauan untuk mengantisipasi bahaya gempa dan tsunami, serta bencana alam lainnya di Sumatera Barat. Pusat krisis ini akan dikelola Satkorlak Sumatera Barat.
Bantuan Prancis itu antara lain berupa peralatan komunikasi, termasuk EWS (early warning system) atau sistem peringatan dini, database resources, hingga pembuatan call center. Selain itu, Prancis juga membantu pelatihan sumber daya manusia dan memberikan dana operasional selama dua tahun. Pusat krisis akan dibangun Mei nanti.
Meskipun sarana itu bakal dilengkapi berbagai peralatan modern, mayoritas responden jajak pendapat Tempo Interaktif tetap menilai pemerintah daerah dan masyarakat tidak akan siap mengantisipasi kemungkinan gempa besar yang berpotensi menimbulkan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat.
Indikator Pekan Ini: Dengan alasan efisiensi, pemerintah Indonesia menyetujui pembelian rumah Duta Besar Indonesia di Jenewa, Swiss, senilai 9,6 juta franc Swiss atau setara dengan Rp 70 miliar. Rumah yang berdiri di atas lahan seluas satu hektare itu terletak di Collonge-Gellerive, sebuah kawasan elite di Jenewa.
Wakil Duta Besar Indonesia di Jenewa, Eddi Haryadi, mengatakan selain akan ditempati Kepala Perwakilan Tetap Indonesia di PBB dan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia PBB Makarim Wibisono, rumah itu dianggap cocok untuk pertemuan dan lobi.
Menurut Anda, tepatkah efisiensi dijadikan alasan pemerintah Indonesia membeli rumah di Jenewa itu? Kami tunggu jawaban dan komentar Anda di www.tempointeraktif.com

Kemendagri Laksanakan Orientasi Bagi

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pendidikan dan Latihan Kementerian Dalam Negeri (Diklat Kemendagri) akan melaksanakan orientasi bagi puluhan kepala daerah yang baru terpilih.
"Orientasi itu akan kami jadwalkan bisa berlangsung pada 17 Oktober 2010. Kami akan mengundang sebanyak 60 kabupaten dan kota yang kepala daerahnya baru saja terpilih," kata Kepala Badan Diklat Kemendagri Tarmizi A Karim di Banda Aceh, Kamis.
Hal itu disampaikan di sela-sela rapat koordinasi (rakor) bidang kepegawaian kabupaten dan kota yang diikuti puluhan birokrat se-Aceh.
Ia menjelaskan dalam orientasi tersebut ada lima modul yang akan diberikan, antara lain pemahaman tentang pemerintahan, demokrasi, hubungan pusat dan daerah, etika pemerintahan dan pemberantasan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
Tarmizi A Karim menyebutkan pada orientasi kepada kepala daerah yang baru terpilih itu juga akan dihadirkan sejumlah kalangan profesional sebagai pembicara pada acara tersebut.
Dijelaskan, orientasi para kepala daerah yang sebelumnya hanya berlangsung beberapa hari namun kini akan ditambah menjadi tiga pekan, dengan harapan bisa meningkatkan kapasitasnya di masa mendatang.
"Kalau dilakukan hanya satu atau dua hari, maka kami meyakini belum cukup dalam upaya pemerintah meningkatkan kapasitas para kepala daerah," katanya menambahkan.
Karena, mantan Bupati Aceh Utara itu menyebutkan di era reformasi saat ini para kepala daerah berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sebagian diantaranya adalah bukan birokrat.
Tujuan yang tidak kalah pentingnya dari orientasi para kepala daerah itu adalah upaya pemerintah menuju perubahan prilaku untuk pencitraan (karakter bangsa).
Di pihak lain, ia menilai hingga saat ini ada diantara kepala daerah yang masih takut ketika menghadapi persoalan kemasyarakatan, termasuk jika ada kritikan dari elemen masyarakat.
"Kepala daerah apa itu gubernur, bupati atau wali kota agar tidak perlu takut dalam menghadapi persoalan rakyat yang disampaikan kepada kita. Pemerintah harus mencari solusinya jika ada masalah tersebut," kata Tarmizi.

Bupati Buka Seminar Peringati Hari Usia Lanjut Nasional

Written by Mr Suroso

Tuesday, 01 June 2010 04:14

NABIRE – Bupati Nabire, Isaias Douw, S.Sos, Sabtu (29/5) secara resmi membuka pelaksanaan seminar sehari dalam rangka Hari Usia Lanjut Nasional 2010 tingkat Kabupaten Nabire.  Kegiatan seminar yang dipusatkan di Gedung Karel Gobay diikuti oleh ratusan peserta. Dalam sambutannya Bupati Isaias mengatakan, kegiatan ini memiliki nilai dan makna yang sangat penting. Karena kita perlu sadari bahwa sesorang dalam memasuki usia lanjut banyak hal yang akan dihadapi sebagai akibat dari suatu hukum alam terhadap perkembangan kehidupan manusia.  Semakin senja usia manusia, maka akan semakin memiliki keterbatasan dan rentan terhadap berbagai penyakit, maupun persoalan-persoalan sosial lainnya. Oleh karena itu, lewat seminar yang dilaksanakan yang diprakarsai oleh Posyandu usia lanjut Santo Rafael, yang bekerja sama dengan Pemuda Indonesia Lawan Aids (PICA), Reaksi Rafael Bumi Wonorejo Club (RRBC) dan Puskesmas Bumi Wonorejo, perlu kita sambut baik. Sebab melalui seminar ini akan memberikan pemahaman kepada kita, bagaimana mengantisipasi dan menyikapi kondisi yang mana nantinya kita semua akan mengalaminya. Bahkan bagaimana perilaku kita yang masih sehat dan muda dalam menangani dan merawat para usia lanjut yang juga adalah merupakan orang tua kita sendiri. “Seminar yang dilaksanakan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat. Sebab merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan suatu kondisi yang nyaman dan damai bagi masyarakat Kabupaten Nabire yang telah memasuki kategori usia lanjut,” katanya. Lebih lanjut dikatakan, rasa cinta, kasih sayang dan perhatian kita terhadap orang-orang yang telah lanjut usia adalah merupakan suatu kewajiban kita selaku anak untuk menunjukkan bakti kita dan penghormatan kita. Sebab kita harus sadar bahwa kita semua ada dan dapat mengenyam kehidupan ini sejak balita hingga menjelang usia senja ini, tidak terlepas dari ketekunan para orang tua kita yang mungkin pada saat ini sudah tergolong manusia lanjut usia. Demikian selanjutnya siklus kehidupan ini akan terus berjalan dimana pada waktunya nanti kita akan mengalaminya juga. Diakuinya, kepedulian dan pelayanan kita terhadap orang-orang yang tergolong lanjut usia khususnya di Kabupaten Nabire ini, belumlah sebaik di daerah-daerah lain. Oleh karena rtu, dalam hal ketertinggalan kita pada subsektor ini, bupati mengharapkan agar dalam seminar ini, hendaknya mendapat perhatian yang lebih serius dari kita semua terutama para peserta seminar.  Untuk bersama-sama memikirkan langkah-langkah atau kegiatan-kagiatan yang lebih kongkrit, dengan tetap memperhatikan kelangsungan kegiatan yang telah berjalan selama ini. “Hal ini kiranya sejalan dengan thema yang diangkat oleh panitia seminar hari usia lanjut tahun 2010, yakni dengan mengangkat tema nasional, memperkuat kelembagaan lanjut usia, dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dengan tema daerah adalah, usia lanjut yang berdaya dan semakin bergaya,” katanya. Berpijak dari tema ini, maka langkah yang perlu dilaksanakan dalam hal penanganan lansia ini, seharusnya direncanakan dengan rapih dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Yang terdiri dari penyuluhan, pengobatan, perawatan maupun rujukan bagi lansia.  Maupun dalam pelayanannya, dari berbagai segi, sehingga dapat memberikan semangat dan harapan bagi para lansia. Dengan demikian dapat kita harapkan keberadaan para lansia ini masih dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan. Sebab mereka cukup dan masih memberikan andil yang sangat besar dalam proses pembangunan ke depan sesuai dengan kemampuan mereka. Dan secara moralitas tindakan tersebut merupakan upaya yang sangat manusiawi. Pada kesempatan itu, bupati juga menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara seminar, serta semua pihak terkait atas pikiran, kerja sama, serta kerja kerasnya dalam mengupayakan kegiatan yang memiliki arti dan manfaat yang sangat penting dalam pembangunan di daerah ini. Selain itu, kata bupati, salah satu hal yang perlu disampaikan dan menjadi perhatian kita semua dalam hal penanganan orang-orang lanjut usia ini, adalah tentang pembinaan mental. Ini sangat penting, sebab tujuannya adalah agar para lansia ini selalu dalam kondisi yang nyaman, tenang dan gembira hatinya dalam kehidupan sehari-hari, serta tetap memiliki semangat. Disamping itu yang perlu diperhatikan pula adalah pemberian makanan, yakni makanan yang bergizi, dengan keseimbangan menu yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Serta yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan pekerjaan atau kesibukan seperti membuat pekerjaan tangan, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi, tenaga dan usia mereka. Sebab dengan parhatian seperti ini sungguh sangat membantu mereka dalam menikmati masalah hidup dihari tuanya. “Tindakan konkrit yang saya sebutkan itu merupakan langkah-langkah atau tindakan kita akan kepedulian, kebersaman dan keserasian dari kita yang belum disebut lansia terhadap orang-orang lansia ini, sekaligus menggambarkan bahwa mereka masih sangat kita butuhkan,” ujarnya. Disampaikannya, di negara-negara maju rata-rata usia harapan hidup bagi warga negaranya sangat balk.  Rata-rata usia mereka lebih lama dibandingkan dengan negara kita. Ini menunjukkan bahwa samakin tinggi tingkat kesadaran dan kepedulian mereka dalam hal penanganan orang usia lanjut. Untuk itu, buati sangat mengharapkan agar dalam seminar ini, hendaknya dapat membicarakan, membahas, dan merumuskan langkah-langkah penanganan lansia, yang disesuaikan dengan kondisi dan budaya kita, sehingga kedepan dapat bermanfaat bagi kita semua. (ros)

Akibat Kecelakaan, Tim Deiyai Tak Dapat Tampil di FSKP

Written by Mr Suroso

Monday, 11 October 2010 03:16

NABIRE – Peserta Festival Kreasi Papua (FSKP) dari Kabupaten Deiyai akhirya tak bisa ikut dalam ajang yang digelar di Biak pada Rabu (13/10) hingga Selasa (19/10). Tim dari Kabupaten Deiyai yang sudah siap akan berangkat menuju Biak, ditengah perjalanan menuju Kabupaten Nabire dengan menggunakan transportasi darat, Strada (L200), mengalami kecelakaan Sabtu (9/10). Delapan orang korban dari peserta harus dirawat, tiga orang luka ringan dan lima orang sampai saat ini masih dirawat di RSUD Nabire.Namun kejadian ini bukan berarti mengurangi motivasi tim Kabupaten Deiyai untuk mengikuti iven-iven yang akan datang. Berpengalaman dari kejadian ini, tim dari Kabupaten Deiyai justru lebih gesit lagi untuk berlatih, agar bisa tampil dan mengikuti iven-iven selanjutnya.Pelatih umum Tim Kabupaten Deiyai, Yulianus Yeimo saat bertandang ke redaksi Papuapos Nabire, Minggu (10/10) mengatakan, musibah ini bukanlah faktor kesengajaan. Tetapi ini adalah musibah yang tidak diketahui kapan datangnya.  Dirinya berharap kepada Pemda Deiyai untuk terus mendukung niat, motivasi, kerja keras selama ini. Para peserta tidak pernah kenal lelah dalam membawa nama kabupaten ke kancah nasional, bahkan internasinal,“Kepada Pemda Deiyai juga saya mohon untuk bisa ke Nabire melihat secara langsung kondisi para korban yang sedang dirawat di RSUD Nabire. Apa yang sudah dilakukan oleh para peserta selama ini adalah hal yang sangat luar biasa,“ ungkapnya.Lanjutnya, ini adalah iven yang akan mengharumkan nama daerah, namun karena musibah yang tidak terduga, akhirnya tim Deiyai harus mengurungkan niat untuk dapat tampil di festifal seni kreasi Papua di Biak. (cad)

KUNJUNGI: WWW.ISAIASCENTR.COM

KUNJUNGI: WWW.ISAIASCENTR.COM

Bupati Isaias Membuka Pelatihan PIM IV di NAbire: PNS Abdi Negara dan Abdi Masyarakat

Ditulis Oleh : Crew IMC

Bupati Kabupaten Nabire, Isaias Douw, S.Sos membuka secara resmi Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV di Jajaran Pemerintah Kabupaten Nabire di Kantor Diklat Jalan Pepera Nabire, Selasa, 21/09). Kepada 40 peserta pelatihan, Isaias mengatakan, Pegawai Negeri Sipil memiliki peran ganda, yaitu abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk itu, katanya pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan pengabdian seorang pegawai negeri atau pemimpin kepada masyarakat dan negara. "Saya berharap, para pesrta dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik-baik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampikan. Saya juga berharap pelatihan ini akan dilihat sebagai momentum yang penting dan mahal harganya," katanya. Isaias mengharapkan, pelatihan itu dilakukan dengan sungguh. Artinya, tidak hanya sebagai formalitas saja sebagaimana sering terjadi di berbagai tempat. "Saya harapkan, pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena, kita dituntut untuk melaksanakan tugas dan kawajiban kita sesuai dengan Pancalila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Isaias. *

Bupati Nabire Dukung Inventarisasi Asset Daerah

Selain itu, pendataan asset tidak sekedar pemenuhan administrasi dan asset daerah yang nantinya pencapaian wajar tanpa kecuali. Namun dalam rangka membangun pembangunan pondasi utama untuk kedepannya.Menurut Bupati Isaias, dalam rangka inventarisasi tersebut, ada beberapa kendala yang ditemui. Misalnya, tidak dikembalikanya barang milik daerah tersebut oleh PNS yang sudah dipensiunkan dan mutasi, anggota DPRD yang telah mengakhiri masa jabatan, barang yang rusak berat atau hilang.Kepada pihak DPPKAD, Bupati Isaias berharap untuk dapat merekap milik kecamatan dan desa atau kampung yang kemudian dilaporkan ke pada dinas terkait dan dihibahkan. Hal ini mengingat barang-barang tersebut merupakan milik daerah.“Karena itu, diharapkan agar inventarisasi ini dapat dilaksanakan secara maksimal. Mengingat inventaris ini merupakan pondasi utama untuk kemajuan daerah kedepannya,” katanya.Di tempat terpisah, Kepala DPPKAD Bidang Aset, Petrus Agapa, S.Pd, MM, menyatakan, pihaknya hanya melakukan inventarisir semua asset daerah bukan menarik kembali semua asset daerah. Hal ini menjawab pernyataan Kepala DPPKAD Kabupaten Dogiyai, Natalis Degey, S.Sos di Papuapos Nabire (5/10/2010). Lanjutnya, pengelolaan dan penilaian asset merupakan proses pekerjaan seorang penilai dalam memberikan opini tertulis mengenai nilai ekonomi pada saat tertentu, yang dilaksanakan sesuai Permendagri No.17/2007 yang bertujuan untuk tersedianya data secara akurat mengenai jumlah dan nilai barang/asset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah Kabupaten Nabire, yang selanjutnya akan dibuatkan neraca asset daerah.Dalam kesempatan terpisah, Nelles Dogomo, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (KOMPAK) Nabire mengungkapkan dukungan terhadap kebijakan bupati untuk inventarisasi semua asset daerah. Kebijakan bupati ini langkah strategis untuk mengefisiensi anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin memprihatinkan. “Inikan sebuah terobosan baru yang dilakukan bupati untuk mereformasi pengelolaan anggaran dan asset daerah. Asset itu kan bukan peninggalan pemerintahan masa lalu, bukan juga milik pribadi. Tetapi harus dikembalikan untuk direkap menjadi asset daerah,” tuturnya. Ia mengusulkan kerjasama pemerintah daerah dan semua pihak agar apa yang menjadi tujuan sebenarnya dapat tercapai. (ros)

Bupati Nabire Dukung Inventarisasi Asset Daerah

SEKTOR P dan P Kab Nabire Papua Sedot Anggaran Terbesar

SEBELUM MASUK KABINETNYA BUPATI NABIRE BERSIHKAN  NABIRE - Pembangunan sektor pendidikan menyedot anggaran terbesar pada tahun anggaran 2009 lalu dibanding sektor lainnya. Sementara pembangunan sektor kesehatan sebagai penyedot anggaran terbesar kedua. Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2009 yang dibacakan oleh Bupati Nabire, Isaias Douw pada penyampaian materi LKPJ pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD Nabire, Rabu (25/8), bidang pendidikan menggunakan anggaran sebesar Rp. 111,7 miliar lebih. Sementara bidang kesehatan yang meliputi Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas, selama tahun anggaran 2009 menelan biaya sebesar Rp. 54,4 miliar lebih. Untuk sektor pilihan, Dinas Pertambangan dan Perikanan merupakan SKPD yang paling banyak menggunakan anggaran. Dinas Perikanan dan Pertambangan pada tahun anggaran lalu mengelola Rp 5 milar, hanya terpaut beberapa juta. Sedangkan untuk tugas perbantuan, dana yang diterima dari provinsi dan pusat telah diarahkan untuk penerapandan pemantapan “Good Govermant”, bencana alam, daerah tertinggal, perbaikan lingkungan dan ketahanan pangan. Dalam LKPJ, tidak disebutkan besaran anggaran yang tersedot untuk tugas perbantuan tersebut. Dipertanyakan Besarnya dana yang disedot Dinas Pendidikan dan Pengajaran pada tahun anggaran lalu diantaranya pembangunan ruang-ruang kelas dan pembangunan fasiltas sekolah lainnya. Pembangunan dua ruang kelas pada SD Kecil di Kampung Bumi Mulia, Distrik Wanggar merupakan salah satu diantaranya. Dana yang sebelumnya diproyeksikan untuk bantuan pembangunan dua ruang kelas di MI Mamba’ul Ichsan Karadiri, dialihkan untuk pembangunan dua ruang kelas pada SD kecil dari SD Negeri Inpres Bumi Mulia 1. Mantan anggota Komisi D DPRD Nabire, KH Nachrowi yang kini menjabat Wakil Ketua DPRD Nabire beberapa waktu lalu mengungkapkan DPRD bersama eksekutif telah menyetujui anggaran untuk pembangunan dua ruang kelas di SD kecil Kampung Bumi Mulia. Dana pembangunan dua ruang kelas tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2009 lalu. Namun, sesuai monitoring media ini, di SD Kecil (filial) dari SD Negeri 1 Kampung Bumi yang terletak di Jln Sarera, Permukiman TSM Kali Bumi, hingga detik ini belum ada pembangunan penambahan dua ruang kelas seperti yang setujui legislative-eksekutif. Hingga saat ini, empat kelas di SD Filial dari SD Negeri 1 Bumi Mulai hanya menggunakan satu gedung yang menyerupai rumah tinggal. Disamping pembangunan dua ruang kelas yang masih dipertanyakan, ironisnya, SD Negeri KM 100 dan SD Negeri Aibore, Distrik Siriwo selama dua tahun pelajaran terakhir ini anak-anak tidak ikut ujian akhir nasional (UAN) yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. (ans)

Mesak Magai : Seluruh PNS Akan Ditertibkan

Mesak Magai : Seluruh PNS Akan Ditertibkan

NABIRE – Seluruh pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di wilayah hukum Kabupaten Nabire, akan ditertibkan. Baik itu PNS yang mengabdi di tingkat kelurahan hingga yang bekerja di kantor bupati. Hal ini seperti dituturkan Wakil Bupati Nabire, Mesak Magai, S.Sos, saat ditemui media ini di ruang kerjanya, Rabu (9/6) kemarin. “Kami tadi baru saja rapat dengan para kepala distrik membahas sejumlah agenda, yang salah satunya adalah soal penertiban pegawai,” ujar Wabup Mesak. Terkait dengan penertiban pegawai ini, lanjut Mesak, saat rapat juga sudah disampaikan kepada para kepala distrik untuk menunjuk seorang bendahara untuk mengambil gaji seluruh pegawai di masing-masing distrik, dan antar langsung di distrik. “Jadi dalam satu wilayah distrik itu ada satu bendahara yang akan melayani gaji guru, tenaaga medis, aparat pemerintah di tingkat distrik. Jadi nanti di tingkat distrik itu satu bendahara. Pembayaran gaji semua di kantor distrik.  Jadi tadi saya sudah sampaikan mulai 1 Juli nanti gaji untuk Distrik Yaur nanti saya yang akan antar,” paparnya. Terkait dengan pendistribusian gaji langsung ke distrik, lanjut Wabup Mesak, dalam setiap bulannya akan ditugasi kepada para kepala bagian dan kepala bidang untuk mendistribusikan gaji ke 14 distrik yang ada.  Gaji pegawai guru dan kesehatan yang bertugas di distrik, gajinya langsung diambilkan dari badan keuangan dan langsung disampaikan ke bendahara distrik. Masih terkait dengan penertiban PNS, lanjut Wabup Mesak, jika pada jam kerja ada pegawai yang hanya datang paraf dan selanjutnya mondar mandir di jalan, mereka ini akan ditampung dan akan ditempatkan di kebersihan kota.  “Dari pada datang paraf dan mondar mandir tidak ada pekerjaan, lebih baik kita tampung di kebersihan kota untuk bekerja,”